Fokus Indonesia Pada DK PBB Sebagai Anggota Tidak Tetap

Sejalan dengan prioritas polugri Indonesia untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat kawasan dan global di bawah Pemerintahan Jokowi, pencalonan dan kampanye Indonesia untuk DK PBB dimulai pada tahun 2016. Mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 mendatang, Indonesia akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan di dalam DK PBB. Badan tersebut merupakan badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Untuk itu, Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue, agar penyelesaian konflik dapat selalu dilakukan secara damai. Indonesia juga akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian, serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB termasuk peran perempuan.

Salah satu tantangan bersama masyarakat internasional saat ini adalah ancaman dari terorisme dan ektremisme. Untuk itu Indonesia juga akan memanfaatkan keanggotaan di DK PBB agar terbentuk global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.

Tidak kalah penting, peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB juga akan dimanfaatkan untuk mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. “Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030,” tegas Menlu Retno.

Selain keempat fokus tersebut, isu Palestina juga akan menjadi perhatian Indonesia, selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sedang terkait dengan meningkatkan kinerja Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga akan mengajak negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, untuk membuat Dewan Keamanan PBB bekerja, lebih efesien, efefektif, dan akuntable Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan perdamaian global.

Sumber: Press Release Kementerian Luar Negeri