Indeks Evaluasi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi 2017

Indeks Evaluasi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi 2017
info gambar utama

Pemerintah Aceh dilaporkan telah menerima nilai tertinggi dalam Indeks Evaluasi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017, sementara pemerintahan Papua berada di peringkat paling bawah dalam survei tersebut.

Evaluasi regional lembaga negara dioperasikan pada skala 0 hingga 100, menurut kepala penelitian dan pengembangan KPK Wawan Wardiana. Survei dilakukan di 36 kementerian, departemen negara bagian, dan pemerintah daerah.

Wawan menjelaskan bahwa peringkat tinggi menunjukkan kemungkinan korupsi yang lebih rendah, di samping sistem yang kuat yang membatasi dan mencegah korupsi.

Responden baik eksternal maupun internal pada survei 2017 dievaluasi berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam budaya anti-birokrasi, pengelolaan anggaran negara, serta penanganan sumber daya manusia mereka.

Masjid Baiturrahman Aceh | Foto: Leo / Jakarta Post
info gambar

Sebanyak 2.084 responden internal - terdiri dari pejabat negara dan staf administrasi - dan 2142 responden eksternal, yang terdiri dari pengguna pelayanan negara, berpartisipasi dalam survei tersebut.

“Pemerintahan Aceh adalah lembaga dengan peringkat tertinggi dalam survei 2017, dengan skor 77,39. Sebaliknya, pemerintah Papua termasuk di antara responden terendah dengan skor 52,91, ”kata Wawan di Jakarta pada hari Rabu sebagaimana dikutip oleh kompas.com, menambahkan bahwa skor rata-rata adalah 66.

Lembaga berperingkat tinggi lainnya termasuk pemerintahan Bandung di Jawa Barat dengan skor 77,15, Direktorat Bea dan Cukai dengan 76,54, Kementerian Kesehatan dengan 74,93, administrasi Madiun di Jawa Timur dengan 74,15, dan Kementerian Perhubungan dengan 73,4.

Sementara itu, di antara lembaga-lembaga peringkat terendah termasuk pemerintahan Maluku Utara dengan skor 55,29, Polisi Nasional dengan 54,01, administrasi Banten di Jawa Barat dengan 57,64, administrasi Bengkulu dengan 58,58 dan administrasi Papua Barat dengan 59,1.

Namun, Wawan mencatat bahwa skor mendekati 100 tidak menjamin lembaga yang sepenuhnya bebas korupsi.

“Skor tinggi tidak selalu menunjukkan lembaga yang benar-benar bebas korupsi. Seperti yang kita semua ketahui, bahkan sistem yang paling bodoh pun memiliki celah yang bisa disalahgunakan oleh para penjahat, ”katanya.


Sumber: Jakarta Post

Artikel ini dibuat oleh Penulis Terverifikasi GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini