Negara-negara dalam organisasi ASEAN memiliki catatan panjang dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Selama 2020 saja, jumlah personel negara-negara ASEAN yang melaksanakan misi perdamaian global terbilang cukup banyak.
Hal tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi ASEAN dalam melaksanakan misi perdamaian global. Sebagai bentuk dukungan dalam melaksanakan misi-misi perdamaian tersebut, ASEAN juga bekerja sama untuk membangun jaringan antar pusat pelatihan, yang dikenal dengan nama APCN dalam kerangka kerja sama pertemuan menteri pertahanan ASEAN (ASEAN Defence Ministers Meeting/ADMM).
ADMM sendiri merupakan forum kerja sama dalam bidang pertahanan yang bertujuan menumbuhkan rasa saling percaya serta peningkatan transparansi dan keterbukaan.
Salah satu bentuk kerja sama yang diimplementasikan dalam kerangka ADMM adalah operasi penjaga perdamanaian (peacekeeping operations) dan Expert Working Group (EWG) on Peacekeeping Operations dalam kerangka ADMM-Plus bersama 8 negara mitra wicara ASEAN.
Misi-misi yang dilaksanakan dalam operasi perdamaian PBB di antaranya MINURSO (referendum di Sahara Barat), MINUSCA (stabilisasi di Republik Afrika Barat), MINUSMA (Mali), MINUSTAH (Haiti), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), UNMISS (Sudan Selatan), dan masih banyak lagi yang lainnya.
Personel yang dikirim terdiri dari berbagai macam, seperti pasukan militer bersenjata, pasukan polisi, dokter dan berbagai tenaga penunjang lainya.
Partisipasi Indonesia dalam United Nation Peacekeeping Operations
Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang paling besar dalam mengirimkan jumlah personel ke dalam misi PBB. Berdasarkan data grafik di atas yang bersumber dari peacekeeping.un.org, sejak 2015 sampai 2020, Indonesia secara konsisten mengirimkan lebih dari 1.500 personel.
Data April 2020 menunjukkan, jumlah personel Indonesia yang sedang bertugas yakni sebanyak 2.847 orang. Malaysia juga mendukung misi perdamaian PBB dengan menempatkan personel rata–rata di angka 800 orang.
Sedangkan untuk April 2020, personel asal Malaysia yang sedang bertugas berjumlah 845 orang. Lalu di bawah Malaysia ada Kamboja (772 orang), Thailand (296), Vietnam (73), Brunei (30) dan Filipina (27).
Kehadiran pasukan penjaga perdamaian masih merupakan alat bagi masyarakat internasional untuk mengatasi isu yang sulit dari konflik antarnegara ataupun intra-negara. Legitimasi dan sifat universal pasukan PBB ini sangat unik dan diambil dari karakter upaya keamanan kolektif yang diambilnya berdasarkan mandat 193 negara anggota PBB.
Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan anggota PBB ikut berkomitmen khususnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Partisipasi Indonesia pada UN Peacekeeping Operations berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945, UU No.37 Tahun 1999, Hubungan Luar Negeri, UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UN Charter.
Peran pasukan penjaga perdamaian Indonesia/Pasukan Garuda (Kontingen Garuda/Konga) dimulai dengan pengiriman misi pertamanya pada 1957 ke Mesir (UNEF). Selanjutnya pengiriman Kontingen Garuda setingkat batalion di Kongo (Garuda II, 1960 -1961 dan Garuda III, 1963-1964), Mesir (Garuda VI, 1973-1974 dan Garuda VIII, 1974-1979), Kamboja (Garuda XII, 1992-1994), Bosnia (Garuda XIV, 1995) dan Lebanon (Garuda XXIII/UNIFIL, 2006-2015).
Kontingen Garuda yang bertugas di bawah bendera PBB, yang dikenal dengan sebutan “Blue Helmet/Blue Beret”. Partisipasi Indonesia dalam misi-misi perdamaian sejak awal telah memperoleh pujian tinggi dari banyak negara atas profesionalisme dan kontribusinya bagi misi-misi PBB. Misi-misi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini menjadi salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
