Awalnya, warung yang kita kenal ini dulu disebutnya sebagai toko kelontong. Sejak kehadirannya di abad 19 silam, kala itu toko kelontong ini identic dengan para pedagang Tionghoa yang berkeliling menjajakan dagangannya menggunakan ‘’kelontongan’’.
Kelontongan adalah alat bunyi-bunyian seperti tambur kecil yang memiliki gagang dan tali di kedua sisinya. Di setiap ujung talinya terdapat biji-bijian yang akan menciptakan bunyi saat gagangnya digoyangkan.
Seiring berjalannya waktu, di akhir abad 19 para pedagang ini berhenti untuk berkeliling dan mulai menetap. Mereka mulai membuka toko kecil di titik-titik stretegis seperti di persimpangan jalan atau dekat pemukiman warga. Meski dikenakan pajak yang lebih tinggi, namun dengan mendirikan toko barang yang dijajakan lebih banyak dan lebih bervariasi yang ditawarkan kepada warga.
Karena letaknya yang strategis dekat pemukiman warga, maka warung atau toko kelontong ini lebih banyak menyediakan barang-barang pokok kebutuhan rumah tangga. Dimulai dari kebutuhan-kebutuhan dapur, sampai kebutuhan kamar mandi. Bahkan tak sedikit dari mereka juga yang menyediakan barang dagangan sayur-sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan mentah untuk makanan.
Warung dan toko kelontong ini pada akhirnya masuk ke dalam sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang roda ekonomi di Indonesia. Belajar dari kejadian krisis pada tahun 1998, sektor UMKM, termasuk warung dan toko kelontong ini masih mampu bergerak. Ini karena aktivitas ekonomi di banyak daerah relatif masih berjalan normal walaupun terjadi krisis moneter.
Dipaksa Naik Kelas Karena Kondisi
Harus diakui memang, seiring dengan perkembangnya teknologi yang masuk di hampir semua sektor kehidupan manusia, para pemilik warung ini sempat tidak siap untuk beradaptasi. Warung dan toko kelontong sempat berada di fase terbawah karena minimnya digitalisasi, seperti penggunaan uang elektronik yang kini populer sebagai metode pembayaran.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pernah memaparkan bahwa telah terjadi lonjakan penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi sebesar 241,2 persen pada kuartal keempat 2019. Memasuki tahun 2020 di tengah terpaan kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, masyarakat termasuk para pemilik warung dan toko kelontong pada akhirnya disadarkan bahwa keberadaan toko kecil serba ada ini menjadi salah satu sarana penyedia kebutuhan masyarakat.
Ini karena di awal pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), saat masyarakat benar-benar dibatasi kegiatannya dengan harus tetap di rumah, membuat para masyarakat pun terbatas untuk pergi berjauhan. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga pun tetap harus dipenuhi.
Hingga pada akhirnya, kondisi pandemi ini membentuk suatu kebiasaan baru di masyarakat, yaitu belanja melalui platform daring semakin diminati dan sistem bayar tunai semakin terlihat kuno.
Melihat kondisi seperti ini, di tengah roda ekonomi yang mandeg dan masih terbatasnya mobilisasi masyarakat, maka mau tidak mau warung dan toko kelontong harus naik kelas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) sebagai pemerintah pada akhirnya mendukung pemasaran para pelaku ekonomi kreatif (ekraf) subsektor kuliner melalui program ‘’Ada di Warung’’.
Program inisiasi Kemenparekraf ini diketahui bekerja sama dengan Tokopandai, Tastemade Indonesia, Shopee Pay, dan DANA untuk membantuk para pelaku ekraf khususnya subsektor kuliner memasarkan produknya di tengah pandemi. Jadi, tidak hanya untuk membantu warung naik kelas dengan mengedepankan transaksi non-tunai, barang dagangan pun menjadi beragam.
Jadi, antara warung dan para pelaku ekraf subsektor ekonomi terjalin sebuah kolaborasi dalam memasarkan secara fisik produknya agar lebih dekat dengan masyarakat. Hasilnya, hal ini pun akan mendorong masyarakat agar memilih untuk berbelanja di warung terdekat sehingga dapat mengurangi cakupan mobilitas demi meminimalisir penyebaran Covid-19.
Warung pun akan mendapatkan penghasilan tambahan dengan variasi produk yang dijajakan sehingga hal ini pada akhirnya akan mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan. Terutama pada masa pandemi yang belum usai ini. Jika nantinya warung sudah mulai terbiasa untuk menggunakan transaksi non-tunai, maka ini juga turut membantu mengimplementasikan Program Pemerintah Sistem Keuangan Inklusi.
Sebagai percobaan, program Ada di Warung ini akan melibatkan 150 warung kelontong yang tersebar di Jabodetabek yang di antaranya 60 warung di Jakarta, 50 warung di Bekas, dan 40 warung di Tangerang. Nantinya apabila apresiasinya baik dari masyarakat, maka program Ada di Warung selanjutnya akan dilaksanakan di Malang dengan melibatkan 50 warung.
Atau jika respon baiknya melebihi ekspektasi dan target, tidak menutup kemungkinan bahwa program Ada di Warung ini akan dibuka di daerah-daerah lain. Harapannya tentu saja program ini bisa berjalan di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, produk-produk ekonomi kreatif yang terpilih mengikuti program Ada di Warung pada tahap pertama ini adalah Nicchi Kare, OhMaGrain, Barefood Pota, Makaronian, Early Rise, Kane Food, dan Sikaya Cireng.
--
Sumber: Kemenparekraf/Barekraf | Kompas.com | Pikiran-Rakyat.com
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
