Mimpi membangun subway atau kereta bawah tanah di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, sudah terpikirkan sejak lama, bahkan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Pada 1951, Wali Kota Jakarta Syamsurizal pernah membicarakan masalah soal transportasi kota, salah satunya trem dan kereta api yang dianggapnya menjadi biang kemacetan.
Sejumlah gagasan pun terpikirkan olehnya. Menurut Syamsurizal, Jakarta pada masa yang akan datang akan lebih baik menerapkan kereta bawah tanah.
"...Karena itu saya berharap bisa segera dapat menggunakan pakar asing dalam desain perkotaan dan pada akhirnya bisa ada kereta api bawah tanah...," kata Syamsurizal dikutip GNFI dari artikel berjudul 'Tjita-Tjita Sjamsuridzal: Djakarta Raja Akan Djadi Metropole, Djalan Kereta Api Akan Menembus di Bawah Tanah' di surat kabar Merdeka terbitan 11 Oktober 1951.
Namun dalam beberapa tahun berikutnya, transportasi kereta bawah tanah belum juga hadir di ibu kota.
Pada 1986, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ketika itu, Habibie sedang mendalami studi dan penelitian untuk membangun Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit (MRT).
MRT sendiri adalah istilah dari sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik yang biasa di kota-kota besar.
Proyek MRT baru diseriusi pada era Gurbernur DKI Jakarta Sutiyoso yang menjabat dua periode 1997–2007.
Pada periode keduanya, pemilik sapaan akrab Bang Yos, membentuk sub Komite MRT yang bertugas untuk membentuk perusahaan operator MRT.
Pada 18 Oktober 2006, di pengujung jabatannya, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation (JBIC)/Japan International Cooperation Agency (JICA) pun dibuat.
Menurut versi Bang Yos, pembangunan MRT berada di atas atau layang, bukan dibangun di bawah tanah seperti yang telah dilakukan Pemprov DKI saat ini.
Rencana itu kemudian diteruskan oleh Gubernur DKI selanjutnya, Fauzi Bowo atau Foke.
Langkah pertama yang dilakukan Fauzi Bowo adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang akan menjadi operator dan pelaksana pembangunan MRT Jakarta.
Setelah lengser, tampuk kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, diserahkan kepada Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan MRT Jakarta pun tetap mendapatkan prioritas dan menjadi program unggulan Pemprov DKI.
Proses pembangunan MRT lalu dimulai pada tanggal 10 Oktober 2014 dan diresmikan pada 24 Maret 2019 ketika Jokowi naik menjadi Presiden RI.
Jalur MRT tidak sepenuhnya di bawah tanah, karena sebagian adalah jalur layang, dari mulai Stasiun ASEAN sampai Lebak Bulus.
MRT menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran Hotel Indonesia, tetapi rencananya akan diperpanjang ke arah utara yakni sampai Ancol pada 2023.
---
Referensi: Merdeka | Pusat Data dan Analisa TEMPO, "Mewujudkan Kereta Bawah Tanah di Ibu Kota"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
