Pada 26 Februari 1949, Belanda menunjuk Louis Joseph Maria Beel sebagai Komisioner atau Wakil Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia.
Tujuan Beel ialah untuk mengumumkan sebuah rencana penyelesaian damai yang nantinya dikenal sebagai Rencana Beel atau Gagasan Beel.
Surat undangan dikirimkan Beel ke Presiden RI, Sukarno, yang sedang menjalani pengasingan di Muntok (kerap disebut Mentok), Bangka.
Dalam suratnya, Sukarno diharapkan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, yang akan dibuka pada 12 Maret 1949.
Bisa dilihat kembali lewat Kronik Revolusi Indonesia Jilid V yang dihimpun Pramoedya Ananta Toer dkk., dalam suratnya Belanda mengundang Presiden Sukarno sebagai "Presiden Republik" tanpa embel-embel nama "Indonesia".
Pada 3 Maret 1949, Sukarno pun membalas surat undangan tersebut yang isinya berupa penolakan kecuali dengan syarat, yakni:
1. Pengembalian kekuasaan Republik Indonesia (RI) merupakan syarat mutlak untuk memulai perundingan
2. Kedudukan dan kewajiban United Nations Commision for Indonesia (UNCI, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia) dalam membantu melaksanakan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak akan terganggu).
"Bersama dengan para anggota Pemerintah Republik lain yang sedang berada di Bangka saya sudah mempertimbangkan undangan ini dengan saksama," tulis Sukarno dalam awalan suratnya.
---
Referensi: Pramoedya Ananta Toer dkk, "Kronik Revolusi Indonesia Jilid V" | Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, "Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI" | George McTurnan Kahin, "Nationalism and Revolution in Indonesia"
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
