Pemerintah berencana mempercepat pembukaan kembali aktivitas pariwisata bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan tahun ini. Namun, rencana ini masih dibayang-bayangi risiko varian baru virus Covid-19.
“Mengutip Bapak Presiden, kalau semua angka Covid-19 kondusif, serta semua pihak patuh, dan kita mendapatkan resiprosity dari negara-negara sahabat, mudah-mudahan Juni atau Juli, kita sudah bisa membuka perbatasan untuk wisatawan mancanegara,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, di laman Kemenparekraf, Kamis (18/3/2021).
Sandiaga menyebut, pemerintah juga telah menyiapkan program sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) kepada 5.853 pelaku usaha. Sertikasi itu akan menjangkau 2.679 hotel, 2.427 restoran, dan 575 usaha pariwisata lainnya. Bahkan pada tahun ini, sebaran sertifikasi itu akan melibatkan pihak swasta.
“Di Indonesia tercatat ada sekitar 20 ribu hotel. Sertikasi ini akan lama jika pemerintah melakukannya sendiri. Untuk itu, kita buka peluang bagi swasta untuk berkontribusi. Kita juga perlu merangkul masyarakat untuk ikt memantau hotel dan restoran setelah mendapat sertifikasi CHSE, bagaimana kepatuhannya terhadap protokol kesehatan.”
Bali dan Kepri buka kedatangan wisatawan asing
Salah satu strategi utama pembukaan aktivitas pariwisata di Indonesia selama masa pandemi ini adalah dengan menerapkan Protokol Industri Pariwisata, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
Untuk saat ini, pemerintah menyiapkan Bali dan Kepulauan Riau untuk kedatangan wisatawan asing. Di Bali misalnya, pemerintah menetapkan beberapa destinasi zona bebas Covid-19 yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua. Seperti kita tahu, Bali merupakan salah satu destinasi unggulan di Indonesia.
Menurut Sandiaga, persiapan pembukaan wisata di Bali salah satunya adalah dengan mempercepat pelaksaan vaksinasi. Ditargetkan, vaksinasi di Bali untuk 2-2,5 juta orang bakal selesai sebelum Juni 2021.
Lain Kemenparekraf Menteri Kesehatan (Menkes) Gunadi Sadikin, menambahkan bahwa demi mendukung zona bebas Covid-19 di Bali, kementeriannya ingin pelaksanaan vaksinasi dipercepat. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memantau pergerakan masyarakat melalui arus keluar masuk transportasi serta meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment).
''Harus ada lab PCR di sekitar Kawasan Wisata Ubud agar efisien. Kalau bisa di atas 500 spesimen per hari. Dan itu nggak boleh lama, hasilnya sudah selesai paling lama 24 jam. Oleh karenanya, upaya itu butuh infrastruktur yang prima untuk memastikan seluruh daerah itu aman dan bersih,'' kata Budi Gunadi, Jumat (12/3).
Berdasarkan hasil riset internal Traveloka (9/3), Pulau bali adalah salah satu tujuan wisata favorit di tahun 2021 ini dengan meraih persentase potensial kunjungan sebesar 52 persen.
Lain itu, pemerintah juga memilih Batam-Bintan-Karimun di Kepri yang pembukaannya akan dilakukan secara travel bubble dengan target seperti Singapura.
Secara definisi, travel bubble adalah ketika dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona yang sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan. Gelembung ini akan memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas, dan menghindari kewajiban karantina mandiri. Langkah tersebut akan memudahkan masyarakat melintasi perbatasan dengan kerumitan minimum.
Dalam Tirto.id, disebut, Indonesia tercatat sudah memiliki 7 kasus Covid-19 varian baru B117 yang tersebar di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Dari jumlah itu, 2 di antaranya merupakan transmisi lokal, dan pelancong dari negara lain.
Asal tahu saja, Varian B117 ini pertama kali muncul di Inggris dan sudah terdeteksi di 45 negara. Varian ini disebut lebih menular 70 persen.
Program industri pariwisata saat pandemi
Saat ini, pemerintah memiliki beberapa program yang sebagian sedang dipercepat pelaksanaannya sebagai langkah nyata dalam menjawab tantangan pandemi untuk industri pariwisata. Selain prioritas pemberian vaksin untuk pelaku pariwisata, memberikan visa jangka panjang untuk wisman, disiapkan juga dana hibah pariwisata yang penggunaannya makin diperluas.
Protokol kesehatan khusus di bidang pariwisata inilah yang harus secara kreatif diterapkan di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah destinasi wisata, sosial dan ekonomi setempat. Lalu, ada penjabaran protokol destinasi yang digariskan oleh UNWTO dan saran-saran penerapannya secara kreatif untuk kondisi pariwisata di Indonesia.
Dengan tetap mempertahankan aspek keamanan dan kesehatan, sekaligus dipacu melalui berbagai usaha-usaha kreatif untuk menjadikan pariwisata Indonesia semakin berkembang, bukan dari sisi kuantitas, melainkan kualitas.
Boleh jadi, tahun ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk membangkitkan lagi industri pariwisata di Indonesia. Kini keseriusan para pelaku industri pariwisata ini ditantang untuk secara kreatif mengikuti protokol-protokol yang berlaku di dunia pariwisata.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
