Bicara Deforestasi, Ketahanan Pangan, dan BBN Non-Sawit, Seperti Apa Catatannya?

Bicara Deforestasi, Ketahanan Pangan, dan BBN Non-Sawit, Seperti Apa Catatannya?
info gambar utama

Bising gergaji mesin memotong batang pohon sore jelang malam saat saya dan lima rekan bertolak dari Kasepuhan Sinarresmi menuju Kasepuhan Ciptamekar, tepat setahun yang lalu.

Wilayah itu masih dalam lingkup 400 desa adat di sekitaran Banten Kidul, persisnya di perbatasan antara Sukabumi, Jawa Barat, dan Banten, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Selepas Isya, sesampainya di dusun yang dihuni oleh kurang lebih 12 orang itu, saya langsung disambut oleh Abah Epi, sesepuh sekaligus Kepala Kasepuhan Ciptamekar. Teh pahit hangat, kopi, dan singkong rebus, pada akhirnya menemani obrolan kami berenam di malam bersuhu 19 derajat celsius itu.

Perbincangan dengan Abah Epi akhirnya mengerucut kepada soal perambahan kayu hutan, dan ketahanan pangan desa pelosok.

''Penduduk di luar sana memang mengambil kayu untuk diolah jadi bahan bangunan, tiang, atau untuk pesanan rumah, itu jika mereka tak melaut,'' terangnya kala itu.

Melaut, betul sekali kawan. Desa-desa adat di Banten Kidul memang sebagian ada yang berada di wilayah pesisir pantai selatan, terus ke utara hingga masuk ke sekitar kawasan TNGHS.

Sementara menurut keterangan Abah Epi, khusus di Kasepuhan Ciptamekar, tak ada aktivitas perambahan hutan. Untuk melangsungkan hidup, mereka mengandalkan padi, ketan, jagung, singkong, ubi, buah, dan ikan dari telaga, yang lokasinya berada di lingkungan kasepuhan. Kalaupun ada, mereka memasuki hutan hany untuk mengambil kayu bakar.

''Saya melarang untuk menebang pohon di area kasepuhan," tegas Abah Epi.

Deforestasi dan Sampah Plastik yang Dapat Mengganggu Ekosistem Kehidupan Hewan
kasepuhan ciptamekar
info gambar

Dijelaskan kembali oleh Abah Epi, cuaca yang tak menentu menyebabkan banyak masyarakat di sekitar TNGHS yang tadinya nelayan, beralih profesi menjadi perambah hutan pesisir. Abah juga menyebut, hasil tangkapan laut tak berlimpah seperti sebelumnya.

Tak ada yang bisa disalahkan memang, karena isu perubahan iklim memang sudah mengemuka belakangan ini. Cuaca yang tak menentu memang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat desa secara umum.

Kita yang hidup di perkotaan mungkin saja tak terlalu berdampak, tetapi saudara-saudara kita di pedesaan, terlebih yang letaknya di pelosok, tentu merasakan kepiluan dari hasil panen, hasil kebun, tangkapan laut, dst, yang tentu kurang memuaskan.

Di wilayah kasepuhan, lazimnya para penduduk menyimpan hasil panen ladang dan padi ke dalam lumbung, untung mengantisipasi saat musim paceklik maupun cuaca ekstrem.

lumbung padi
info gambar

Cerita di atas tadi hanya sebagian kecil dari dampak isu lingkungan, deforestasi mikro, dan ketahanan pangan desa.

Sekarang, kita beranjak kepada isu yang lebih global.

Deforestasi, Antara Kebutuhan Ekonomi Dan Krisis Lingkungan

Mana yang harus diutamakan?

Pada saat Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26, Indonesia menjanjikan emisi gas rumah kaca (GRK) akan menurun setelah 2030. Pemerintah juga mengatakan bahwa akan mengakhiri deforestasi pada saat yang bersamaan.

Isu lingkungan juga pada akhirnya melahirkan kebijakan untuk mengurangi emisi, di anatarnya dari sektor industri dan transportasi. Sejauh ini Indonesia mengandalkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) berbasis sawit yang sudah barang tentu bakal jauh lebih besar.

Sebelumnya, Perpres No. 25/2006 telah menetapkan Kebijakan Energi Nasioanl (KEN) untuk periode 2006-2025, yang merupakan implementasi dari cetak biru (blueprint) yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0983 K/16/MEM/2004.

Tapi kemudian pada 2014, KEN 2006 dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

''KEN pada 2006 saat itu hanya menargetkan BBN sebesar 5 persen, delapan tahun kemudian (2014) dirubah pemerintah menjadi 23 persen. Ini kan nggak main-main. Karena memang eksplorasi minyak bumi bakal habis, dan harus mencari bahan baku pengganti energi,'' tandas Prof. Dr. Ir. Budi Leksono M.P, Peneliti Ahli Utama Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPBPTH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu (18/12/2021), menanggapi peta jalan tersebut.

Tapi ketika ditanyakan apakah itu artinya akan ada sebuah proses yang memungkinkan mendorong hilangnya area hutan (deforestasi) yang akan digantikan oleh perkebunan sawit, Prof Budi--demikian saya menyapa--mengatakan bahwa saat ini memang kita tak bisa menutup mata, kalau energi terbarukan (EBT) masih mengandalkan sektor sawit.

''Ya wajar saja, untuk yang paling siap saat ini ya sawit. Lahannya saja yang ada sudah jutaan hektare,'' tanggapnya.

3 Asosiasi Petani Sawit Jambi Dapat Sertifikasi RSPO, Apa Untungnya?
kebun sawit
info gambar

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Indonesia selama 2015-2019 bisa dikatakan cukup fluktiatif. Pada 2015-2016 luasannya memang sempat menurun, namun pada periode 2016-2019, luasnya kian meningkat. Hingga 2019, tercatat luasannya mencapai 14,60 juta hektare.

Areal perkebunan kelapa sawit itu tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Riau adalah provinsi yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas (2,82 juta hektare) pada 2019, atau 19,3 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Pandangan lain dari Prof Budi adalah, untuk komoditas industri biofuel, sektor sawit masih berbenturan kebutuhan dengan sektor pangan. Tanggapan tadi sejalan dengan paparan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Juni 2021 lalu.

"Jika dilihat dari faktor pembentuknya, nilai ekspor sektor industri makanan pada bulan Mei 2021 didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit sebesar 2,25 miliar dolar AS, atau memberi kontribusi sebesar 69,13 persen, naik dibandingkan bulan April 2021 yang mencapai 61,67 persen.”

Bahkan pada Mei 2021, sektor industri makanan juga menjadi penyumbang devisa terbesar dari ekspor industri pengolahan non-migas, salah satunya dari minyak sawit.

Lantas, bagaimana Indonesia bisa mengurangi emisi dengan penggunaan biofuel berbasis sawit dan ketahanan pangan yang berjalan paralel dalam mengakhiri pembabatan hutan pada 2030?

Secara umum, Indonesia memproduksi biodiesel dari tanaman sawit, hingga menelurkan kebijakan pemerintah yang menetapkan semua bahan bakar diesel harus mengandung setidaknya 30 persen minyak sawit (biodiesel B30)--saat ini–lalu porsinya akan dinaikkan menjadi 50 persen (biodisesel B50) yang direncanakan pada 2025.

Secara teori, biofuel--termasuk biodiesel, bioethanol, dan biogas, seharusnya mengurangi emisi ketimbang bahan bakar fosil. Sebab, ketika tanaman yang menjadi sumber biofuel ini dibudidayakan, mereka akan menyerap CO2 dari atmosfer.

Akan tetapi, ​​hutan disebut sebagai sistem yang paling efektif untuk menyerap CO2 dari atmosfer, jauh ketimbang tanaman sawit. Artinya, jika mengganti hutan dengan tanaman untuk biofuel seperti sawit, maka CO2 akan lebih sedikit diserap, dan ini akan memicu GRK.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia, Febry Calvin Tetelepta, dari kantor kepresidenan pernah mengatakan bahwa perkebunan sawit merupakan cara paling efisien untuk memproduksi biofuel, ketimbang tanaman lain.

Disebutkan bahwa perkebunan sawit relatif membutuhkan lahan yang lebih kecil untuk dapat menghasilkan minyak dalam jumlah sama, misalnya jika dibandingkan dengan tanaman bunga matahari atau kedelai.

Sudah Go Public, Inilah 7 Perusahaan Sawit Pemilik Lahan Terluas di Indonesia
feedstock bbn
info gambar

Analisis Royal Academy of Engineering pada 2017 pun mencatat soal jejak karbon atas penggunaan lahan untuk implementasi ini.

Dalam tabel di atas, jika membandingkan antara tanaman tebu, jagung, sawit, dan kedelai, jelas menggambarkan bahwa sawit memang lebih efektif, baik dari hasil maupun luasan arealnya. Lalu dari nilai produksinya, saat ini Indonesia menduduki posisi ke-3 dunia sebagai produsen biofuel–setelah Brasil, dan Amerika Serikat.

Upaya menekan laju deforestasi

Dari data yang dirilis Ditjen PKTL KLHK, Indonesia berhasil menurunkan laju deforestasi sebesar 75,03 persen pada periode 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu hektare. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 yang sebesar 462,46 ribu hektare, atau pada periode 2014-2015 (1,09 juta hektare).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat penurunan signifikan deforestasi hutan di Indonesia pada periode 2015-2020. Catatannya adalah:

  • Periode 2015-2016, angka deforestasinya mencapai 629,2 ribu hektare,
  • Periode 2016-2017, angka deforestasinya mencapai 480 ribu hektare,
  • Periode 2017-2018, angka deforestasinya mencapai 439,4 ribu hektare,
  • Periode 2018-2019, angka deforestasinya mencapai 462,5 ribu hektare, dan
  • Periode 2019-2020, angka deforestasinya mencapai 115,5 ribu hektare.

"Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, maka tahun ini pengurangan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil," demikian kata Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman, Maret 2021 lalu.

Sementara Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL, Belinda A. Margono, menjelaskan penurunan deforestasi sebesar 75,03 persen pada periode 2019-2020 itu merupakan angka deforestasi netto, yang mencakup di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.

Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi sudah dimulai sejak periode tahun 2011-2012. Sedangkan perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

"Jadi penyajian angka deforestasi yang digunakan adalah deforestasi netto, yang merupakan hasil deforestasi bruto dikurangi dengan angka reforestasi," jelasnya.

Meski begitu, Indonesia masih masuk jajaran sebagai negara ke-3 di dunia yang terus kehilangan jumlah luas hutan, yang dialihfungsikan sebagai perkebunan sawit.

Sederet Fakta Mencengangkan Tentang Industri Sawit di Indonesia
deforestasi hutan
info gambar

Menukil data Global Forest Watch (GFW), Indonesia memiliki hutan primer seluas 93,8 juta hektare pada 2001. Jika dikalkulasi, jumlah luasannya melebihi separuh luas daratan. Sepanjang periode 2002-2020, negeri ini telah kehilangan sekitar 9,75 juta hektare hutan primer. Itu artinya, Indonesia telah kehilangan 36 persen lahan tutupan pohon pada periode itu.

Tentu banyak hal yang menjadi penyebab tergerusnya hutan primer itu, misalnya kebakaran hutan (disengaja/tidak), perluasan lahan sawit, perluasan lahan pertanian masyarakat pingiran hutan, dan tentunya eksplorasi lahan pertambangan.

Dalam catatan itu, kehilangan hutan primer paling besar terjadi pada 2016, yakni mencapai 928,66 ribu hektare. Sedangkan pada tahun lalu (2020), Indonesia telah kehilangan 270 ribu hektare hutan primer. Jika dikalkulasi, kondisi tersebut setara dengan menyumbang emisi karbon sebesar 208 metrik ton (mt).

Lantas, harus seperti apa langkah untuk menyiasati feedstock BBN biodiesel?

Simak! Inilah 10 Perusahaan Sawit Terbesar di Indonesia

Alternatif BBN selain sawit yang potensial

nyamplung
info gambar

GFW memiliki rujukan terkait tanaman yang menghasilkan minyak biofuel selain sawit. Mereka menyebut ada sekitar 50-60 tanaman lain yang lebih ramah lingkungan ketimbang kelapa sawit.

Misalnya kemiri sunan yang populasinya cukup moncer di Indonesia, seperti dijelaskan oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Jawa Barat, yang menyebut bahwa satu hektare lahan kelapa sawit dengan umur 5 tahun mampu menghasilkan 5 ton biosolar, sementara untuk luas dan umur yang sama, kemiri sunan mampu menghasilkan 2,2 juta ton biosolar.

Lebih sedikit memang, tetapi umur produksi kemiri sunan mencapai 50 tahun dengan produktivitas yang terus meningkat. Berbeda dengan sawit yang harus diremajakan setiap 15 tahun karena produksi menurun.

Sementara Fadli Ahmad Naufal, dari Yayasan Madani Berkelanjutan, bilang bahwa ada sekira 2,27 juta hektare lahan yang bisa dikembangkan untuk mengoptimalkan komoditas tanaman non-sawit untuk biodiesel.

Fadli menyebut, lahan-lahan potensial biofuel non-sawit itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Sumatra, Kalimantan, NTT, dan tentunya Papua. Soal jenis tanaman-tanaman potensial itu tadi, antara lain; jarak, tebu, aren, pinang, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kelapa, dll.

Sedangkan dari hasil penelitian Prof Budi, tanaman lainnya yang berpotensi menjadi komoditas biofuel berskala besar adalah nyamplung (Calophyllum inophyllum). Ia juga mengatakan tanaman ini memiliki potensi jika dilihat dari sebaran wilayah dan keberlangsungan produksi.

Sebagai tanaman asli Indonesia, Prof Budi menyebut bahwa nyamplung bisa dibudidayakan di semua wilayah di Indonesia, utamanya yang memiliki ketinggian 0-300 mdpl.

Dalam catatannya, hingga saat ini sebaran nyamplung sudah berada di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, NTT, bahkan hingga Papua.

Di Jawa, nyampung bisa berbuah sampai 20 ton per hektar per tahun, dan dapat tumbuh di mana saja, seperti di lahan terdegradasi, lahan bekas tambang, lahan bekas penebangan liar, dan lahan bekas kebakaran hutan. Dan yang menarik, nyamplung tak berbenturan dengan kebutuhan pangan, seperti apa yang dialami oleh sawit.

Lain itu, nyamplung memiliki daya tahan lingkungan yang cukup tinggi dan relatif mudah dibudidayakan. Baik areal tanaman sejenis (monokultur) atau tanaman hutan campuran (mixed-forest), serta cocok dan ideal untuk wilayah beriklim tropis.

Penelitian terkait nyamplung dilakukan Prof Budi di Badan Litbang Kehutanan pada 2009 yang ia prakarsai. Penelitian tersebut untuk mencari sumber energi alternatif untuk menjaga ketahanan energi nasional.

''Tugas peneliti itu kan mencari energi alternatif, karena kita tak selamanya bisa mengandalkan energi fosil,'' ungkapnya.

Inovasi Berkelanjutan dalam Upaya Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi
pohon nyamplung
info gambar

Hasil penelitian itu menemukan fakta, bahwa biji nyamplung mempunyai rendemen yang tinggi (74 persen) ketimbang tanaman jarak yang hanya 60 persen.

Dari uji coba yang dilakukan, minyak biji nyamplung sudah dapat diimplementasikan sebagai bahan bakar murni biodiesel (B100), dan terbukti lebih irit ketimbang solar, dengan perbandingan; seliter solar mampu menempuh 10 km, sementara seliter BBN nyamplung mampu menjelajah 12 km.

Selain itu, proses pengolahan biodiesel nyampung ini tentu saja menghasilkan limbah. Tapi seperti ia jelaskan bahwa limbah tersebut bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, di antaranya sebagai pakan ternak, obat, dan pengganti minyak tanah.

Dengan potensi nyamplung yang cukup menjanjikan ini, kedepannya diharapkan peluang budidaya tanaman yang berbuah sepanjang tahun ini (50-250 kilogram per pohon), dapat menjadi komoditas untuk masyarakat dalam menambah pendapatan ekonomi mereka, selain tentunya berkontribusi dalam pemanfaatan BBN untuk menekan emisi.

Jika perkiraan kebutuhan biofuel pada 2025 sebanyak 720 ribu kiloliter (KL), maka komoditas nyamplung untuk memenuhi angka itu berpotensi menyerap sebanyak 120 ribu tenaga kerja.

Potensi ini, harap Prof Budi, tentunya dapat menumbuhkan harapan besar bagi bangsa terkait penyediaan energi terbarukan, dan bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil saat harga bahan bakar minyak (BBM) terus melambung.

biodiesel nyamplung
info gambar

Apabila ini bisa diterapkan secara optimal, maka tentu saudara-saudara kita di pedesaan atau wilayah terpencil akan merasakan pemerataan energi dan nilai ekonomi dari budidaya nyamplung ini.

Kita sama-sama paham, bahwa salah satu masalah energi nasional adalah soal distribusi, terlebih di negara kepulauan. Jadi, ketika sumber energi nyamplung ini bisa diproduksi di semua wilayah di Indonesia, maka isu distribusi tadi tentunya tak akan terulang.

Terkait deforestasi, karena tanaman nyamplung ini masuk dalam komoditas tanaman hutan campuran non kayu, sehingga manfaatnya bisa diambil tanpa perlu menebang pohonnya, dan tak perlu deforestasi untuk pembukaan lahan. Lain itu, tanaman dapat juga berfungsi sebagai penyerap CO2 dan memiliki umur yang cukup panjang, sekira 100 tahun.

''Saya ada itu tanaman nyamplung yang usianya sudah 60 tahun, dan hingga saat ini masih produktif,'' pungkas Prof Budi.

Sayangnya, dari temuan kelompok peneliti Carbon Disclosure Project, ada fakta yang menyebutkan bahwa masalah sertifikasi dan subsidi yang dikeluarkan untuk produksi biofuel berbasis sawit, mendorong produsen untuk lebih memilih sawit dan melanjutkan praktik deforestasi, ketimbang mencari alternatif atau mengembangkan tanaman lain.

COP26, Kegagalan Negara Maju Penuhi Kesepakatan dan Dilema Berakhirnya Era Batu Bara

Catatan:

Artikel di atas merupakan kerja sama antara Mongabay Indonesia, Yayasan Madani Berkelanjutan, dan GNFI, dalam program fellowship.

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Mustafa Iman lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Mustafa Iman.

Terima kasih telah membaca sampai di sini