Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim (COP26) yang berlangsung selama kurang lebih dua pekan di Glasgow, Skotlandia mulai tanggal 1 November lalu telah usai, acara yang awalnya dijadwalkan berakhir pada hari Jumat (12/11/2021) tersebut, nyatanya harus mengalami perpanjangan hari lantaran berbagai situasi salah satunya diskusi alot mengenai kesepakatan yang mengundang ketidaksetujuan dari sejumlah pemimpin negara.
Forum yang dinilai sebagai pertemuan paling penting sebagai upaya dalam menyelamatkan masa depan bumi, dan melibatkan sebanyak lebih dari 140 negara tersebut memang selalu mencuri perhatian dunia di setiap tahun penyelenggaraannya.
Bukan tanpa alasan, terlepas dari sejumlah upaya pemeliharaan lingkungan demi mencegah dampak krisis iklim yang sudah dilakukan berbagai pihak independen di seluruh dunia, panel diskusi dan berbagai kesepakatan yang melibatkan sejumlah pemimpin negara dalam COP26 nyatanya tetap dianggap sebagai hal yang paling krusial dan bertanggung jawab besar dalam menjamin kelangsungan hidup miliaran jiwa umat manusia di masa depan.
Meski di lain sisi, tak sedikit pula sejumlah pihak dari berbagai kalangan merasa skeptis akan hasil dan aksi nyata yang diperoleh dari konferensi tersebut, mereka menganggap bahwa konferensi perubahan iklim hanya sebatas formalitas dalam bentuk perjanjian tertulis semata, karena dari tahun ke tahun situasi krisis iklim yang terjadi nyatanya semakin memprihatinkan.
Karena itu, tak heran jika COP26 kali ini juga tak kalah menyita perhatian, seiring dengan semakin besarnya harapan agar hasil pertemuan rutin sejumlah pemimpin negara yang menelan anggaran tak sedikit tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Lantas keputusan besar nan penting apa saja yang dihasilkan dari COP26 kemarin?
Pimpinan RI Berkeliling Temui Sejumlah Pemimpin Negara, Hasilkan Kesepakatan Apa Saja?
Tujuan utama COP26 dan pentingnya makna angka 1,5
.jpg)
Melansir laman resmi COP26, diketahui bahwa penyelenggaraan konferensi perubahan iklim tahun ini memiliki empat fokus tujuan utama, yang terdiri dari:
- Memastikan tercapainya globet net zero dalam setengah abad ke depan, dan menjaga tingkat kenaikan suhu bumi berada di angka 1,5 derajat celsius,
- Komitmen beradaptasi untuk melindungi masyarakat adat dan habitat alami,
- Memobilisasi keuangan, dalam artian meningkatkan pendanaan untuk upaya meminimalisir perubahan iklim bagi negara dengan angka ekonomi rendah, dan
- Finalisasi untuk implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Jika menilik pada tujuan pertama, terdapat upaya untuk menjaga tingkat kenaikan suhu bumi di angka 1,5 derajat celsius, di mana angka tersebut dapat dikatakan sebagai angka krusial dan menjadi patokan utama pada setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum diskusi COP26 selama beberapa hari kemarin.
Ambang batas tingkat kenaikan suhu bumi di angka 1,5 derajat celsius pertama kali tercetus dalam Paris Agreement yang lahir pada tahun 2015, sebagai batas maksimal kenaikan suhu bumi yang masih dapat diantisipasi lewat berbagai upaya pencegahan.
Menjadi perhatian besar karena jika kenaikan suhu yang diperoleh jauh melampaui angka 1,5 dan sampai di angka 2 bahkan hingga 3 derajat celsius seperti yang sudah diperhitungkan oleh para ilmuwan dan peneliti dunia, maka bukan tidak mungkin jika bumi akan berakhir dengan situasi yang lebih memprihatinkan dari saat ini dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Upaya Menyeimbangkan Karbon dalam Menghadapi Ancaman Perubahan Iklim
Komitmen mengembalikan hutan dan menyejahterakan masyarakat adat
Dimulai dari konferensi hari pertama yang berlangsung pada tanggal 2 November, COP26 diawali dengan penegasan kembali komitmen dari para negara partisipan dalam mengembalikan keberadaan hutan dan menghentikan degradasi lahan di tahun 2030 mendatang.
Per tanggal 12 November 2021, ada sebanyak 141 negara yang menyepakati komitmen tersebut dan apabila ditotal maka luas area hutan secara keseluruhan yang mendapat jaminan penghentian degradasi lahan serta kembali lestari berada di kisaran 3,69 miliar hektare.
Di samping itu, para perwakilan serta pemimpin dari negara partisipan juga menyoroti isu mengenai masyarakat adat yang selama ini kerap menjadi korban langsung dari adanya peristiwa degradasi lahan di berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia.
Para pemimpin negara dalam COP26 menyadari, bahwasanya masyarakat adat justru merupakan pihak yang selama ini berperan besar dan selalu terbukti berhasil menjaga keseimbangan alam dengan caranya masing-masing.
Berangkat dari hal tersebut, akhirnya disepakati dukungan Hak Tenurial guna mengamankan, memperkuat, dan melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki.
Dukungan tersebut diketahui melahirkan komitmen pembiayaan awal sebesar 1,7 miliar dolar AS mulai tahun ini hingga tahun 2025 mendatang, untuk menyejahterakan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan yang sesungguhnya.
Adapun pihak yang terlibat dan berkomitmen dalam menggelontorkan pembiayaan tersebut mayoritas berasal dari yayasan lingkungan dan filantropis, di antaranya Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Gordon and Betty Moore Foundation, dan masih banyak lagi.
Kisah Desa Terong, Desa Peduli Perubahan Iklim dari Selatan Bumi Mataram
Kegagalan negara maju memenuhi janji pembiayaan iklim untuk negara berkembang
Selama ini, salah satu upaya strategis paling umum yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan iklim adalah melalui sistem pembiayaan berupa perdagangan karbon yang bergulir antara negara maju dengan negara berkembang.
Tidak berjalan sesuai rencana, salah satu contoh kegagalan dari sistem tersebut belum lama ini tergambar dari batalnya perjanjian REDD+ (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation) yang terjalin antara Norwegia dan Indonesia.
Dalam perjanjian tersebut, terdapat kesepakatan bahwa Norwegia setuju mengucurkan dana senilai 1 miliar dolar AS jika Indonesia berhasil memiliki hutan hujan tropis yang mampu mengurangi meningkatnya emisi akibat deforestasi.
Namun, tidak terpenuhinya kewajiban Norwegia yang tak kunjung membayar pembiayaan tersebut membuat Indonesia secara resmi memutuskan perjanjian kerja sama yang terjalin.
Bukti lainnya, sekitar 12 tahun lalu pada COP15 yang berlangsung di Kopenhagen, Denmark, para negara maju sepakat untuk menyalurkan 100 miliar dolar AS per tahun untuk pembiayaan pencegahan krisis iklim di negara-negara berkembang, namun pada COP26 kemarin akhirnya terkonfirmasi bahwa komitmen tersebut gagal terpenuhi lewat sebuah pernyataan tertulis dengan tajuk “dengan penyesalan yang mendalam”.
Dalam pernyataan tersebut, lebih detail diketahui bahwa selama ini dana yang tersalur per tahunnya baru mencapai angka 80 miliar dolar AS, itu pun disertai fakta bahwa ternyata hanya seperempat bagian dari dana tersebut yang tersalur ke program yang berupaya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Harjeet Singh, selaku penasihat senior dari organisasi Climate Action Network International memberikan pernyataan menyedihkan dalam menanggapi kenyataan tersebut.
“Kami mengecewakan orang-orang, kami mengecewakan mereka yang berharap banyak dari para pemimpin mereka, dari proses ini. Dan apa yang sedang kita derita saat ini di seluruh dunia disebabkan karena kita tidak bertindak apa-apa selama 30 tahun,” ujar Harjeet, mengutip The Verge.
Menyikapi kegagalan tersebut, kesepakatan yang dihasilkan COP26 akhirnya kembali mendesak negara maju untuk memenuhi janji mereka terkait komitmen pembiayaan hingga tahun 2025 mendatang.
Dilema peniadaan batu bara bagi negara berkembang
Beranjak dari masalah pembiayaan, topik yang selanjutnya menjadi ‘bola panas’ dalam konferensi perubahan iklim kali ini adalah perihal keberadaan dan nasib penggunaan bahan bakar fosil terutama batu bara.
Seperti yang sudah banyak diketahui, batu bara selama ini memang kadung menjadi komoditas utama dalam penggerak sektor ekonomi di hampir semua negara, namun di saat yang bersamaan juga menjadi momok terbesar dan penyebab utama dari terjadinya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim sejak pertama kali ditemukan pada ratusan tahun lalu.
Ingin langsung bertindak secara nyata, awalnya COP26 mengusulkan kesepakatan bahwa bahan bakar fosil dalam hal ini penghentian penggunaan batu bara secara total harus dilakukan dalam waktu dekat.
Bahkan, dirumuskan juga salah satu kesepakatan dalam industri otomotif yang menyebut bahwa pada tahun 2035 mendatang, pasar otomotif dunia diharapkan sudah tidak lagi menjual kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, melainkan hanya membuat kendaraan yang sepenuhnya menerapkan energi bersih.
Namun, hal di atas rupanya mendapat penentangan keras dari sejumlah perwakilan dan pemimpin negara-negara berkembang, bahkan situasi tersebut dikabarkan menimbulkan negosiasi yang alot hingga memunculkan perdebatan saat pembacaan hasil COP26 di momen penutupan, Sabtu (13/11). Ya, COP26 bahkan sampai mengalami perpanjangan ekstra satu hari akibat situasi tersebut.
Melansir Reuters, India yang kemudian didukung oleh China dan negara berkembang lainnya diketahui menjadi pihak yang menyatakan keberatan dengan salah satu klausul dari hasil kesepakatan COP26, yang meminta penghentian total atas keberadaan pembangkit listrik tenaga batubara secepatnya.
Alih-alih menyetujui klausul tersebut, mereka berseru bahwa penghapusan pembangkit listrik tenaga batu bara hanya memungkinkan jika dilakukan secara bertahap, sehingga mereka menuntut penggantian atau revisi klausul tersebut guna memperhatikan keadaan nasional yang dimiliki oleh negara-negara berkembang.
Bhupender Yadav, selaku Menteri Lingkungan dan Iklim India yang maju dalam perdebatan tersebut juga menyoroti fakta bahwa secara historis, penyumbang terbesar dari adanya emisi karbon dan efek rumah kaca adalah negara-negara maju, sehingga tidak adil rasanya jika kesepakatan yang dihasilkan justru memberatkan negara berkembang.
“Kami menjadi suara negara-negara berkembang, kami melakukan upaya kami untuk membuat konsensus yang masuk akal bagi negara-negara berkembang dan masuk akal untuk keadilan iklim,” ujar Yadav.
RUPTL Resmi Dirilis, Porsi Pembangkit EBT Diperbesar Demi Dukung Transisi Energi Hijau
Posisi Indonesia terkait berbagai kesepakatan COP26
Melihat beragam situasi dan fakta di atas, dapat dikatakan bahwa akhirnya terjawab sudah pertanyaan sekaligus kekecewaan sejumlah pihak yang beberapa waktu lalu menyayangkan sikap pemerintah Indonesia dalam COP26 yang terkesan mengedepankan isu pendanaan dari sejumlah negara maju, dibanding menyoroti isu iklim yang lebih serius.
Jika melihat sederet fakta mulai dari pengingkaran kesepakatan, asal penyumbang emisi gas dan karbon terbanyak secara historis, serta adanya klausul kesepakatan yang dinilai tidak adil atau memberatkan negara berkembang dalam COP26, rasanya merupakan suatu hal yang wajar jika bukan hanya Indonesia, melainkan juga berbagai negara berkembang lainnya menuntut hal yang menurut mereka dapat mendukung upaya penanganan krisis iklim di negaranya masing-masing, selama tujuan akhir dari berbagai upaya yang dilakukan tetap sama, yaitu emisi nol persen.
Hal tersebut secara jelas juga ditegaskan oleh Sri Mulyani, yang diketahui memegang peran penting dalam diskusi dan tukar gagasan terkait upaya terbaik untuk mendukung percepatan implementasi Paris Agreement melalui pemanfaatan kebijakan ekonomi dan keuangan, pada gelaran COP26 kemarin.
Terkait posisi dan peran negara dalam upaya penanganan krisis iklim yang terjadi, ditegaskan bahwa Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya berkomitmen untuk fokus pada target penurunan emisi 41 persen dengan bantuan internasional dalam penanganan iklim, yang sesuai dengan rancangan Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2021.
“Kita semua menyadari bahwa semua negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050. Banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam 'target nol bersih' ini dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama,'' tegas Menkeu.
''...Oleh karena itu, kita harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional. Sederhananya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius--jauh sebelum tahun 2050. Sementara, negara berkembang melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka.”
Menilik Upaya Indonesia Hadapi Permasalahan Iklim Lewat Pajak Karbon di Tahun 2022
COP26 masih belum memberi dampak berarti
Terlepas dari berbagai kelumit yang muncul mulai dari konflik atau perdebatan, sayangnya apa yang dihasilkan dari konferensi perubahan iklim di tahun ini oleh sejumlah pihak dianggap masih belum menyurutkan ancaman iklim yang kian menghantui di waktu yang akan datang, bahkan menurut PBB sekalipun.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Climate Action Tracker yang dipublikasi oleh The Guardian, bahkan dengan segala komitmen, kesepakatan, dan janji sejumlah negara yang dihasilkan dari COP26, bumi diprediksi tetap akan mengalami peningkatan suhu rata-rata sebesar 2,4 derajat celsius.
Hal tersebut juga disepakati oleh Antonio Guterres, selaku Sekretaris Jenderal PBB sendiri. Meski menyambut baik hasil yang diperoleh dari COP26, namun dia menekankan bahwa hal tersebut masih belum cukup.
"Kita masih berhadapan langsung dengan malapetaka iklim," ujar Guterres.
Sementara itu Laurence Tubiana, sosok yang dikenal sebagai salah satu perancang Paris Agreement bahkan mengungkapkan kekecewaaanya menyangkut hasil dari COP26.
"COP gagal memberikan bantuan langsung bagi orang yang menderita sekarang," tutur Laurence, mengutip The Jakarta Post.
Konferensi Perubahan Iklim Butuh Aksi Nyata, Bukan Sekadar Klaim Semata
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
