Pertemuan para petinggi dan perwakilan negara untuk membahas agenda melawan perubahan iklim terus dan tengah dilakukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations (PBB/UN) melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) memulai pembahasan terkait agenda melawan perubahan iklim sejak 1995 yang melahirkan Conference of Parties (COP) yang pertama kali diselenggarakan di Berlin, Jerman.
Meski demikian, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) mengenai perubahan iklim yang diselenggarakan oleh PBB pernah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya tepatnya pada 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Kerangka kerja PBB tentang konvensi iklim menjadi inti dari upaya masyarakat internasional untuk memerangi pemanasan global.
Setelah adanya KTT Bumi di Rio, Intergovernmental Negotiating Committee (INC) mengadakan pertemuan enam sesi lagi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan komitmen, pengaturan untuk "mekanisme keuangan", dukungan teknis dan keuangan untuk pengembangan negara-negara, dan masalah prosedural dan kelembagaan dalam agenda melawan perubahan iklim.
Menilik Upaya Indonesia Hadapi Permasalahan Iklim Lewat Pajak Karbon di Tahun 2022
Riwayat Konferensi Perubahan Iklim
INC menyelesaikan pekerjaan pada sesi ke-11 dan terakhirnya pada Februari 1995, dan Conference of the Parties (COP) menjadi otoritas tertinggi konvensi iklim. COP mengadakan sesi pertama di Berlin (COP1) dari 28 Maret-7 April 1995 dan melahirkan Mandat Berlin (The Berlin Mandate).
Pertemuan ke-2 COP berlangsung di Jenewa antara tanggal 8 Juli dan 19 Juli 1996. Pertemuan tersebut dinamakan COP2 menjadi titik tengah dalam negosiasi emisi gas rumah kaca yang telah dimulai dengan Mandat Berlin.
COP2 bertindak sebagai tanggapan atas laporan penilaian IPCC yang dikeluarkan Desember 1995 yang menyatakan bahwa konsentrasi gas rumah kaca terus meningkat dan iklim telah berubah. Hal tersebut juga yang menjadi awal prediksi bahwa suhu global akan meningkat 3,6 derajat fahrenheit (2 derajat celsius) pada tahun 2100 dan bahwa iklim yang diperkirakan akan berubah di masa depan.
Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah atau tempat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diselenggarakan pada 2007 di Bali. Agenda yang berlangsung sejak 3 Desember-14 Desember 2007 tersebut membahas dampak pemanasan global.
Melihat Kinerja Indonesia dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Isu perubahan iklim dan COP26
Tahun ini, COP diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia setelah sempat tertunda 1 tahun karena pandemi Covid-19. Indonesia pun turut hadir dan membawa berbagai strategi yang dicanangkan sebagai agenda melawan perubahan iklim.
Sementara itu, di saat berbagai pertemuan, konferensi, dan seruan-seruan aksi untuk melawan perubahan iklim, sebuah survei dari YouGov-Cambridge Globalism Project 2019 memaparkan temuan unik. Dalam survei tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk yang paling meragukan perubahan iklim dengan angka 18 persen.
Angka tersebut ditemukan dari survei pada 25 ribu orang di 23 negara Eropa, Amerika, Afrika dan Asia pada periode Februari dan Maret 2019. Kelompok penduduk yang tidak percaya akan perubahan iklim yakni mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dengan umur lebih tua cenderung jadi kelompok yang mengabaikan isu perubahan lingkungan.
Selain itu, juga terdapat faktor lain yang menyebabkan adanya penolakan atau rasa tidak percaya pada isu perubahan iklim. Hal tersebut dikarenakan faktor politis di mana bahwa isu perubahan iklim merupakan sebuah paket bisnis yang dibungkus dengan isu lingkungan.
Oleh sebab itu, bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan jika nantinya segala rencana dan strategi untuk melawan perubahan iklim hanya menjadi wacana di atas kertas.
COP26 telah berlangsung dan Indonesia kembali membawa rencana, strategi, serta klaim hasil aksi melawan perubahan iklim. Salah satu yang disoroti adalah turunnya angka kebakaran hutan sejak periode 2020-2021.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari salah satu aktivis Greenpeace Indonesia dalam laporan CNN Indonesia. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik, mengungkapkan bahwa penurunan angka kebakaran hutan sampai 82 persen di tahun 2020-2021 tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan pemerintah dalam menghadapi masalah krisis iklim. Hal tersebut disebabkan penurunan angka kebakaran hutan lebih banyak dipengaruhi faktor alam.
Perubahan Iklim Dunia Serta Dampaknya Terhadap Populasi Hiu dan Pari
Perubahan iklim jadi tanggung jawab setiap orang
Agenda membunyikan alarm kewaspadaan terhadap perubahan iklim dunia kian banyak digaungkan. Dikutip dari akun TwitterAl Jazeera English (@AJEnglish), salah satu aktivis lingkungan dunia asal Swedia, Greta Thunberg, bersuara pada para pemimpin dunia.
Video singkat yang diunggah oleh @AJEnglish (30/09/2021), dalam forum “Youth4Climate” Greta mengomentari berbagai kebijakan ramah lingkungan yang diusung oleh berbagai negara namun, minim aksi nyata untuk mengatasi pemanasan global.
Aksi melawan perubahan iklim global menjadi tugas setiap umat manusia. Bukan hanya menggantungkan pada pemegang kebijakan dengan segala rencananya di setiap konferensi, namun di mulai dari aksi terkecil di lingkup terkecil.
Mendesaknya Mitigasi Jangka Panjang untuk Hadapi Perubahan Iklim
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
