“Ekapada Banda Jala Nusa, Mempersatukan Kekuatan Laut Nusantara”.
Di bawah langit yang cerah, berlatar KRI Semarang yang bersandar di Dermaga Koarmada I Pondok Dayung, Tanjung Priok, di hadapan 300 prajurit TNI AL, semboyan ini diucapkan lantang oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI, Yudo Margono, saat meresmikan Komando Armada (Koarmada) Republik Indonesia, Kamis (3/2).
Pembentukan Koramada RI ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2022.
Penguatan pertahanan laut dilakukan saat perebutan pengaruh oleh kekuatan-kekuatan besar dunia di kawasan Asia dan Asia Tenggara ditengarai akan memunculkan potensi ancaman. Apalagi dengan posisi strategis Indonesia yang menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia yang sangat ramai pelayaran, unsur pertahanan adalah sebuah kebutuhan mutlak.
Yudo mengatakan, terbentuknya Komando Armada Republik Indonesia akan semakin mengefektifkan pelaksanaan komando dan pengendalian operasi serta pembinaan seluruh komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) sebagai kekuatan inti pertahanan matra laut.
Solid Membawahi tiga Koarmada
Organisasi Koarmada pertama kali dibentuk saat usia Republik Indonesia baru 14 tahun, tepatnya 14 September 1959. Kala itu, unsur armada dinilai sudah semakin canggih dan modern, serta memiliki kuantitas yang semakin banyak, sehingga perlu dibentuk komando armada, yang dinamakan Koarmada Angkatan Laut Republik Indonesia (Koarmada ALRI). Hingga kini setiap 14 September diperingati sebagai “Hari Armada”.
Namun sejak 1985, masyarakat mulai mengenal adanya dua Koarmada, Koarmada Barat (Koarmabar) dan Koarmada Timur (Koarmatim). Keduanya dibentuk seiring semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di laut, sehingga Koarmada perlu dibagi menjadi dua wilayah operasi.
Penguatan Koarmada dari dua menjadi tiga terjadi pada 2018. Penambahan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Berdasarkan Perpres ini, Koarmada ditambah satu lagi yaitu Koarmada III yang berkedudukan di Sorong, Papua Barat.
Sejak saat itu, resmilah TNI AL memiliki tiga Koarmada. Koarmada I yang beroperasi di perairan bagian Barat dan bermarkas di Jakarta, Komando Armada II beroperasi di perairan bagian Tengah bermarkas di Surabaya, sementara perairan bagian Timur dikawal oleh Komando Armada III yang bermarkas di Sorong.
Menurut Kasal Yudo, pembentukan Koarmada RI sebagai organiasi baru bersifat sangat strategis, melalui proses yang matang, dan pendekatan force planning dengan menimbang setiap potensi ancaman dan dinamika masa depan.
“Membangunan pertahanan negara yang berorientasi pada negara kepulauan telah menjadi amanat rakyat, ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Pertahanan Negara yang disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka dari itu, bagi bangsa Indonesia, pertahanan laut yang kokoh adalah sebuah kebutuhan fundamental,” katanya.
Komando Utama Operasi
Koarmada RI yang baru ini akan bertindak sebagai salah satu Komando Utama Operasi (Kotama Ops) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI untuk mengelola kekuatan tiga Armada yang sudah ada.
Pendekatan ini akan menghasilkan daya pukul yang handal dalam rangka penyelenggaraan operasi pertahanan keamanan matra laut. Di samping itu, Koarmada RI juga akan bertindak sebagai Kotama Pembinaan (Kotama Bin) yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut dalam rangka menyinergikan pembinaan kekuatan, kemampuan dan kesiapan operasional seluruh komponen SSAT.
Sebagai informasi, berdasarkan Perpres tentang Susunan Organisasi TNI, Kotama Ops adalah kekuatan TNI terpusat yang berada langsung di bawah komando Panglima TNI.
Saat ini TNI memiliki sembilan Kotama, yaitu: Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Komando Cadangan Strategis TNI AD, Komando Armada RI, Komando Operasi Udara Nasional, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), dan Korps Marinir.
Menghancurkan Musuh di Luar Pagar NKRI
Dalam dinamika geopolitik modern, konflik dan pertempuran terbuka selalu dihindari. Namun apalabila harus terjadi, hal terserbut menjadi pilihan terakhir.Apalagi bagi Indonesia yang sejak awal mengusung politik luar negeri yang bebas aktif dan tidak pernah mengedepankan permusuhan.
“(Namun) Jika kita terpaksa harus bertarung, akan kita hindari pertarungan di dalam rumah sendiri. Sebab, menang sekalipun rumah kita akan hancur berantakan, keluarga ketakutan, bahkan menjadi korban. Kalau kita terpaksa harus berkelahi, akan kita lakukan di batas terluar pagar pekarangan kita,” lanjut Yudo.
Dalam menjalankan tugasnya menjadi benteng pertahanan laut, Panglima Koarmada RI dibantu oleh Kepala Staf Komando Armada RI, Panglima Koarmada, Inspektur Koarmada RI, Kelapa Kelomok Staf Ahli Panglima Koarmada RI, serta tujuh Asisten Panglima Koarmada RI.
Selain itu, juga akan dibantu oleh Komandan Komando Latihan Koarmada RI, Komandan Komando Operasi Kapal, Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air.
Kasal telah melantik Panglima Koarmada RI. Dijabat oleh jenderal bintang tiga, Laksamana Madya (Laksdya) TNI Agung Prasetiawan. Agung menjadi Panglima Koarmada RI yang pertama.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
