Presiden Putin akan Hadiri KTT G20 di Bali, Respon Barat dan China, serta Sikap Indonesia

Presiden Putin akan Hadiri KTT G20 di Bali, Respon Barat dan China, serta Sikap Indonesia
info gambar utama

Hari-hari belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan dunia, setelah tersiar kabar bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memenuhi undangan Indonesia untuk menghadiri pertemuan G20 di Bali akhir tahun 2022 ini.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva pada Rabu (23/3/2022) mengatakan, Presiden Putin sendiri juga berniat untuk datang ke KTT G20 Indonesia.

Rencana kehadiran Putin di G20 sebelumnya diungkap Vorobieva, yang menyebut Putin berniat hadir di KTT G20 sebagai tanggapan atas informasi soal AS dan sekutunya yang sedang berencana mendepak Rusia keluar dari kelompok G20.

Vorobieva menjelaskan bahwa G20 bukan merupakan sebuah pertemuan untuk membahas krisis di Ukraina. Agenda tersebut untuk meningkatkan masalah perekonomian dunia.

"G20 bukan hanya pertemuan puncak, melainkan adalah sebuah proses. Ada banyak pertemuan yang diadakan oleh Indonesia baik online maupun offline dan Rusia berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut," katanya, seperti dikutip Detikcom.

“Mengeluarkan Rusia (dari keanggotaan G20 tidak akan membantu masalah ekonomi,” tambahnya.

Dari berbagai sumber, tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia, yang kini mengetuai G20, dan anggota lain seperti India, Brazil, Afrika Selatan, dan China, akan setuju untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok itu, kecuali Rusia sendiri yang memutuskan untuk mengundurkan diri.

Rusia, tambah Vorobieva, mendukung penuh Presidensi Indonesia dalam ajang G20 tahun ini. Dia pun heran dengan banyaknya negara-negara Barat yang ingin mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20.

Beragam respon

Sejumlah negara barat disebut keberatan dengan kehadiran Presiden Vladimir Putin. Dikutip dari berbagai sumber, AS dan sekutunya keberatan dengan kedatangan Putin ke G20. Tentu saja karena Rusia sedang berada di bawah kecaman dunia atas serangannya ke Ukraina.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison, langsung menanggapi rencana kedatangan Putin dengan mengatakan bahwa keputusan Indonesia mengizikan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di G20 adalah langkah yang terlalu jauh.

"Saya pikir di ruangan kita perlu mengundang orang-orang yang tidak menyerang negara lain," kata Morrison, dalam AFP.

"Rusia menginvasi Ukraina. Ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," tandasnya dalam konferensi pers di Melbourne.

"...dan ide untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin... bagi saya, adalah langkah yang terlalu jauh."

PM Australia Scott Morrison | wikimedia commons
info gambar

Mengutip Reuters, seorang pejabat Uni Eropa menilai kehadiran Rusia akan menjadi sesuatu yang sangat problematis.

"Sudah dikatakan sangat jelas kepada Indonesia bahwa kehadiran Rusia dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi negara G20 yang bakal berlangsung nanti akan sangat bermasalah bagi negara-negara Eropa," katanya.

Respon yang sama juga datang dari Presiden AS, Joe Biden, yang mengatakan bawah dia siap bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, dengan syarat Indonesia juga harus mengundang Ukraina dalam KTT G20.

"Jika Indonesia dan negara lainnya tidak setuju, maka menurut pandangan saya kiranya perlu juga mengajak Ukraina untuk menghadiri pertemuan," kata Biden mengutip AFP, Jumat (25/3).

Respon Ukraina

Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin, mendesak agar semua pihak memboikot Rusia dari forum internasional atas tindakannya menginvasi Ukraina.

Vasyl menyatakan bahwa Presiden Putin tidak berhak mengikuti untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau pertemuan mulitlateral apa pun. Menurutnya, kehadiran Putin di forum internasional berarti bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan martabat manusia.

Respon Cina

China adalah sekutu Rusia yang sejauh ini belum mengecam tindakan invasi terhadap Ukraina. Terkait dengan rencana negara-negara barat ingin mengeluarkan Rusia dari G20, Kemenlu Cina menolak hal tersebut.

"Anggota Kelompok G20 tidak memiliki wewenang untuk mengusir Rusia dari organisasi ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, menukil Reuters.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin | Wikimedia commons
info gambar

“G20 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain,” kata Wang, berbicara kepada wartawan, Rabu (23/3).

Respon para pengamat

Direktur Biro Riset Ekonomi Asia Timur di Australian National University, Shiro Armstrong dan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Rizal Damuri, melihat konflik Rusia-Ukraina membuat agenda G20 tentang kerja sama untuk pemulihan pandemi menjadi sulit.

Karena itu, keduanya berharap agar Indonesia berusaha menjaga G20 tetap berfokus pada kerja samanya.

"Indonesia harus menemukan cara untuk menjaga agar G20 tetap fokus pada hasil kerja sama dan diarahkan pada pemulihan ekonomi," kata Shiro Armstrong dan Rizal Damuri, seperti ditulis South China Morning Post, Kamis (24/3).

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin, mengkritik sikap Kemlu yang menyebut akan mengundang semua anggota G20, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, ke forum KTT G20 di Bali. TB Hasanuddin menyebut, seharusnya Kemlu membicarakan dulu hal tersebut dengan anggota G20 lainnya.

Anggota DPR dapil Jawa Barat ini menilai akan ada dampak dari diundang atau tidak diundangnya Rusia dalam forum KTT G20 tersebut. Meski begitu, dia kembali mengingatkan keputusan bukan ada di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika Putin datang ke Indonesia saat Presidensi G20, maka harus disambut positif.

''Ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak, antara Eropa dan Amerika sebagai anggota G20," kata Bima saat dihubungi MNC Portal, Kamis (24/3).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki tugas yang cukup penting untuk meredakan pihak-pihak yang bersitegang tersebut. Presiden perlu menyinggung dampak ekonomi global akibat perang tersebut, di saat perekonomian baru mulai pulih pasca-pandemi.

"Presiden perlu mengingatkan kepada Rusia, bahwa invasi yang dilakukannya membawa instabilitas terhadap perekonomian secara global," sambung Bima.

Respon resmi Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia Kemlu merespon 'hiruk pikuk' ini dan memberikan penjelasan mengenai rencana kehadiran Putin di G20.

Kemlu mengatakan, Indonesia sebagai ketua presidensi tahun ini mengundang semua negara anggota. Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani, menegaskan bahwa Indonesia yang kini memegang Presidensi G20 akan tegak lurus dengan aturan yang ada.

Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia, Triansyah Djani
info gambar

"Sebagai Presidensi (G20), tentunya dan sesuai dengan presidensi-presidensi sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20, bahwa diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip based on principal," kata Triansyah dalam koferensi pers virtual, Kamis (24/3).

Tri mengatakan, Indonesia dalam setiap forum internasional selalu berpegang teguh pada aturan. Begitu juga saat mengetuai G20 tahun ini.

"Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi atau forum atau organisasi baik itu dalam konteks badan-badan PBB pada saat kami memimpin dewan keamanan di PBB atau ASEAN atau organisasi lainnya selalu berpegang pada aturan, prosedur yang berlaku, demikian juga di G20," jelasnya.

Tri kembali menegaskan bahwa Indonesia sebagai presiden G20 tahun 2022 mempunyai kewajiban untuk mengundang semua anggota. Dia menyebut bahwa agenda utama G20 adalah pemulihan ekonomi global.

"Oleh karena itu, memang kewajiban untuk semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Saya ingin underline juga seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa pentingnya kita semua fokus di G20 untuk menangani global recovery yang merupakan prioritas banyak penduduk di dunia ini," katanya.

"Seperti diketahui, dunia ini kan belum sepenuhnya keluar dari crisis dan pandemi, serta banyak negara, khususnya negara-negara berkembang ini masih mengalami kesulitan ekonomi dan masih sulit, even untuk mencapai target yang diharapkan G20 untuk dapat dorong global recovery tersebut. Jadi, in shorten, I think we'll, kita akan continue melaksanakan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya."

Ketua Penyelenggara Acara Presidensi G20 Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, turut menanggapi soal rencana sejumlah negara Barat mendepak Rusia dari keanggotaan G20.

Luhut menegaskan bahwa pertemuan G20 adalah forum ekonomi dan tidak ada politik. Ia juga menyebut bahwa terlalu dini baginya untuk berkomentar mengenai isu didepaknya Rusia dari G20.

Sumber:

Sindonews.com | Reuters | South China Morning Post | Liputan6.com | Kontan.co.id | detik.com

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Akhyari Hananto lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Akhyari Hananto.

AH
MI
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini