Ketersediaan akses sumber air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat dunia yang tidak memiliki akses air bersih.
Berdasarkan data World Bank 2021, terdapat 4 miliar masyarakat yang hidup di kawasan krisis air. Tidak hanya itu, berdasarkan data dari World Resources Institute 2015, beberapa negara di dunia termasuk Indonesia akan terancam terdampak krisis air bersih pada 2040.
Sebagai langkah nyata komitmen membentuk sinergi dalam menciptakan peluang pengelolaan sumber air bersih, Indonesia kini mempersiapkan diri menjadi tuan rumah acara 10th World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-1- yang akan berlangsung pada 18-25 Mei 2024 di Bali.
Baca juga : Mengenal Apa Itu 10th World Water Forum 2024 atau Forum Air Dunia ke-10 di Bali
Dalam rangka menyambut 10th World Water Forum 2024 tersebut, Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) menggelar acara diskusi panel dengan tema “Road to the 10th World Water Forum: Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management” pada (04/07).
Pada kesempatan ini, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra Saleh Atmawidjaja hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya Endra menuturkan bahwa air merupakan komoditas yang esensial untuk kehidupan, oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian khusus, salah satunya melalui gelaran 10th World Water Forum.
“Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah 10th World Water Forum (WWF) pada 2024 mendatang menjadi sebuah kebanggaan. Karena Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin untuk membahas isu air. Indonesia juga sudah melakukan berbagai persiapan dan promosi untuk mengajak seluruh pihak dalam masyarakat berpartisipasi dalam WWF ke-10. Melalui event ini diharapkan tercapai kesepakatan yang mengedepankan perdamaian, kemandirian dan kemakmuran dalam hal ketersediaan sumber daya air. Karena kemandirian air merupakan kemandirian bangsa. Kami juga berharap WWF ke-10 di Bali pada 2024 dapat menjadi warisan Indonesia dan tolak ukur baru dalam mewujudkan komitmen dalam bidang air,” tutur Endra pada (04/07).
Hambatan pendanaan
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Regional Asia Pasifik 10th World Water Forum Yoon-jin Kim, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air dan sekaligus Ketua Bidang Registrasi, Website dan Sistem Informasi World Water Forum Firdaus Ali, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso, Director of Government Affairs of Danone Indonesia Rachmat Hidayat serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani.
Sesi diskusi panel dibuka oleh Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air dan sekaligus Ketua Bidang Registrasi, Website dan Sistem Informasi World Water Forum Firdaus Ali yang menjelaskan bahwa permasalahan air tidak hanya sebatas keterbatasan air, namun juga kelebihan pasokan air yang tidak dapat dikelola dengan baik.
Baca juga : Indonesia Tuan Rumah 10th World Water Forum 2024, Ajang Kerja Sama Pengelolaan Air Global
“Selain itu, terdapat hambatan lain, yakni hambatan fiskal yang berkaitan dengan pendanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterlibatan pihak lain seperti pihak swasta. Hingga saat ini, Indonesia telah mengupayakan pembangunan infrastruktur dalam bidang air secara masif, salah satunya adalah pembangunan bendungan. Ditargetkan pembangunan bendungan mencapai 57-59m³ per kapita/tahun,” ujar Firdaus Ali.
Kemudian, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan bahwa seluruh enam subtema yang akan dibahas dalam 10th World Water Forum memiliki kepentingan yang sama, karena mengangkat permasalahan air yang lekat dalam kehidupan sehari-hari.
Akan tetapi, terdapat dua sub-tema yang paling penting, yakni subtema ‘Disaster Risk and Management’ dan ‘Water Security and Prosperity’. Hal ini terkait kondisi Indonesia sebagai negara yang rentan bencana dan membutuhkan mitigasi yang tepat. Selain itu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketahanan air, karena air merupakan sumber daya yang tidak dapat tergantikan,” ujar Usman.
Keterlibatan banyak pihak
Sejalan dengan Kementerian PUPR sektor swasta seperti APINDO, Perum Jasa Tirta II dan Danone Indonesia sepakat bahwa perlu adanya keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi permasalahan air. Berkaitan dengan hal ini, pihak swasta juga memiliki peran penting dalam upaya pengembangan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
“Isu air merupakan isu yang dapat memberikan dampak secara luas dalam masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan sektor swasta adalah melalui public-private partnership. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti trust antara Pemerintah dan sektor swasta. Kemudian model dari partnership itu sendiri perlu dipertimbangkan dampak positif apa yang bisa diraih oleh kedua belah pihak.” ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani.
Pertama Kali dalam Sejarah PDAM, Air Keran di IKN Bisa Langsung Diminum, Lho!
“Terakhir, terkait sustainability. Kedua pihak perlu mempertimbangkan keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang. Kami optimis, sektor swasta dapat mengambil peran dalam green financing yang juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan.”
Sementara itu Direktur Regional Asia Pasifik 10th World Water Forum Yoon-jin Kim menyatakan saat ini penting bagi negara di dunia untuk meningkatkan inovasi dan pengembangan sumber daya air di dunia melalui kebijakan dan kondisi politik yang membuka peluang untuk menciptakan solusi yang optimal untuk memecahkan tantangan dan permasalahan air global.
“Maka, World Water Council mendorong seluruh negara di dunia untuk bekerja sama dalam membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai isu air secara global. Karena air merupakan prioritas dan agenda global,” ujar Yoon-jin.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
