RI Tegaskan Asia Tenggara Bebas Nuklir, Desak Negara Barat Teken Perjanjian

RI Tegaskan Asia Tenggara Bebas Nuklir, Desak Negara Barat Teken Perjanjian
info gambar utama

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memperingatkan bahwa Asia Tenggara harus tetap menjadi negara bebas senjata nuklir. Ancamannya sangat besar, bahkan satu kesalahan perhitungan bisa memicu bencana global.

Untuk itu, dia mendesak seluruh pemilik senjata nuklir yang didominasi negara barat untuk menandatangani perjanjian perdamaian.

“Kita tidak bisa benar-benar aman dengan senjata nuklir di kawasan kita,” kata Retno saat memimpin pertemuan Komisi Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) di Jakarta, Selasa (12/7/2023).

Retno memperingatkan ancaman nuklir di hadapan 10 negara ASEAN, Timor Leste, beserta Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, dan Pengawas Kebijakan Luar Negeri China Wang Yi.

Negara ASEAN, pada 1995, menandatangani Protokol Traktat SEANWFZ, sebuah perjanjian yang menyatakan komitmen Asia Tenggara untuk menjadi zona bebas senjata nuklir.

Namun, Retno menyayangkan tidak ada satu pun penguasa nuklir terkemuka dunia yang menandatangani pakta tersebut. Pada kesempatan itu, dia lantas menyerukan, terutama kepada negara barat yang hadir, untuk bersedia meneken perjanjian antarbangsa itu.

“Ancamannya sudah dekat, jadi kita tidak bisa lagi menunggu. Kita harus bersatu untuk menciptakan jalan menuju kawasan bebas senjata nuklir,” ucap Retno.

Sudah Ikut 160 Pertemuan ASEAN, Bagaimana Nasib Keanggotaan Timor Leste?

Bahas konflik Myanmar hingga invasi Rusia

The Associated Press memberitakan, pertemuan tersebut menyoroti segudang permasalahan diplomatik. Mulai dari perselisihan sipil di Myanmar, ketegangan di Laut Cina Selatan, hingga upaya memperkuat ekonomi regional di tengah pukulan invasi Rusia ke Ukraina yang dampaknya sampai menjatuhkan banyak negara ke jurang resesi.

ASEAN berada di bawah tekanan internasional untuk mengatasi krisis di Myanmar sejak tentara merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Junta Myanmar sebagian besar mengabaikan seruan para pemimpin ASEAN untuk mengakhiri kekerasan. Mereka malah menuduh ASEAN melanggar prinsip-prinsip dasar blok non-intervensi dalam urusan domestik masing-masing.

“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan,” kata Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo.

Sementara itu, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam telah lama terlibat dalam konflik teritorial Laut China Selatan dengan Tiongkok dan Taiwan selama beberapa dekade. ASEAN dan China telah menegosiasikan pakta non-agresi yang bertujuan untuk mencegah eskalasi perselisihan, namun pembicaraan tersebut tak kunjung terlaksana selama bertahun-tahun.

 Bangganya Indonesia Berhasil Menjadi Juara Umum ASEAN Para Games 2023 untuk keempat Kali!

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Afdal Hasan lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Afdal Hasan.

AH
SA
Tim Editor arrow

Terima kasih telah membaca sampai di sini