Indonesia menargetkan mulai membuka bursa perdagangan karbon pada September 2023. Potensi ekonomi dalam negeri dari bisnis ini ditaksir mencapai 1-15 miliar dolar AS atau Rp225,21 triliun per tahun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, itu mungkin terjadi sebab Indonesia memiliki tempat penyimpanan karbon berkapasitas 10 hingga 400 Giga Ton CO2 di reservoir minyak dan gas bumi.
Pengadaan bursa karbon bisa dibilang upaya Indonesia dalam menghadapi urgensi perubahan iklim dan mewujudkan ekonomi rendah karbon. Pada 2015 lalu, pemerintah dan perusahaan swasta dari seluruh dunia menyatakan komitmen untuk menjadi negara netral iklim pada 2025 dengan meneken Perjanjian Paris.
Indonesia—yang sering disebut paru-paru dunia—menetapkan target tanpa syarat untuk menurunkan emisi sebesar 31,89 persen dan target bersyarat dengan Business as Usual (BaU) untuk menurunkan emisi 43,2 persen pada 2030.
Lantas, mengapa bursa karbon penting untuk segera dimulai?
40 PLTU Diklaim Berhasil Turunkan 429 Ribu Ton Emisi Karbon Selama 2023
Apa itu bursa karbon?
Suatu negara yang mengurangi emisi di bawah batas, memiliki sesuatu untuk dijual. Emisi yang tidak terpakai itu diukur dalam ton setara karbondioksida (CO2). Lalu, negara lain atau perusahaan yang tidak memenuhi target mereka, dapat membeli unit satu ton CO2 ini untuk menutupi kekurangan emisi.
Inilah yang digambarkan oleh Badan Perubahan Iklim PBB sebagai perdagangan emisi. Nah, tempat memperdagangkan emisi itu dinamakan bursa atau pasar karbon.
Luhut selaku Ketua Komite Pengarah Penetapan Harga Karbon Indonesia mengatakan, pemerintah telah memulai landasan carbon pricing untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Menuju pembukaan perdagangan karbon pada September mendatang, pemerintah sedang mengembangkan instrumen lain seperti Peta Jalan Nilai Ekonomi Karbon Sektoral, regulasi Bursa Karbon, dan regulasi Perdagangan Karbon Internasional.
Inggris Kucurkan Rp52,1 Triliun, Bantu RI Garap Perdagangan Karbon
Mengapa pasar karbon penting?
Para ilmuwan memperingatkan pemanasan global akan melampaui 2°C selama abad ke-21. Namun, hal ini dapat dicegah jika dunia mencapai pengurangan emisi GRK secara mendalam.
Masalahnya, GRK tercatat masih meningkat secara global pada 2021, meski kecepatannya lebih lambat. Untungnya, energi terbarukan sekarang harganya jauh lebih murah dibandingkan batu bara, minyak, atau gas. Tapi, jika negara tidak bergerak sekarang untuk mengurangi emisi, maka biaya yang mesti dikeluarkan di kemudian hari akan jauh lebih tinggi.
Badan Pengembangan PBB memperkirakan, negara berkembang akan membutuhkan hingga 6 triliun dolar AS untuk membiayai aksi iklim mereka pada 2030. Hal ini tercantum dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC).
Laporan IPCC terbaru menemukan bahwa semua negara gagal apabila arus keuangan mereka tiga sampai enam kali lebih rendah dari angka yang dibutuhkan pada 2030.
Di sinilah letak pentingnya sebuah negara memiliki pasar karbon, demi menggerakkan atau membiayai transformasi yang diperlukan untuk mengatasi krisis iklim. Menurut Komisi Eropa, pasar karbon internasional dapat menjadi kunci dalam mengurangi emisi GRK global dengan biaya yang efektif.
Dalam pasal 6 Perjanjian Paris bahkan sudah dituliskan bahwa pasar karbon memungkinkan para pihak untuk menggunakan perdagangan internasional dalam membantu mencapai target pengurangan emisi.
Saat ini, jumlah sistem perdagangan emisi di seluruh dunia semakin meningkat. Beberapa wilayah yang sudah mengoperasikan atau sedang mengembangkannya antara lain: Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Swiss, dan Tiongkok.
Indonesia Mau Dagang Karbon Mulai September 2023, Pakai Skema Mirip Pasar Saham
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
