Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI menyetujui 5,6 persen dari total APBN 2024 dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Nilainya sebesar Rp187,459,5 triliun.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, seluruh anggaran kesehatan 2024 terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp121,380,9 triliun yang meliputi kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp107,2 triliun dan non-K/L Rp 14,2triliun. Lalu, transfer ke taerah (TKD) sebanyak Rp66,078,6 triliun.
Anggaran kesehatan, menurut Sri, cenderung mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, terutama saat pandemi Covid-19. Dia menguraikan, pada 2020, sebanyak Rp172,3 triliun digelontorkan untuk sektor kesehatan, lalu angkanya naik menjadi Rp312,4 triliun pada 2021. Tahun berikutnya, meningkat lagi menjadi Rp188,1 triliun. Kemudian, pada 2023, anggaran kesehatan berjumlah Rp172,5 triliun.
"Dengan anggaran kesehatan 2024, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook anggaran kesehatan tahun sekarang," ucap Sri.
Berantas Stunting Lewat Aplikasi, Startup PrimaKu Dimodali CEO GoTo
Alokasi anggaran kesehatan 2024
Sri menjelaskan, total anggaran kesehatan tahun depan akan dibelanjakan untuk penurunan prevalensi gizi buruk atau stunting. Dia mengutip data Kementerian Kesehatan RI bahwa jumlah kasus stunting di Indonesia terus menurun. Pada 2014, penderita stunting tercatat 37 persen, lalu merosot menjadi 24,4 persen pada 2021, dan berkurang lagi menjadi 21,6 persen pada 2022.
Demi mencapai target 14 persen, kata dia, pemerintah bertekad melakukan penajaman lokasi dan intervensi prevalensi stunting di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, serta memperkuat sinergi berbagai institusi, baik pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Itu rencana yang pertama.
Kedua, transformasi layanan primer yang bersifat promotif dan preventif, di antaranya: pengobatan juga penanganan terhadap ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Kebijakan ini dinilai turut membantu menurunkan angka stunting.
Ketiga, transformasi layanan rujukan dengan pemerataan akses peningkatan layanan prioritas penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Pencapaian transformasi yang dilakukan pemerintah telah berhasil membangun 15 rumah sakit pratama untuk penguatan layanan rujukan di daerah terpencil. Bukan itu saja, 16 rumah sakit vertikal juga telah bekerja sama dengan institusi atau rumah sakit internasional.
Keempat, transformasi sistem ketahanan nasional. Pemerintah terus mendorong inovasi alat kesehatan buatan dalam negeri serta penjaminan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa. Hasilnya, sejak 2021 lalu, delapan dari 10 bahan baku obat telah diproduksi di dalam negeri. Lalu, 38 industri farmasi nasional difasilitasi untuk mengganti sumber lima bahan baku obat dari dalam negeri.
Kelima, transformasi sistem pembiayaan meliputi insentif tenaga kesehatan serta perluasan cakupan layanan bagi masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.
Keenam, transformasi SDM kesehatan dengan meningkatkan cakupan tenaga kesehatan. Saat ini, 91 persen Puskesmas telah dilengkapi minimal satu orang dokter. Kemudian, 61,5 persen RSUD telah dilengkapi tujuh jenis dokter spesialis dan menerbitkan 236.075 surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan. Ketujuh, transformasi teknologi kesehatan.
Terima Dana Rp39 Triliun, RI Jadi Mitra Kesehatan Terbesar Bank Dunia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
