Pemindahan ibukota Indonesia kian menghangat. Sepertinya banyak pihak mulai benar-benar serius membuka wacana ini, dan pemerintah pun rasanya sudah mempunyai rencana. Sesuai yang menyenangkan banyak orang, sebenarnya. Termasuk saya.
Beberapa tahun belakangan ini, saya sering sekali ke Jakarta, dan sepertinya kemacetan makin menjadi-jadi. Penduduk yang bertambah, jumlah kendaraan yang makin bertambah sepanjang waktu, pun integrasi dengan kota besar lain, seperti Bandung, yang meningkat seiring beroperasinya tol Jakarta-Bandung. Saya pernah memilih untuk berjalan kaki sepanjang 8 km di Jakarta daripada naik taksi atau mobil, karena kemacetan yang begitu menyiksa.
Memang tak mudah membenahi Jakarta yang sudah terlanjur begitu besar dengan berbagai macam persoalan. Dan saya tak berani membayangkan apa jadinya ibukota negara ini 20 - 30 tahun mendatang. Disadari atau tidak, kondisi ini akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena tentu mengurangi mobilitas para pejabat dan petinggi negara, pun para staff dan stakeholdernya.
Mungkin perlu dibuka kembali rencana pemindahaan ibukota, dari Jakarta ke tempat lain. Bukan (hanya) untuk mengurangi kemacetan Jakarta, tapi untuk membuat pemerintahan negara yang lebih efisien. Negara-negara lain banyak yang sudah berhasil memindahkan ibukota negaranya, Brasil misalnya, dari Rio de Jeneiro ke Brasilia, atau Jerman dari Bonn ke Berlin, atau Kazakhtan dari Almaty ke Astana.
Inikah saatnya?
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPPENAS) sudah melakukan berbagai kajian terhadap rencana dimaksud. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, ibu kota Indonesia yang baru dipastikan akan berada diluar Jawa.
Diterangkannya, rencana perpindahan Ibu Kota Indonesia masih dalam pembahasan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kepindahan itu. Yang menarik, pembahasan kini tak lagi soal tempat, melainkan skema pendanaan. Ibukota baru nanti akan berada di tengah kepulauan Indonesia?
Untuk menjadi ibu kota, memang ada beberapa syarat yang harus dimiliki suatu wilayah. Salah satu syarat menjadi ibukota baru yaitu lahan untuk ibu kota baru Indonesia di luar Jawa harus terbebas dari berbagai ancaman bencana alam , dengan lahan yang dibutuhkan seluas 100 ribuan hektare dan dibangun dengan konsep pembangunan yang ideal.
Yang paling sering disebut memanglah Palangkaraya. Ibukota Kalimantan Tengah ini bahkan sudah sejak zaman presiden Soekarno, digadang-gadang menjadi pengganti Jakarta. Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Program Vokasi UI, Anthony Sihombing mengatakan "Palangkaraya sangat strategis bagi Indonesia secara keseluruhan". Ia menambahkan, dari kajian makro optimasi ruang yang telah dilakukan, Palangkaraya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara.
“Latar belakang sejarah menunjukkan Palangkaraya sudah pernah tiga kali diusulkan dan dikaji sebagai ibu kota RI oleh tiga Presiden yang berbeda, yakni Soekarno, SBY, dan Jokowi. Demikian juga jika ditinjau dari segi letak di tengah-tengah negara kepulauan Indonesia yang strategis. Secara luas lahan, Palangkaraya empat kali lebih luas dari Jakarta, sehingga masih sangat besar peluang dalam perencanaan dan perancangan ruang kota. Penetapan Palangkaraya sebagai ibu kota otomatis akan memperbaiki kualitas lingkungan Kalimantan seperti hutan tropis dan air," tambahnyanya.
Kota Palangkaraya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.
Dengan luas luas wilayah yang begitu besar ini, Palangkaraya disebut sebagai salah satu kota terluas di Indonesia selain Kota Dumai, Tidore Kepulauan, dan Sorong.
Lain lagi dengan rekomendasi dari ITS Surabaya. Tim kajian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengusulkan konsep kota marina terkait wacana pemintahan ibukota Indonesia. Hal ini membuat Kota Palangkaraya tak masuk dalam nominasi daerah yang bisa dipilih. ITS merumuskan tiga karakter ibukota baru Indonesia di masa depan. Karakter pertama, ibukota baru Indonesia adalah kota marina. Yakni kota yang mencerminkan karakter yang kuat akan ciri negara kepulauan (archipelago capital city) atau negara maritim, bukan pedalaman.
Jika ibu kota Indonesia jadi dipindahkan di kota lain, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sarankan berada di titik tengah Indonesia yakni antara Kaltim dan Sulawesi Tengah. Adapun kriteria lain pemilihan ibu kota baru yang diusulkan ITS di antaranya adalah mempertimbangkan jalur fiber optic backbond nasional, pembatasan variansi kegiatan di dalam ibukota baru, serta mengubah ‘muka’ Indonesia dari Jawa-based menjadi negara kepulauan.
Kita tunggu presiden umumkan ibukota baru negeri ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
