- Di Taman Wisata Alam (TWA) Batuputih, Bitung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut merayakan hari bumi dengan penanaman pohon, pelepasliaran satwa dilindungi dan bersih-bersih pantai.
- Di Aermadidi, Minahasa Utara, sejumlah lembaga yang menggabungkan diri dalam Solidaritas untuk Bumi menggelar orasi dan teatrikal. Meski diguyur hujan, mereka tetap bersemangat menyampaikan keprihatinan pada kondisi bumi, menyerukan perlawanan pada perusak lingkungan serta mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam agenda penyelamatan bumi.
- Di Manado, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Bumi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, menggelar Focus Group Discussion (FGD). Salah satu topik yang dibicarakan adalah permasalahan, ancaman dan upaya penyelamatan pesisir di Sulawesi Utara.
Sejumlah lembaga di Sulawesi Utara menggelar peringatan Hari Bumi pada 22 dan 23 April 2019. Kegiatan dilangsungkan di 3 lokasi berbeda yaitu, Bitung, Minahasa Utara dan Manado. Dalam peringatan tersebut, mereka menyampaikan pentingnya sinergitas antara seluruh spesies untuk menjaga keberlanjutan bumi.
Di Taman Wisata Alam (TWA) Batuputih Bitung, misalnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut merayakan Hari Bumi dengan penanaman pohon, pelepasliaran satwa dilindungi dan bersih-bersih pantai.
Di antara satwa dilindungi tadi, terdapat 2 ekor kuskus beruang sulawesi (Ailurops ursinus) dan 1 kuskus kerdil (Strigocuscus celebensis). Sebelum dilepasliarkan, 3 ekor kuskus tersebut sempat melewati proses rehabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki (PPST).
Billy Gustafianto, Manager Wildlife Rescue & Endagered Species PPST mengatakan, pelepasliaran itu didasari pertimbangan kemampuan satwa dalam mencari makan, bertahan hidup serta faktor kesehatan. Menurutnya, satwa yang dalam kondisi kesehatan kurang baik agak rentan dilepasliarkan, karena dikhawatirkan berpotensi menularkan penyakit pada satwa lain.
“Pertimbangan lain adalah habitatnya. Karena Tangkoko merupakan habitat kuskus beruang sulawesi maupun kuskus kerdil, sehingga cukup layak. Kalau macaca lebih kompleks, karena harus lihat kepadatan populasinya,” terang Billy saat ditemui Mongabay Indonesia.
2 ekor kuskus beruang merupakan hasil sitaan petugas BKSDA Sulut yang sebelumnya dipelihara warga. Sedangkan kuskus kerdil adalah serahan dari relawan konservasi. Kata Billy, relawan itu menyaksikan kuskus kerdil di sebuah restoran untuk dijadikan menu konsumsi. Karena satwa ini dilindungi, dia coba menyelamatkan meski sempat berdebat dengan kepala koki dan manajemen.
“Saya sudah berjanji pada relawan itu untuk tidak menyebutkan nama restorannya. Tapi, dia adalah orang yang berani. Ketika coba menyelamatkan kuskus kerdil itu, dia bilang, kalau dipotong akan dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah itu, dia menyerahkan pada kami (PPST).”
“Menurut informasi relawan tadi, satwa liar yang umum dikonsumsi di restoran tadi adalah biawak, kelelawar dan ular. Ini baru pertama kalinya kedapatan. Semoga ini yang pertama dan terakhir,” tambahnya.
Billy mengaku gembira dengan pelepasliaran satwa dilindungi ini. Dia berharap, 3 ekor kuskus tadi bisa berkembang biak dengan baik di alam, menjadi daya tarik wisatawan TWA Batuputih, tak lagi jadi objek buruan, diperdagangkan dan dipelihara.
“Bumi ini isinya bukan manusia saja. Terkadang manusia menganggap diri superior, menguasai segalanya. Tapi ada makhluk lain yang diciptakan Tuhan, turut menjaga dan melestarikan bumi lewat peran masing-masing. Intinya, dengan menjaga satwa liar, kita turut menjaga keberlangsungan bumi dan manusia itu sendiri,” terangnya.
Solidaritas untuk Bumi
Di Aermadidi, Minahasa Utara, sejumlah lembaga yang menggabungkan diri dalam Solidaritas untuk Bumi menggelar orasi dan teatrikal. Meski diguyur hujan, mereka tetap bersemangat menyampaikan keprihatinan pada kondisi bumi, menyerukan perlawanan pada perusak lingkungan serta mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam agenda penyelamatan bumi.
Cindy Samiadji, aktivis Tunas Hijau mengatakan, hingga saat ini Sulut masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti sampah, reklamasi, pertambangan, hingga sawit. Menurutnya, kebijakan dan praktik pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan alam berkontribusi mempercepat perubahan iklim.
“Kita harus sama-sama berjuang untuk penyelamatan bumi, karena keberlanjutan bumi adalah persoalan bersama. Pembangunan harus ramah lingkungan, kita butuh lingkungan yang baik dan sehat,” terang Cindy.
Aryati Rahman, dari LBH Manado menambahkan, peringatan Hari Bumi menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah provinsi agar terus berkomitmen pada pembangunan yang ramah lingkungan.
“Gubernur Sulut pernah menyatakan tidak lagi mengeluarkan izin tambang. Tapi, sampai hari ini perusahaan tambang masih ada di pulau Bangka, Minahasa Utara, dan terus mencari cela untuk dapat izin. Kami harap, kalau pemerintah serius, harus memberi kepastian hukum bagi warga pulau Bangka,” tegasnya.
Sejumlah komunitas masyarakat adat Minahasa juga menghadiri peringatan Hari Bumi di Aermadidi. Dino Pangemanan, pegiat budaya Makatana Minahasa mengatakan, masyarakat adat perlu menjadi pelaku utama dan perlindungan dan pelestarian alam. Sebab, eksistensi masyarakat adat tidak lepas dari tanahnya.
“Ketika tanah atau alam rusak, kita sudah tidak punya identitas lagi,” ujarnya.
Gerry Rorimpandey, pegiat budaya dari Waraney Umbanua menilai, peringatan Hari Bumi menjadi momen untuk mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama membela hak-hak masyarakat adat dan ruang hidupnya.
“Kita tidak boleh tutup mata. Masyarakat adat bergantung pada alam. Jika sudah tidak ada kebun, hutan dan sumber air, kita sudah tidak punya harapan. Belum lagi jika menerima dampak kemarahan semesta, seperti bencana.”
“Kalau alam sudah memberi ruang hidup, kita juga harus memberi pada alam, juga Opo Empung atau pemberi hidup,” tambah Gerry.
Penyelamatan Pesisir
Di Manado, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Bumi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, menggelar Focus Group Discussion (FGD). Salah satu topik yang dibicarakan adalah permasalahan, ancaman dan upaya penyelamatan pesisir di Sulawesi Utara.
Rignolda Djamaluddin, Direktur Perkumpulan Kelompok Pengelola Sumberdaya Alam (Kelola), dalam FGD itu memaparkan, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir bukan saja masif tapi juga struktural. Sebab, pemerintah dinilai menjadikan kawasan itu sebagai wilayah pembangunan yang bukan untuk masyarakat sekitar.
“Reklamasi dianggap sebagai keberhasilan dalam memberantas kemiskinan masyarakat pesisir. Padahal itu adalah kegagalan. Masyarakat pesisir dibiarkan miskin, kemudian dijadikan alasan untuk menimbun. Harusnya bangun masyarakatnya,” terangnya.
Akibat persepsi itu, kawasan pesisir dipetakan sebagai wilayah reklamasi untuk pembangunan sejumlah industri belanja. Rignolda mencontohkan, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan produk untuk memfasiltasi praktik kaveling laut.
“Tinggal tunggu eksekusi saja. Contohnya, reklamasi 200 hektar di Manado utara, itu dibenarkan oleh Perda RZWP3K,” paparnya.
Bagi Rignolda, edukasi masyarakat penting dilakukan untuk memperluas jaringan pembela lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Karena dalam banyak kasus, bukan masyarakat yang dinilai menciptakan konflik tapi pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya.
“Ditambah lagi, Negara melalui UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 66, telah memberi jaminan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”
“Edukasi mengenai pasal ini penting, karena kondisi lingkungan hidup kita semakin buruk. Kita butuh makan nasi yang bersih, ikan dan air yang tidak terkontaminasi, dan seterusnya,” tutur Rignolda.
Topik lain yang dibicarakan dalam FGD adalah konflik sawit di desa Lolak, Bolaang Mongondow. Konflik di desa ini berdampak penangkapan 2 warga yang melakukan penolakan. Mereka dituduh melakukan provokasi dan merusak fasilitas perusahaan.
Jekson Wenas, Direktur LBH Manado, dalam seminar itu menyampaikan, di lokasi sekitar 600 hektar yang dulunya merupakan lahan kelapa dalam, kini telah menjadi konsesi sawit. Konflik terjadi karena perusahaan tidak mengganti izin dan mendapat pembiaran pemerintah.
“Anehnya, ketika peneliti UI melakukan riset, beberapa minggu lalu, Pemerintah Provinsi coba menutupi persoalan ini. Mereka mengatakan tak pernah mengeluarkan izin sawit dan tak ada permasalahan tentang itu,” kata Jekson.
“Maka, saya mengajak untuk menyuarakan persoalan lingkungan di Sulawesi Utara. Saya yakin masih banyak yang mau bersimpati dan terlibat dalam persoalan agraria.”
Ruri Ariany Effendy, Ketua Mapala Bumi berharap, melalui kegiatan itu mahasiswa maupun organisasi pecinta alam dapat lebih terlibat dalam persoalan dan upaya penyelamatan bumi. Harapan tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk Forum Kajian Ekologi Sulawesi Utara, yang disepakati di akhir kegiatan.
“Kami harap, forum yang terbentuk dari kegiatan ini bisa berkelanjutan dan memberi pengetahuan tentang persoalan lingkungan, atau bahkan berupaya menyelesaikannya bersama-sama,” pungkas Ruri.
Sumber: Ditulis oleh Themmy Doaly dan diposting ulang dari Mongabay Indonesia atas kerjasama dengan GNFI
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
