Cerita Data: Mewujudkan Kegiatan Perikanan Laut Berkelanjutan

Cerita Data: Mewujudkan Kegiatan Perikanan Laut Berkelanjutan

Panorama laut dari Dermaga Ketapang menuju ke Pulau Pahawang, Lampung | Foto: L Darmawan/Mongabay.co.id

Ayo bantu mencegah penyebaran Covid-19 dengan menjaga jarak fisik dengan orang lain atau dengan di rumah saja 🌎🏠

Indonesia merupakan negara maritim dengan dua per tiga wilayahnya didominasi oleh perairan laut. Tidak dipungkiri hampir 70 persen wilayah Indonesia yaitu perairan laut mengandung kekayaan ekosistem laut yang melimpah.

Dengan wilayah perairan laut yang sangat luas Indonesia akan mendapat manfaat keberkahan yang luar biasa, namun juga anugerah tersebut bisa menjadi ancaman untuk Indonesia.

Kita ketahui perairan laut Indonesia itu sangat luas, namun beberapa kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan (sustainable fishing) di Indonesia adalah: pengelolaan perikanan (fisheries management), pelaku usaha perikanan, dan penegakan hukum (law enforcement), sehingga pemanfaatan sektor perikanan belum dimaksimalkan.

Praktik perikanan berkelanjutan adalah amanat dari tujuan ke-14 Pembangungan Berkelanjutan (SDGs). Dalam sesi besar (plenary session) yang digelar di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/10/2018), semua negara menyatakan kesiapannya untuk menerapkan perikanan berkelanjutan.

Semua negara sepakat masih membutuhkan pasokan sumber daya dari laut yang tidak bisa tergantikan oleh sumber daya daratan. Oleh karena itu, di masa mendatang, generasi penerus masing-masing negara masih dapat menikmati sumber daya ikan dan gizi baik akan terpenuhi.

Praktik ini terus didorong pemerintah dan pelaku industri guna mengembalikan kondisi perikanan nasional yang sempat surut. Hal ini terkait berkurangnya stok perikanan tangkap di perairan Indonesia hingga 53 persen akibat overfishing di masa sebelumnya.[2]

Hasil tangkapan nelayan kecil di Pulau Buru, Maluku, berupa ikan tuna.| Anton Muhajir | Mongabay.co.id
Hasil tangkapan nelayan kecil di Pulau Buru, Maluku, berupa ikan tuna | Foto: Anton Muhajir/Mongabay.co.id

Kendala 1: Hasil Produksi Perikanan Indonesia

Salah satu pemanfaatan kekayan laut indonesia adalah produksi perikanannya, berdasarkan data perikanan BPS dilihat dari produksi perikanan laut yang dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017.

Dari 535.712 Ton pada 2015 kemudian naik 5,5 persen di tahun 2016 menjadi 565.585,9, dan pada tahun 2017 produksinya meningkat 11,6 persen menjadi 657.691.

Pada tahun 2018 hasil Publikasi BPS, yang menjadi komoditas unggulan perairan laut adalah ikan layang, ikan cakalang dan cumi-cumi.

Dari triwulan I sampai triwulan IV komoditas unggulan ini cenderung meningkat. Pada triwulan I volume produksi ikan layang 163 ribu kuintal meningkat menjadi 379 ribu kuintal di triwulan IV.

Berkat kinerja Kementerian Kelautan dan Susi Pudjiastuti, keberhasilan memberantas pencurian ikan kapal asing serta diterapkannya Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) menyebabkan stok ikan disebut-sebut meningkat signifikan.

Selain itu terjadi ekspor raya perikanan pada 2019 bisa menjadi indikasi kebangkitan sektor bisnis kelautan dan perikanan.

Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Produksi perikanan yang meningkat ini belum dimaksimalkan dengan pengelolaan perikanan, di mana belum meratanya potensi pemanfaatan sumber daya ikan dan ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan di Indonesia.

Berdasarkan publikasi Statistik Pelabuhan Perikanan BPS 2018, daerah yang belum ada TPI-nya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, sedangkan produksi kurang dari 100 ribu kuintal yang dijual di TPI Nusa Tenggara dan Indonesia bagian timur masih mengalami pemanfaatan yang belum optimal (underfishing).

Sementara kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali.

Meskipun begitu, meningkatnya produksi perikanan tidak dipungkiri lagi dan sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan nasional yang terus didorong oleh Kementerian Kelautan dan Susi Pudjiastuti dengan hestek #IKANITUENAK dan GEMARIKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan).

Konsumsi ikan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 50 kilogram per kapita per tahun. Berdasarkan data Susenas BPS diolah Ditjen PDS-KPP konsumsi ikan nasional (Kg/Kap) terus meningkat dari tahun 2012 sampai 2017 yaitu 33,89 kg/kap di tahun 2012 menjadi 46,49 kg/kap di tahun 2017.

Dilihat dari kacamata yang berbeda, meskipun konsumsi ikan terus meningkat, sampai saat ini konsumsi ikan nasional masih mengalami kesenjangan atau tidak meratanya antara daerah barat dan timur Indonesia.

Dari data KKP, diketahui angka konsumsi ikan di Indonesia Timur sudah mencapai rerata 40-50 kilogram per kapita. Sementara, di Indonesia Barat, angka konsumsi ikan masih di kisaran 26,2 kilogram per kapita.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepaskan ekspor raya perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok.| Humas KKP | Mongabay.co.id
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melepaskan ekspor raya perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok | Foto: Humas KKP/Mongabay.co.id

Kendala 2: Sumbangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Dengan segala potensi yang ada, sektor kemaritiman bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama dari sektor perikanan dan kelautan. Rendahnya pemanfaatan potensi yang ada bisa dilihat dari sumbangan sektor perikanan terhadap PDB masih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Padahal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut, dengan perairan laut seluas 5,8 juta km persegi atau seluas 2/3 dari total yurisdiksi nasional yang mencapai 7,73 juta km2, serta memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, harusnya sektor maritim Indonesia bisa berkembang pesat.

Berdasarkan data publikasi PDB Triwulan BPS 2018, sejak tahun 2014 sampai 2017 tiap tahunnya sharing subsektor perikanan terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku terus meningkat dengan perlahan.

Dari 2,32 persen di tahun 2014 menjadi 2.57 persen di tahun 2017. Subsektor perikanan menempati urutan ke 3 sebagai subsektor yang berkontribusi besar terhadap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan setelah sub golongan Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan.

Seperti halnya penjelasan sebelumnya diharapkan subsektor perikanan menjadi subsektor unggulan yang meberi kontribusi besar di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta PDB.

Dengan begitu optimisme harus terus dibangun untuk suksesnya praktik perikanan berkelanjutan. Pada periode 2012 sampai 2017 dilihat dari volume ekspor-impor, volume ekspor turun 2,53 persen per tahun sedangkan volume impor naik 2,30% per tahun.

Jika dilihat dari nilai ekspor-impornya, nilai ekspor naik 3,66 persen per tahun dan nilai impor juga naik 1.40 persen per tahun.

Kenaikan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan kenaikan volume ekspor, hal ini disebabkan antara lain karena meningkatya harga ekspor dan produk yang memiliki nilai tambah.

Untuk jenis ekspor menurut komoditas utama pada periode 2012-2017 yaitu udang, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita dan rumput laut terus mengalami kenaikan per tahunnya.

Kendala 3: Usaha melawan ancaman ekosistem pesisir dan laut

Sampai hari ini Indonesia terus berjuang untuk memberantas aktivitas perikanan tangkap yang ilegal karena akan merugikan Indonesia dari segi rusaknya ekosistem laut, berkurangnya stok perikanan yang tidak bertanggung jawab, dan kerugian miliaran rupiah yang diterima Indonesia.

Padahal, ekosistem pesisir dan laut adalah habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan. Perlu upaya ekstra keras, tegas, dan tak biasa untuk menghilangkan kegiatan merugikan Nusantara ini.

Di antara cara yang tak biasa itu, salah satunya penenggelaman kapal yang sudah terbukti melakukan pelanggaran. Sebab, aturan larangan kapal asing masuk ke Indonesa untuk mencari ikan tidak memberi rasa takut dan efek jera pada calon pelaku, hukuman penenggelaman kapal ini memang seharusnya dilakukan.

Keseluruhan, kapal pelaku IUUF yang sudah ditenggelamkan sejak Oktober 2014, jumlahnya mencapai 488 unit kapal. Terdiri dari 276 kapal berkebangsaan Vietnam, 90 kapal Filipina, 50 kapal Thailand, 41 kapal Malaysia, 26 kapal Indonesia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Tiongkok, 1 kapal Belize, dan 1 kapal tanpa negara.

Sumber: mongabay.co.id | mongabay.co.id | mongabay.co.id | mongabay.co.id | mongabay.co.id

WHO merekomendasikan beberapa langkah dasar untuk membantu mencegah penyebaran Covid-19.

  1. Cuci tangan sesering mungkin setidaknya selama 20 detik
  2. Jika batuk/bersin arahkan ke lipatan siku
  3. Bersihkan dan disinfeksi benda yang sering disentuh
  4. Tetap di rumah saja bagi yang bisa
  5. Pakai masker bila keluar dari rumah
  6. Hindari menyentuh wajah
  7. Jaga jarak fisik dengan orang lain (physical distancing)

Yuk, saling menjaga dan membantu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa melalui keadaan saat ini.

Pilih BanggaBangga0%
Pilih SedihSedih0%
Pilih SenangSenang0%
Pilih Tak PeduliTak Peduli0%
Pilih TerinspirasiTerinspirasi0%
Pilih TerpukauTerpukau0%

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Editor:
Aditya Jaya Iswara

Untuk membantu kami agar lebih baik, kamu bisa memberikan kritik dan saran terkait web ini kepada GNFI di halaman Kritik dan Saran. Terima kasih.
SELAMAT! Claudia Gadis Cirebon Raih Kemenangan di Final the Voice of Germany Sebelummnya

SELAMAT! Claudia Gadis Cirebon Raih Kemenangan di Final the Voice of Germany

Siap Hadapi Kenormalan Baru, PT Pos Kembangkan Aplikasi Daring Selanjutnya

Siap Hadapi Kenormalan Baru, PT Pos Kembangkan Aplikasi Daring

Emalia Septiani Hirma
@emalia_hirma

Emalia Septiani Hirma

0 Komentar

Beri Komentar

Silakan masuk terlebih dahulu untuk berkomentar memakai akun Anda.