Pada awal Juni 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan tidak memberangkatkan keberangkatan jemaah haji Indonesia. Faktor keselamatan jemaah di tengah ancaman pandemi Coronavirus disase 2019 (Covid-19) menjadi alasan dari pemerintah.
Indonesia sendiri menjadi negara yang paling besar mengirim jemaah haji. Menurut data Statista.com, pada 2017 jumlah jemaah haji Indonesia yang mengunjungi Ka'bah sebanyak 203.070 orang. Lantas naik menjadi 203.350 orang pada tahun 2018, lalu pada 2019, kembali naik menjadi 212.730 orang.
Pelarangan jemaah haji Indonesia untuk berangkat ke Ka'bah, bukan pertama kali terjadi. Pada masa revolusi, para tokoh-tokoh agama Islam pun sempat melarang jemaah haji berangkat, tapi kali ini alasanya bukan karena kesehatan, namun perjuangan merebut kemerdekaan.
Saat itu, haji pada masa penjajahan merupakan alat propaganda pemerintah kolonial Belanda untuk meraih simpati rakyat. Apalagi berangkat haji pada masa itu bukanlah perkara yang mudah, selain jarak yang jauh tentu juga fasilitas. Hal ini sempat membuat beberapa tokoh garda terdepan goyah.
Namun, Rais Akbar Nahdlathul Ulama, K.H Hasyim Asy'ari langsung bergerak mencegah propaganda tersebut. Pada sabtu, 20 April 1946, KH Hasyim Asy'ari bersuara lewat radio, menyiarkan fatwa agar umat Islam menolak tawaran ibadah haji dari pemerintah Belanda. Ia melarang umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah haji dengan uluran tangan penjajah.
"Haram bagi umat Islam Indonesia meninggalkan tanah air dalam keadaan musuh untuk menyerang untuk menjajah dan merusak agama. Karena itu tidak wajib pergi haji di mana berlaku fardhu 'ain bagi umat Islam dalam keadaan melakukan perang melawan penjajahan bangsa dan negara." seru KH Hasyim Asy'ari.
Fatwa itu dengan cepat beredar pada jejaring kelompok Islam dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Bukan hanya dari NU, tapi juga dari kelompok Islam lainya. Para tokoh agama Islam pun mantap untuk menunda keberangkatan ibadah hajinya dan kembali berjuang untuk kemerdekaan. Tercatat hanya 70 jemaah dari 3000 kuota haji yang berangkat.
Siasat Belanda Melalui Ibadah Haji
Kala itu, gejolak revolusi membuat umat Islam risau karena perjalanan haji terhenti. Haji tidak bisa diselenggarakan karena faktor keamanan. Melihat situasi itu, Gubernur Hindia-Belanda, Van Der Plass mengambil tindakan untuk menolong umat Islam. Van Der Plass bahkan turun langsung ke Kalimantan Selatan untuk membujuk tokoh agama di sana. Harapanya agar penyelenggaraan ibadah haji yang tidak mungkin selama pendudukan Jepang bisa terwujud.
Saat itu pemerintah kolonial Belanda menyiapkan 3000 kuota untuk jemaah haji Indonesia. Biaya yang dibebankan kepada jemaah haji antara 170 pounds hingga 200 pounds, dengan fasilitas dari tanah air hingga penginapan. Rayuan pemerintah kolonial ini sempat menggoyahkan para tokoh Islam. Bahkan tokoh Islam Jawa timur sempat tergoda untuk menghentikan perjuangan dan pergi berhaji. Tapi dengan serangan balik dari surat kabar Masyumi dan Hasyim Asy'ari para tokoh Islam ini pun mengurungkan niatnya.
Jauh sebelum revolusi, Hindia Belanda malah melakukan pengetatan pemberangkatan Ibadah Haji. Mereka menganggap, seorang yang pulang dari ibadah haji bisa menggerakan rakyat untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial. Segala upaya dilakukan, seperti pengetatan pemberangkatan ibadah haji serta aturan-aturan lain setelah pulang dari tanah suci. Pemerintah kolonial pun sempat menaikkan biaya ibadah haji.
Selain itu, pemerintah kolonial pun melakukan penyematan gelar haji kepada orang-orang yang selesai pulang dari tanah suci. Tujuan utamanya untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap para haji. Pemerintah kolonial tidak mau repot mengurusi haji-haji di daerah-daerah. Jadi jika ada pemberontakan, pemerintah tinggal mencomot para haji tersebut.
Kedatangan Snouck Hurgronje, mengubah sistem dan menandai era baru. Ia yang ditunjuk menjadi kepala Kantoor voor Inlandsche Zaken (Kantor untuk Urusan Pribumi) dengan memberi nasihat kepada Gubernur Jenderal. Sebagian besar perhatiannya tentang urusan Islam politik di Hindia Belanda. Snouck mengubah pandangan pemerintah kolonial agar melihat persoalan haji dari segi statistik, bukan politik. Bahwa para jemaah haji yang "politis" bukan yang datang ke tanah suci namun pulang. Tapi mereka yang menetap lama, sedangkan sebagian besar jemaah haji adalah mereka yang langsung pulang.
Pemerintah kolonial akhirnya setuju dengan pendapat Snouck, mereka pun membuka pintu seluas-luasnya bagi kaum pribumi yang ingin berangkat haji. Pemerintah kolonial malah menggunkan logika terbalik, karena dengan jumlah haji yang semakin banyak akan membuat rakyat bisa melihat mereka. Hal ini jelas berbeda bila hanya ada beberapa haji sebagai tokoh berpengaruh yang mampu menggerakan masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
