Aceh Pernah Menjadi Ibu Kota Indonesia

Aceh Pernah Menjadi Ibu Kota Indonesia
info gambar utama

Pada 4 Januari 1946 dini hari, kereta membawa Sukarno ke Yogyakarta, semua penumpang diliputi ketegangan hingga akhirnya tiba dengan selamat di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Pada hari kedatangan itu, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi pindah ke Yogyakarta dan Presiden Sukarno mulai bergedung di Gedung Agung atau Istana Yogyakarta.

Namun posisi Yogyakarta tak sepenuhnya aman, Belanda tetap berupaya untuk melumpuhkan pemerintah dengan cara menangkap pemimpin republik. Karena itu pada akhir 1948, Belanda kembali melancarkan agresi keduanya dengan menyerang Yogyakarta. Dalam waktu sekejap, Ibu Kota RI itu jatuh dan dikuasai oleh Belanda. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang ketika berdomisili di Yogyakarta untuk mengendalikan pemerintah ditangkap dan diasingkan.

Peristiwa di atas adalah kejadian perpindahan ibu kota RI dari Jakarta yang telah dikuasai oleh Belanda saat kembali mendarat dengan membonceng sekutu. Tapi perpindahan ibu kota ke Yogyakarta pun tidak berlangsung lama hingga akhirnya para pemimpin republik ditangkap. Pada hari yang sama saat penangkapan tokoh tersebut, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Sjafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran RI mengunjungi Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera. Bersama tokoh lain, mereka pun mendirikan PDRI.

Namun, tidak hanya Yogyakarta dan Bukittinggi yang sempat menjadi ibu kota RI saat zaman PDRI, Aceh pun dikabarkan pernah menjadi pusat pemerintahaan. Bertempat di kota Bireun pernah menjadi ibu kota RI selama sepekan. Dalam versi yang banyak beredar dan dituliskan, ketika Presiden Sukarno berangkat ke Bireun dengan menumpang pesawat Dakota. Pesawat udara khusus yang dipiloti Tengku Iskandar itu mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada 16 Juni 1948.

Kedatangan rombongan disambut Gubernur Militer Aceh Tengku Daud Beureu'eh atau yang kerap disapa Abu Daud Beureuh'eh serta alim ulama dan tokoh masyarakat. Malam harinya dilapangan Cot Gapu diselenggarakan rapat umum akbar. Presiden Sukarno berpidato berapi-api, membakar semangat juang rakyat di Kerisedenan Bireun yang datang membludak. Selama sepekan kemudian, Presiden Sukarno menjalankan roda pemerintahan di Bireun.

Pemilihan Bireun sebagai tempat pemerintahan sementara bukan hanya karena daerah ini paling aman, tapi karena Bireun merupakan pusat kemilitiran militer Aceh. Letaknya pun sangat strategis dalam mengatur kemiliteran dengan memblokade serangan Belanda di Medan Area yang telah menguasai Sumatera Timur. Namun, cerita Bireun yang menjadi ibu kota masih menjadi perdebatan, apalagi tidak ada catatan dari buku sejarah resmi.

Penegasan Wapres JK

Kebenaran tentang status Kota Bireun ini layak diteliti supaya tidak menjadi perdebatan. Apalagi ada penegasan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menyampaikan kalau Bireun pernah menjadi ibu kota RI.

"Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hasil perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Aceh memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Indonesia," ujar JK yang dilansir dari Liputan6, saat pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Dawood Unsiyah, Darusalaam, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2020).

Menurut JK, bahkan Bireun pernah menjadi ibu kota RI, ketika Yogyakarta tahun 1948. Presiden Soekarno hijrah dari ibu kota kedua RI, yakni Yogyakarta ke Bireun pada 18 Juni 1948.

"Selama seminggu Bireun menjadi tempat mengendalikan Republik Indonesia yang saat itu dalam keadaan darurat," kata JK dalam pidatonya.

Soal kedatangan Sukarno ke Bireun pada kurun waktu tersebut tak bisa terbantahkan. Namun soal alasan kunjungan Sang Presiden, agaknya masih perlu diteliti. Sebab, saat kedatangan Sukarno, kondisi pemerintah Yogyakarta boleh dikatakan sedang tidak terancam, sehingga tidak perlu dipindahkan.

Ibu kota RI, kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Dan pada 10 Juli 1949 Syafruddin dan Panglima Besar Sudirman akhirnya memasuki Yogyakarta. Sjafruddin akhirnya menyerahkan mandat PDRI ke pemerintahan Soekarno-Hatta. Sekitar satu tahun kemudian, atau pada 17 Agustus 1950, setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) membubarkan diri dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menjadikan Jakarta kembali sebagai ibu kota RI.

Artikel ini dibuat oleh Kawan GNFI, dengan mematuhi aturan menulis di GNFI. Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan.

Terima kasih telah membaca sampai di sini