Jika pertanyaan Kawan GNFI adalah, ‘’Bagaimana bisa? Kurva penyebaran Covid-19 belum memperlihatkan melandai. Dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terasa karena sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi. Belum lagi soal vaksin dan obat yang katanya sudah ada, namun belum teruji keampuhan dan kehalalannya.’’
Belum lagi bayangan resesi yang cukup banyak diprediksi oleh para ekonom Indonesia.
Perlu Kawan GNFI ketahui bahwa pihak pemerintah sedang berusaha di sisi yang lain. Kalau kata Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang merupakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUM) itu mengatakan bahwa, ‘’Ada gas dan remnya, harus seiring antara kesehatan dan ekonomi.’’
Yang dimaksud Erick adalah langkah pemerintah untuk menyiasati ancaman krisis dengan tidak memutuskan lockdown, merupakan upaya yang tepat untuk menjaga stabilitas negara. Keputusan ini pun diklaim tidak mengabaikan unsur kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.
Selain itu secara konvensional, pertumbuhan ekonomi sebenarnya sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan kinerja ekspor. Dari sisi pemerintah, Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa yang dilakukan Indonesia sama dengan mayoritas dilakukan oleh negara-negara lainnya yang terdampak Covid-19.
‘’Respon semua negara itu mirip, yaitu (kebijakan) fiskalnya didorong sekuat-kuatnya. Sekuat kemampuan negara masing-masing. Indonesia, Filipina, Thailand, itu mirip (kemampuan dan kekuatannya),’’ ungkap Febrio dalam acara Dialogue Kita Kemenkeu edisi Oktober 2020 (1/10/2020).
Kali ini lagi-lagi pihak Kemenkeu melalui Febrio kembali menyebutkan bahwa pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai prediksi di angka 5 persen.
‘’Penting sekali bahwa pemulihan ekonomi itu Covid-nya harus tertangani, vaksinnya harus ada. Sisi demand, sisi supply harus dilanjutkan support-nya. Akselerasi reformasi harus dilakukan, seperti Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola investasi harus kita lakukan untuk menarik investasinya supaya positif. Jangan sampai investasi 2021 belum tumbuh,’’ papar Febrio.
Di samping banyak ‘’persyaratan’’ yang harus terpenuhi dari dalam negeri, Febrio pun menambahkan bahwa, hal ini juga masih akan bergantung pada pola pertumbuhan ekonomi global. Terutama negara-negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, seperti China, Amerika Serikat, dan Jepang.
Untuk diketahui, dampak pandemi Covid-19 ini sudah ‘’menghantam’’ perekonomian di lebih 92 persen negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun kerap kali perlambatan ekonomi di negara-negara berkembang tidak sedalam yang dialami oleh negara-negara maju. Hal ini dapat dipelajari pada krisis sebelumnya yaitu Krisis Finansial Global yang terjadi pada 2008 dan memberi dampai sampai tahun 2009.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2021, Febrio juga menjabarkan bahwa pihaknya akan merencanakan defisit sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Salah satunya anggaran belanja tidak akan turun, tetap dikisaran Rp2.750 triliun.
Selain itu, untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dana APBN 2021 juga akan disalurkan ke sektor pendidikan sebesar Rp50 triliun, sektor kesehatan Rp169,7 triliun, sektor perlindungan sosial Rp421,71 triliun, sektor infrastruktur Rp413,8 triliun.
Selanjutnya, sektor ketahanan pangan dan pembangunan food estate Rp104,2 triliun, sektor pariwisata Rp15,7 triliun, dan sektor Information and Communication Tecnologies (ICT) sebesar Rp29,6 triliun.
Alasan Pemerintah Tetap Yakin Ekonomi 2021 Cemerlang
Sebenarnya Kemenkeu sudah sering memberikan prediksinya terkait potensi pulihnya perekonomian Indonesia pada tahun 2021, meskipun tidak tutup mata atas dampak Covid-19 di sepanjang tahun 2020. Terutama di Q2 dan Q3.
Meski begitu, prediksi pulihnya perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diakui masih sangat bergantung pada realisasi 2020.
‘’Kalau pandemi bisa diatasi dengan baik dan pertumbuhan 0 persen saja, itu sudah menjadi awal yang bagus dan artinya tren membaik,’’ ungkap Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, dalam diskusi Rekat Anak Bangsa bertajuk ‘’Melawan Resesi’’, dikutip Tempo pada Sabtu, 15 Agustus 2020 lalu.
Keyakinan itu tidak datang dari pihak Kemenkeu saja, Erick Thohir juga optimis target pertumbuhan ekonomi pada 2021 yang sempat dipatok di angka 4,4-5,5 persen itu akan tercapai.
‘’Karena pakar-pakar menyatakan kita ada dua modal dasar yang kuat. Pertama, jumlah penduduk kita besar. Dan kedua, sumber daya alam kita kaya,’’ tutur Erick dikutip Tempo.
Terkait dengan potensi sumber daya yang memiliki, Erick mengungkapkan, bila dulu Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan batubara, kelapa sawit, dan kayunya, kini Indonesia memiliki potensi nikel, bauksit, dan mineral lainnya yang bisa diolah serta menghasilkan nilai tambah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Lagipula, pemerintah meyakini hal ini juga sejalan dengan perhitungan lembaga-lembaga dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan yang berpotensi dinilai lebih agresif. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 berpotensi mencapai 4,8 persen.
Lalu Dana Moneter Indonesia (International Money Fund/IMF) memproyeksikan sebesar 6,1 persen dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memproyeksikan di angka 5,5 persen.
Jadi, apakah Kawan GNFI juga yakin bahwa ekonomi Indonesia akan pulih di tahun 2021?
--
Sumber: Dialogue Kita Kementerian Keuangan Edisi Oktober 2020 | Tempo.co
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
