Kehidupan di era revolusi industri 4.0 ini selalu berdampingan dengan pemanfaatan teknologi yang mendorong transformasi digital pada berbagai aktivitas dan bisnis. Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat juga tidak lepas dari ancaman ataupun serangan siber.
Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), serangan siber di Indonesia semakin tinggi selama 2021. Setidaknya ada 193 insiden serangan digital dan terbanyak melalui WhatsApp serta Instagram seperti peretasan, doxing (mengambil data dan identitas seseorang kemudian menyebarkannya secara publik), pembobolan data, impersonasi, dan phishing (pencurian data untuk kepentingan individu hingga merugikan korban).
Sebagai bentuk perlindungan, keamanan sibersangat dibutuhkan baik untuk perorangan, perusahaan, ataupun pemerintahan guna menjaga dan mencegah adanya penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Sederhananya, keamanan siber merupakan praktik dalam melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital.
Untuk membangun dan memperkuat keamanan teknologi digital di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Infomatika (Menkominfo) Johnny G Plate diketahui akan menggandeng Cisco, perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat.
Indonesia Jadi Salah Satu Negara dengan Tingkat Keamanan Siber Tinggi di Asia Pasifik
Strategi memperkuat keamanan siber
Di sela-sela pertemuan World Economy Forum (WEF) di Davos, Swiss, Rabu (25/05/2022), Menkominfo mengatakan bahwa Kominfo akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra perusahan teknologi global, salah satunya dengan Cisco yang mempunyai pilihan teknologi canggih.
"Kemarin bertemu Cisco membicarakan tentang bagaimana cyber security khususnya teknologi security agar menjaga ruang digital tetap bersih, apalagi di Indonesia banyak illegal fintech, kebocoran data, dan hoaks,” ujarnya.
Melalui Kongres WEF, delegasi Indonesia juga membahas informasi terbaru mengenai teknologi dalam rangka pencegahan terhadap kejahatan siber. Menkominfo menegaskan bahwa persoalan kejahatan siber di Indonesia juga sangat luas.
“Cisco tentu mempunyai teknologinya dan bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi yang paling tepat, jangan sampai nanti ruang digital kita itu kotor. Pilihan teknologi dan komitmen dunia usaha yang seperti ini perlu kita sambut dengan baik dalam rangka kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia,” jelasnya.
Menkominfo juga menerangkan bahwa keamanan siber merupakan pekerjaan rumah Kominfo agar dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kata Johnny, Cisco memiliki komitmen membantu pemerintah Indonesia menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.
Pembahasan serupa juga diangkat dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Isu prioritas yang diangkat dalam forum yaitu Cross Border Data Flow and Free Flow with Trust bersamaan dengan isu Connectivity and Post-Covid Recovery dan Digital Literacy and Digital Talent.
Menurut Menteri Johnny, dalam isu prioritas DEWG, salah satu aspek yang diangkat adalah perlindungan data. Juga soal tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber. “Perlindungan data ini kan sangat luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai,” jelasnya.
Tak hanya tata kelola dan manajemen dalam mengatasi kejahatan siber, Indonesia juga perlu mengadopsi teknologi dan talenta digital demi menangani ekosistem teknologi secara lebih tepat dan memastikan agar ruang digital menjadi lebih bersih dan bermanfaat bagi pengembangan sektor hilir dari digitalisasi Indonesia.
Waspada Kejahatan Siber Terkait Informasi Covid-19
Situasi keamanan siber di Indonesia
Berdasarkan data National Cyber Security Index (NCSI) yang dikutip Katadata.co.id, tingkat keamanan siber di Indonesia menempati peringkat ke-6 Asia Tenggara dan ke-83 secara global dari 160 negara. Adapun penilaian NCSI ini berdasarkan sejumlah indikator, termasuk aturan hukum negara terkait keamanan siber, ada atau tidaknya lembaga pemerintah di bidang keamanan siber, kerja sama pemerintah terkait keamanan siber, serta bukti-bukti publik seperti situs resmi pemerintah atau program lain yang terkait.
Menurut keterangan Dr. Sulistyo selaku Direktur Strategi Keamanan Siber dan Sandi di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), keamanan siber Indonesia sudah meningkat dari sebelumnya, yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam Global Cybersecurity Index.
Untuk memperkuat keamanan siber, pemerintah pun menetapkan strategi keamanan siber nasional yang terdiri dari identifikasi dan deteksi, penanggulangan dan pemulihan, proteksi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber. Strategi ini diperkuat dengan kerja sama regional, bilateral, dan multilateral bidang keamanan siber.
Dr. Sulistyo menjelaskan bahwa dinamika keamanan siber dipengaruhi empat tren yaitu teknologi, budaya, ekonomi, dan geopolitik. Berbagai insiden serangan siber dan kebocoran data di Indonesia juga termasuk dalam tren tersebut yang didorong oleh fenomena surveillance capitalism, sistem ekonomi yang berpusat pada komodifikasi data pribadi dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan.
Ia juga menambahkan bahwa transformasi digital dan ekonomi berbasis internet berpeluang menambah produk domestik bruto (PDB) dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, disi lain penguatan keamanan siber masih sangat dibutuhkan guna mengatasi ancaman dari berbagai serangan siber.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
