Secara resmi bapak Presiden Joko Widodo telah mengumumkan terkait rencana pemindahan ibu kota negera dari DKI Jakarta yang berada di pulau Jawa menjadi IKN Nusantara di pulau Kalimantan Timur. Pindahnya ibu kota negara ini akan dimulai pada tahun 2024 secara bertahap.
Tahukah Kawan GNFI, bahwa ternyata pemindahan ibu kota bukanlah hal pertama kali yang terjadi di dalam sejarah Indonesia, lo! Pemindahan ibu kota sudah beberapa kali terjadi, bahkan sejak masa penjajahan Belanda. Yuk, kita bahas perjalanan pemindahan ibukota dan cerita dibaliknya.
Berawal dari Batavia
Batavia adalah penamaan kota Jakarta yang diberikan oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahan Belanda. Kata Batavia sendiri diambil dari nama suku nenek moyang bangsa Belanda dan Jerman, Suku Batavier. Pada 1621, dibentuknya pemerintahan untuk kota Batavia yang dinamai dengan Stad Batavia, sekaligus dengan penghangusan Jayakarta, serta dibangunnya benteng Belanda di Batavia secara besar-besaran.
Beberapa tahun kemudian, kota Batavia meluas diiringi dengan pembangunan secara pesat guna mendukung kegiatan perdagangan pemerintahan Belanda kala itu. Batavia sendiri dipilih menjadi pusat pemerintahan dikarena pada masa itu, Belanda masuk ke Nusantara melalui kegiatan perdagangan yang terjadi di sekitaran Pelabuhan Sunda Kelapa. Sehingga, Batavia menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Belanda kala itu.
Kisah Kampung Apung Teko yang Dahulu Rindang Layaknya Pondok Indah
Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Bandung yang Gagal
Batavia dilanda masalah lingkungan yang sangat buruk dan menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti malaria, disentri dan kolera. Tingginya tingkat kematian akibat masalah lingkungan yang semakin parah, membuat pemerintahan Belanda berencana untuk memindahkan ibu kota ke kota Bandung.
Pada 1920, rencana pemindahan ibu kota mulai dilaksanakan dimulai dengan pembangunan gedung-gedung sebagai pusat pemerintahan dan rumah para pegawainya. Akan tetapi, Perang Dunia II berdampak besar pada perekonomian Hindia Belanda yang memburuk. Hal ini membuat proyek pemindahan ibu kota dihentikan dan pada akhirnya terlupakan.
Jakarta Dinyatakan Menjadi Ibu Kota Indonesia Setelah Proklamasi
Dengan usaha perjuangan merebut kemerdekaan, bangsa ini akhirnya dapat mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pelaksanaan proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta.
Dengan demikian, secara de facto kota Jakarta resmi menjadi ibu kota negera, walaupun setahun kemudian ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta dikarenakan masa itu, Jakarta diduduki oleh NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang memiliki tujuan menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.
Pemindahan Diam-Diam ke Yogyakarta
Pada tahun 1945, meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya akan tetapi, masih berlangsung perang pasca kemerdekaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keinginan Belanda untuk dapat menduduki dan menguasai kembali Indonesia dikala pemerintahan Jepang telah menyerah dan mundur dari Indonesia.
Kedatangan NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang menduduki Jakarta dan masih adanya sisa-sisa tentara Jepang di Jakarta membuat Jakarta menjadi tidak kondusif. Pemerintah Indonesia akhirnya melakukan perembukan untuk memindahkan ibu kota negara pada tahun 1946 ke Yogyakarta sementara secara diam-diam tanpa diketahui oleh NICA.
Cerita Kegelisahan Bung Karno dalam Perjalanan Menemukan Tuhan
Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi
Pada 1948, terjadi Agresi Militer II oleh Belanda di kota Yogyakarta. Belanda melakukan penyerangan atas Yogyakarta dan merebut ibu kota Republik Indonesia. Tidak hanya itu, para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Sebelum insiden penyerangan dan penangkapan terjadi, para pemimpin mengadakan Sidang Kabinet Darurat yang menghasilkan keputusan bahwa untuk sementara pemerintahan diserahkan oleh Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat.
Selaku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia yang kala itu tengah berada di Bukittinggi, diamanahkan menjadi ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada negara lain bahwa pemerintah Indonesia masih berdaulat.
Republik Indonesia Serikat (RIS) Dibubarkan, Ibu Kota Pindah ke Jakarta
Pada 1949, akhirnya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) resmi dibubarkan dan pemerintahan negara dikembalikan kepada Soekarno dan Hatta setelah mereka kembali dari pengasingan. Pada saat itu ibu kota negara sempat kembali ke Yogyakarta dan menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.
Akan tetapi, setelah Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan pada 1950, Ibu kota negara kembali dipindahkan lagi ke Jakarta secara de facto dan kemudian diakui secara de jure pada 1961 sebagai ibu kota negara Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
Sjafruddin Prawiranegara: Mantan Kepala Pajak Belanda yang Berperan Bagi Keuangan Negara
IKN Nusantara
Setelah lama 58 tahun Jakarta diakui secara de jure menjadi ibu kota negara, akhirnya pada tahun 2019 lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana terkait dengan pemindahan ibukota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Hal ini ditujukan agar adanya pemerataan dan keadilan ekonomi di luar pulau Jawa serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu juga, menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat pertumbuhan ekonomi secara bersamaan membuat kota Jakarta menjadi semakin padat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyaknya pendatang dari luar daerah yang memilih tinggal di Jakarta.
Ibu kota negara yang baru dinamakan Nusantara dan diumumkan akan berada pada dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan ibu kota negara telah berlangsung dan pada tahun 2024 direncanakan ibu kota negara akan segera dipindahkan secara bertahap.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
