1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Sudah Diperbaiki dalam Program BSPS

1.212 Rumah Tak Layak Huni di Papua Barat Sudah Diperbaiki dalam Program BSPS
info gambar utama

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program padat karya untuk pembangunan infrastuktur atau pelibatan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Sepanjang tahun 2023 ini, pemerintah sendiri mengalokasikan Rp3,18 triliun dalam menjalankan program tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa dukungan untuk program padat karya tahun ini dialokasikan sebesar 3,18 triliun melalui BSPS dan penangan BPSP dan penanganan kemiskinan ekstrem," ujar Dirjen Perumakan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto pada rapat dengar pendapat pada 25 Januari silam dengan Komisi V DPR RI di Jakarta sebagaimana dikutip dari ANTARA.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai Bedah Rumah pada tahun 2023. Program ini akan memberikan bantuan kepada 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat.

Bantuan tersebut akan didistribusikan di 9 kabupaten dan 1 kota, dengan alokasi anggaran yang berkisar antara Rp23,5 juta hingga Rp40 juta untuk setiap unit rumah, tergantung pada kondisi wilayah.

“Kami berharap program BSPS ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuannya dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua Kembali Dilanjutkan

Dalam pelaksanaan program BSPS, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan dana stimulan melalui pembentukan kelompok masyarakat dan memberikan pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

“Kami ingin pembangunan rumah layak huni bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat,” kata Iwan Suprijanto.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta, menyampaikan bahwa masyarakat Papua Barat merespons positif terhadap program BSPS yang telah diluncurkan oleh Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.

“Kami harap melalui program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat bisa berkurang,” kata Ridwan.

Berikut adalah rincian program BSPS tahun 2023 :

  • Kota Sorong (236 unit)
  • Kabupaten Manokwari (88 unit)
  • Kabupaten Sorong (45 unit)
  • Kabupaten Sorong Selatan (108 unit)
  • Kabupaten Teluk Wondama (43 unit)
  • Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit)
  • Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit)
  • Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit)
  • Kabupaten Fak-fak (80 unit)
  • Kabupaten Raja Ampat (50 unit).

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Muhammad Fazer Mileneo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Muhammad Fazer Mileneo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini