Pemerintah Indonesia dan Jepang menyetujui pembentukan satuan tugas (satgas) untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur. Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan kembali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Tadashi Maeda, Ketua Dewan Direksi Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sekaligus Penasihat Khusus Kabinet Jepang di Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Melalui Green Innovation Fund atau Dana Inovasi Hijau, JBIC bersama Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), akan menggelontorkan 2 triliun Yen atau Rp207 triliun setiap tahun untuk mendanai proyek kerja sama ini.
“Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tegas Airlangga.
Struktur Satgas transisi energi terdiri dari Dewan Pengarah (steering committee) yang dijabat oleh para pengambil kebijakan setingkat menteri. Lalu, kelompok ahli (expert group) yang dikelola pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, METI, dan JBIC. Di samping itu, Satgas juga melibatkan pejabat kementerian serta korporasi terkait.
Selain menyepakati Satuan Tugas, kedua pihak dalam pertemuan itu juga membahas mekanisme pemberian kredit bersama atau Joint Crediting Mechanism (JCM) serta proyek potensial lainnya yang dapat diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).
ASEAN Jadi Mitra Prioritas bagi Visi Australia dan Jepang
Beberapa di antaranya: pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara, untuk menggantikan PLTU di Jawa; pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea, serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang.
Skema JCM dianggap sebagai kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon. Hal ini dikarenakan JCM dipandang memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon. Apalagi saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan.
“Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait JCM, Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon,” pungkas Airlangga.
Pemerintah Jepang dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada Desember 2023. Airlangga dan Tadashi bertemu pertama kali pada Juli lalu dan langsung sepakat mengusulkan pembentukan satgas untuk mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukung, terutama di kawasan Kalimantan.
Diborong Perusahaan Jepang, Drone Buatan RI Siap Terbang di Mancanegara
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
