Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan situs website Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) atas mandat dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Trade Facilitation Agreement.
Peluncuran situs tersebut merupakan wujud digitalisasi mekanisme pengajuan pertanyaan dan pengaduan dari berbagai pihak di dalam dan luar negeri, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tersebar menjadi terintegrasi dalam satu sistem.
Dikutip dari laman kemendag.go.id, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan sekaligus Koordinator Sekretariat KNFP, Bambang Jaka Setiawan, mengungkapkan bahwa website ini dilengkapi kolom Enquiry Point.
“Enquiry Point berfungsi untuk memberikan informasi atas pertanyaan dari pihak berkepentingan, khususnya dari setiap anggota WTO tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian, baik yang telah berlaku atau yang akan diberlakukan di Indonesia,” jelasnya.
Surplus Neraca Perdagangan tetap Berlanjut pada November 2023
Pusat informasi anggota WTO
Pengempangan sistem Enquiry Point merupakan mandat pasal 1.3 WTO-TFA yang mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan satu atau lebih “pusat informasi” yang menjawab substansi yang tercantum dalam pasal 1.1 WTO-TFA tentang publikasi.
Bambang berharap agar seluruh anggota KNFP dapat berkomitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengoordinasikan fasilitas perdagangan di bawah kewenangan Kementerian/Lembaga masing-masing dan mengintegrasikannya dalam kerangka KNFP.
Sebagai informasi, KNFP dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 199 Tahun 2018 jo. Nomor 284 Tahun 2018. Komite ini bertugas mengoordinasikan penanganan isu-isu fasilitasi perdagangan yang berkaitan dengan pelaksanaan WTO-TFA.
Ketua Pelaksana Harian KNFP Ali Murtopo Simbolon menyebut perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan guna mengoptimalkan media komunikasi. Pihaknya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan dukungan konkret melalui alokasi penganggaran.
“Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan. Prinsip inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan situs web KNFP, khususnya sistem Enquiry Point,” kata Ali.
RI Pimpin Forum Perdagangan dan Pembangunan PBB untuk Bantu Palestina
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
