Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menggandeng perusahaan satelit asal Norwegia, Kongsberg Satellite Service (KSAT) untuk pengawasan maritim dalam rangka memperkuat implementasi program kerja ekonomi biru.
“KSAT memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal satelit observasi bumi, pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengawasan maritim, serta deteksi kapal untuk memantau aktivitas ilegal di laut,” kata Menteri Trenggono, dikutip dari laman kkp.go.id.
Dalam penjelasannya, kemampuan teknologi satelit yang dimiliki KSAT dapat dipakai di berbagai sub-sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya mendeteksi aktivitas perikanan ilegal, tetapi juga menyediakan layanan pemantauan lingkungan dan memberikan peringatan dini ancaman polusi laut.
“Satelit ini juga mampu memantau algae bloom dan aquaculture. Jadi, apabila teknologi di sini kita sinergikan dengan teknologi yang sudah ada di KKP, tentu hasilnya akan semakin kuat. Ini masih kami jajaki,” ujar Menteri Trenggono.
Seperti apa teknologinya?
Executive Vice President Space and Surveillance KSAT Harald Aarø menyebut setidaknya ada 21 negara yang telah dilayani KSAT di bidang kelautan dan perikanan meliputi pembangunan satelit nano, stasiun bumi untuk command and control satelit, pengawasan operasi kapal perikanan, dan oil spill.
“Satelit yang digunakan dapat mendeteksi kapal penangkap ikan yang tidak mengaktifkan AIS dan VMS yang dimiliki sehingga aktivitas kapal melawan penangkapan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported and unregulated fishing/IUUF) bisa terpantau,” jelasnya.
Baca juga Karbon dan Ekonomi Biru dalam Upaya Keberlanjutan Lingkungan, Apa Bedanya?
5 program ekonomi biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencanangkan lima program ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, serta pembangunan perikanan budidaya di pesisir, darat dan laut secara berkelanjutan.
Kemudian, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Implementasi lima program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi biru atau blue economy juga menjadi program prioritas KKP di tahun 2024. Program ini akan diimplementasikan melalui penguatan infrastruktur teknologi monitoring, melanjutkan pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan pada pusat dan daerah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga Mendorong Produksi Perikanan dengan Ekonomi Biru, Bagaimana Kemajuannya?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
