Selama kurun waktu 1 tahun, ada banyak kinerja pemerintah yang patut disorot dan dikaji lebih lanjut. Salah satunya ialah pembangunan manusia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolak ukur empirik kinerja pemerintah dalam sektor pembangunan manusia. Indikator ini kemudian juga berfungsi sebagai salah satu data untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
IPM sendiri pertama kali dicetuskan dalam United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Secara internasional, indikator ini disebut Human Development Index (HDI) dan rutin dipublikasikan tiap tahun lewat Human Development Report (HDR).
Karena itu, indikator ini biasa digunakan untuk membagi negara ke dalam kategori negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, data dari IPM juga bisa berfungsi dalam mengukur pengaruh kebijakan ekonomi dalam pembangunan manusia di sebuah negara.
10 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tertinggi Periode 2010-2021
Menunjukkan tren peningkatan
Pada tahun 2021, IPM secara nasional mengalami peningkatan 0,35 poin atau 0,49 persen yang sebelumnya 71,94 menjadi 72,29. Selain itu, Indonesia juga mengalami peningkatan rata-rata 0,76 persen sejak tahun 2010 hingga 2021.
Secara umum, ada 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam menghitung IPM di sebuah wilayah. Tiga dimensi tersebut antara lain adalah kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Tiap dimensi juga memiliki indikatornya masing-masing. Kesehatan dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita.
Sebelumnya, pada tahun 2020 hanya kesehatan dan pengetahuan yang mengalami peningkatan, sementara standar hidup layak mengalami penurunan dari Rp11,30 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11,01 juta pada tahun 2020. Oleh karena itu, peningkatan IPM di tahun 2020 terbilang yang paling kecil yakni hanya meningkat 0,02 poin atau tumbuh 0,03 persen.
Sedangkan pada tahun 2021, IPM mengalami peningkatan di ketiga dimensi tersebut. Untuk dimensi hidup layak, pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,1 tahun atau 0,14 persen untuk bayi yang lahir menjadi 71,57 tahun. Dalam standar hidup layak juga meningkat Rp143 ribu atau 1,3 persen yang dihitung berdasarkan rataan pengeluaran riil perkapita yakni sebesar Rp11,156 juta.
Lalu, dimensi pengetahuan, penduduk berusia lebih dari 7 tahun memiliki harapan lama sekolah selama 13,08 tahun, meningkat 0,1 tahun (0,77 persen) dibanding tahun 2020. Sementara rataan lama sekolah yang berumur 25 tahun ke atas adalah 8,54 tahun, meningkat 0,06 tahun (0,71 persen) pada tahun 2021.
Tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta Tertinggi dan Siapa Terendah?
DKI Jakarta ungguli klasemen IPM tahun 2021
Bila ditinjau berdasarkan data IPM di tingkat provinsi, DKI Jakarta menjajaki peringkat teratas IPM antar provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Adapun IPM yang dimiliki DKI Jakarta tahun ini ialah sebesar 81,11 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 di mana DKI Jakarta memperoleh IPM sebesar 80,77.
Menyusul di peringkat ke-2, DI Yogyakarta mencatatkan IPM sebesar 80,22 pada tahun 2021. Sama seperti DKI Jakarta, IPM di DI Yogyakarta tergolong sangat tinggi. Sementara di posisi ke-3 diisi oleh Kalimantan Timur dengan IPM sebesar 76,88 menjadikannya masuk dalam kategori tinggi.
Kemudian peringkat ke-4 diraih oleh Kepulauan Riau dengan IPM sebesar 75,79. Bersaing tipis, Bali menempati peringkat ke-5 dengan IPM sebesar 75,69. IPM yang dimiliki kedua provinsi tersebut sama-sama berada dalam kategori tinggi.
DKI Jakarta kembali mempertahankan posisi puncak klasemen IPM tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mengapresiasi kinerja jajaran pemerintahannya atas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus digencarkan terlepas dari situasi pandemi Covid-19.
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan visi serta kebijakan pembangunan di DKI Jakarta. Upaya tersebut disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022.
Empat hal ditekankan Anies dalam rencana pembangunan DKI Jakarta. Hal pertama yang ditekankan yakni perencanaan ruang berbasis neighborhood (lingkungan terdekat sekitar) agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus menempuh jarak jauh.
Hal kedua yang ditekankan yakni fasilitas dan layanan dasar kota yang berketahanan. Berikutnya ialah peningkatan infrastruktur digital sebagai tulang punggung dari tata kelola pemerintahan modern berbasis data. Terakhir, integrasi data kependudukan untuk menghasilkan intervensi sosial yang tepat.
10 Provinsi dengan Angka Harapan Hidup Tertinggi, Orang Jogja Paling Panjang Umur
Credit Tulisan: [Muhammad Hamzah, Diva Angelia]
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
