Indonesia dipastikan batal mengimpor 12 kerangka Commuter Line (Kereta Rel Listrik/KRL) bekas dari Jepang. Namun, pemerintah tetap akan memenuhi kebutuhan dengan membeli tiga kerangka kereta baru. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut di Stasiun Halim usai uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung 385 km/jam, Kamis (22/6/2023).
Impor KRL bekas, kata Luhut, dibatalkan karena berpotensi melanggar tiga aturan, yaitu peraturan presiden, kementerian perindustrian, dan kementerian perhubungan. Kehadiran gerbong baru akan menggantikan KRL yang hendak dipensiunkan tahun depan.
Libur Sekolah, KAI Obral Diskon hingga 25 Persen untuk 25 Juni-9 Juli
"...Kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi, kita akan mengimpor tiga yang baru. Untuk menutupi (kebutuhan). Tapi, itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi, kritisnya itu ada di tahun depan sampai 2025," sambung Luhut.
Meski berencana mengimpor KRL baru, Luhut mengatakan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan KRL melalui produksi PT INKA Banyuwangi dan Madiun. Dia pun memprediksi, dana yang bakal digelontorkan pemerintah untuk memproduksi trainset KRL bisa mencapai Rp9,3 triliun.
"Tapi, yang kita refurbished yang ada kita punya di Indonesia, dan itu bisa, dan kemudian nanti kita bangun yang baru di Indonesia, itu akan kita keluarkan dana sekitar Rp 9,3 triliun, tapi semua akan dikerjakan nanti di INKA Banyuwangi maupun di Madiun," paparnya.
Siap-siap! Masyarakat Bisa Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai 18 Agustus
Keterangan Luhut ini sebetulnya menyusul pernyataan Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita yang lebih dulu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor darurat 12 trainset untuk KRL Jabodetabek.
"Menurut BPKP tidak diperlukan. Jadi, sekali lagi supaya paham, beberapa kali saya sampaikan, kita menteri sepakat apa yang menjadi keputusan BPKP kita ikut. Jadi. ini bukan keputusan Kemenperin," tandasnya di Kompleks Parlemen, Senin (12/6/2023), dilansir dari Kumparan.
Melalui pernyataan tersebut, Agus membantah rencana Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan melakukan impor KRL untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023.
Antara Tol dan Kereta Gantung: Dua Rencana Besar untuk Atasi Kemacetan di Puncak Bogor
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
