Mekanisme perdagangan karbon RI dipastikan dapat terlaksana pada September 2023. Hal tersebut menyusul upaya pemerintah yang saat ini tengah menggenjot penggunaan energi bersih dalam negeri.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (25/7/2023), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengungkapkan, sebelumnya Pemerintah Indonesia telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan diberlakukannya Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon.
Kementerian ESDM juga menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik. Kemudian secara bersamaan, instrumen pelengkap lainnya, seperti peta jalan penetapan harga karbon sektoral hingga inventarisasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) pun sedang dikembangkan.
Membatasi pihak yang terlibat
Mekanisme perdagangan karbon sangat penting untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai net zero emissions pada 2060. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia ingin memangkas emisi karbon hingga lebih dari 30 persen pada 2030.
Pelaksanaan mekamisme perdagangan karbon nantinya melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan. Lebih lanjut, pihak-pihak yang bisa terlibat dalam perdagangan karbon juga akan dibatasi.
“Hanya entitias yang beroperasi di Indonesia yang diizinkan untuk berdagang di bursa tersebut dan skemanya mirip dengan perdagangan saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi kegiatan di bursa karbon,” kata Menteri Luhut.
Pihaknya juga berharap kemitraan Indonesia dan Inggris yang disepakati dalam UK PACT Carbon Pricing pada 24 Juli 2023 lalu dapat mempercepat penyusunan roadmap carbon pricing sektor pertanian, indutsri dan transportasi dengan standar internasional.
Inggris Kucurkan Rp52,1 Triliun, Bantu RI Garap Perdagangan Karbon
Keputusan Presiden RI
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat internal membahas perdagangan karbon di Istana Merdeka pada Mei 2023 lalu. Ada beberapa keputusan terbaru dari kegiatan jual beli karbon kredit ini.
Pertama, karbon di Indonesia bersifat terbuka, tetapi harus teregistrasi dan melewati mekanisme tata kelola perdagangan dalam bursa karbon oleh OJK.
Kedua, keputusan yang telah disepakati mengenai penataan perizinan bagi wilayah area konsesi seperti hutan lindung dan konservasi. Ketiga, harga karbon yang sudah ditentukan di bursa Indonesia tidak boleh dijual kepada bursa lain di luar negeri.
Di sisi lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam rapat itu juga mengusulkan adanya sertifikasi konsesi lahan penghasil karbon yang registrasinya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (LHK).
Mengenal Perdagangan Karbon dan Penerapannya di Indonesia
Referensi:
CNBC Indonesia. Luhut Pastikan RI Dagang Karbon Mulai September 2023. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230724162738-4-456861/luhut-pastikan-ri-dagang-karbon-mulai-september-2023
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
