Perekonomian dunia sedang menuju fase pemulihan setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun terdampak, Indonesia berhasil menjaga laju pertumbuhan ekonominya dan bahkan mengalami akselerasi di zona ekspansi, terutama pada paruh kedua tahun 2023.
Salah satu tanda positif terlihat dari capaian Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global pada bulan Juli, awal kuartal ketiga 2023. Indeks PMI Manufaktur Indonesia mencapai 53,3, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada level 52,5.
Bahkan, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli ini menjadi yang tertinggi sejak bulan September 2022. Berdasarkan data International Institute for Management Development (IMD), Indonesia mencatat skor daya saing sebesar 70,75 poin pada tahun 2023.
Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat 34 dari 64 negara yang dinilai oleh IMD. Perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan peringkat daya saing sebesar 10 poin, menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang tertinggi secara global.
Peningkatan skor daya saing tidak hanya disebabkan oleh performa PMI Manufaktur Indonesia, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti kelembagaan, infrastruktur, kondisi makroekonomi, sistem kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang dan tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, dan lainnya.
KTT ASEAN 2023, RI Mau Tarik Investasi Besar di Sektor Pariwisata
Dalam pidato kenegaraannya di Kompleks Parlemen Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo menjelaskan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Beliau menyatakan, "Peningkatan daya saing ini membuat Indonesia melonjak sebagai salah satu negara dengan peningkatan daya saing tertinggi di dunia."
Presiden juga menekankan bahwa peningkatan daya saing ini tidak terjadi begitu saja. Ia menjelaskan bahwa untuk bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia membangun tiga fondasi utama, yakni infrastruktur, hilirisasi dan industrialisasi, serta digitalisasi. Semua ini mendukung visi Indonesia emas 2045.
IMD juga merincikan parameter-parameter yang menjadi dasar penilaian daya saing, di mana performa ekonomi dan efisiensi pemerintahan Indonesia meraih skor masing-masing 57,86 dan 57,79. Selanjutnya, efisiensi bisnis dan kondisi infrastruktur mendapatkan skor berturut-turut sebesar 72,85 dan 34,89.
Peningkatan daya saing Indonesia juga tercermin dalam peningkatan skema pembiayaan investasi yang semakin menarik minat, terutama setelah adanya peningkatan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional.
Dengan sejumlah indikator positif ini, keyakinan bahwa Indonesia bisa mencapai masa keemasan pada tahun 2045 semakin kuat, yang juga dikenal dengan sebutan Indonesia Emas 2045.
7 Produsen Baterai EV Terbesar Dunia Investasi Rp 630 T di Indonesia
Menuju Indonesia sebagai negara maju
Dalam satu kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, target untuk menuju visi Indonesia Emas 2045, atau menempatkan Indonesia sebagai negara maju berpendapatan tinggi, salah satu strateginya adalah memanfaatkan bonus demografi.
Pelbagai langkah menuju visi itu, salah satunya adalah Pemerintah Indonesia telah menyatakan intensi untuk menjadi anggota organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Menko Airlangga, rencana menjadi anggota OECD telah ditanggapi secara positif oleh OECD mengingat hubungan kerja sama yang konstruktif antara pemerintah dan OECD, serta mempertimbangkan peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.
Kemudian, pemerintah akan terlibat aktif dalam diskusi global, di mana Indonesia berkesempatan untuk ikut serta dalam menentukan standar global yang diikuti negara OECD. Dengan menjadi anggota OECD juga akan memberikan keunggulan reputasi dan peningkatan kepercayaan investor karena Indonesia menganut standar kebijakan yang unggul dan tepercaya.
“OECD selaku organisasi yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Airlangga.
RI, Thailand, dan Malaysia Gunakan Mata Uang Lokal untuk Transaksi Bilateral
Dalam rangka proses keanggotaan OECD, organisasi internasional itu pun telah membagikan kepada Indonesia bagaimana pengalaman negara anggota OECD lain dalam memanfaatkan keunggulan demografis dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Indonesia dalam rangka menuju negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi.
“Hingga saat ini, OECD menilai, Indonesia masih termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper-middle income country) dengan pendapatan per kapita USD4,580 pada 2022,” ucap Menko Airlangga.
Adapun, Menko Airlangga menjelaskan bahwa kerangka kerja sama pemerintah Indonesia dengan OECD dipayungi dalam perjanjian kerangka kerja sama atau Framework Cooperation Agreement (FCA) dan program kerja bersama atau Joint Work Programme (JWP). Area kerja sama antarkedua pihak disusun dengan menyesuaikan agenda prioritas nasional Indonesia.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
