Pembangunan jalan perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berlangsung. Hingga kini, Direkorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menyelesaikan jalan sepanjang 292 kilometer (km).
Total tersebut terdiri dari 179 km di ruas Sabuk Merah Sektor Timur, ditambah enam dari delapan ruas Sabuk Merah Sektor Barat sejauh 113 km. Saat ini, dua ruas lainnya, yaitu Oenak—Saenam—Nunpo (Haumeniana), sepanjang 34 km masih dalam proses konstruksi.
Perbatasan daratan di NTT dikenal dengan Sabuk Merah. Berdasarkan sejarahnya, ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, TNI menandai peta perbatasan dengan garis berwarna merah. Itulah sebabnya wilayah tersebut sampai sekarang dinamakan Sabuk Merah.
Selain memperkuat pertahanan daratan NKRI sebagai negara perbatasan dengan Timor Leste, jalan yang telah dibangun juga mempermudah akses aktivitas masyarakat di NTT.
Sudah Ikut 160 Pertemuan ASEAN, Bagaimana Nasib Keanggotaan Timor Leste?
Kepala BPJN NTT Agustinus Junianto mengatakan, sebelum jalan ini dibangun, masyarakat harus berjalan kaki selama dua sampai tiga hari untuk pergi ke kabupaten/kota terdekat. Mereka tidak bisa menggunakan kendaraan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan.
Setelah ada jalan ini, hanya dalam waktu satu hingga dua jam, masyarakat sudah sampai di kabupaten/kota tujuan. Di samping itu, masyarakat dulu kerap terisolasi dan tidak bisa menyeberang sungai ketika musim hujan. Kini BPJN NTT telah menghadirkan sebanyak 42 jembatan di ruas Sabuk Merah Sektor Timur dan 38 jembatan di ruas Sabuk Merah Sektor Barat.
“Ketika kita membangun jalan ini, masyarakat sangat mendukung karena dengan dibangunnya jalan perbatasan ini, maka akses mereka akan lebih mudah ke kota atau kabupaten seperti ke Belu atau ke Malaka”, papar Agustinus dalam Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga, dikutip dari siaran pers, Senin (2/10/2023).
Pembangunan jalan perbatasan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga NTT. Hal ini ditandai dengan pergerakan penjualan ikan dari masyarakat desa ke kota. Mereka sekarang bisa mengantarkan dagangan dari kabupaten/kota ke desa maupun sebaliknya menggunakan motor atau mobil pikap.
Pembangunan kawasan perbatasan ini didasari atas salah satu Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, yakni membangun Tanah Air dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal itu didukung oleh Perpres 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ada 6 Pos Batas Negara Baru yang Dapat Membantu Pertumbuhan Wilayah Perbatasan
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
