Pada 16 Oktober 2023 kemarin, sesi tahunan AALCO ke-61 di Nusa Dua, Bali, resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, yang ditemani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.
Dalam pertemuan tersebut, AALCO menggali isu-isu hukum internasional, termasuk mengembangkan langkah-langkah konkret dalam konteks 'Environment and Sustainable Development', menegaskan komitmen mereka terhadap kerangka hukum yang berkelanjutan.
Saat ini, global sedang mengalami triple crisis planet, melibatkan perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati yang semakin cepat. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan pada agenda 'Environment and Sustainable Development'.
RI Sukses Gelar SCM ke-2, Hasilkan Strategi dan Gagasan untuk 10th World Water Forum
3 isu strategis
Pemerintah Indonesia menyoroti 3 isu strategis dalam pertemuan ini, termasuk kerjasama perubahan iklim di wilayah Asia Afrika, penanganan polusi plastik, dan penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar. Indonesia mengundang pandangan serta kontribusi dari negara-negara lain terkait dengan isu-isu ini.
Negara-negara di wilayah Asia Afrika memiliki keragaman situasi geografis, geoekonomi, geopolitik, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan nasional setiap negara berbeda-beda, mencerminkan proteksi terhadap kepentingan masing-masing, termasuk perlindungan lingkungan yang tercermin dalam posisi negosiasinya.
Sebagai negosiator, penting untuk memahami kondisi unik masing-masing negara dan mempelajari perspektif mereka. Hal ini memungkinkan pencapaian posisi bersama yang beragam namun didasarkan pada semangat kesetaraan dan solidaritas di antara negara-negara Asia Afrika.
Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap agenda global untuk mengakhiri polusi plastik, termasuk di lingkungan laut.
Indonesia saat ini tengah melaksanakan kebijakan tegas untuk mengatasi masalah sampah plastik dan polusi. Langkah konkret telah diambil dengan diberlakukannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Sampah Laut, yang bertujuan mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2024.
Selain itu, Indonesia menyoroti beberapa isu penting yang perlu ditangani dalam proses negosiasi, seperti definisi polusi plastik, cakupan siklus hidup plastik secara menyeluruh, plastik primer, plastik kompleks, baik dari segi kimia maupun polimer, serta langkah-langkah implementasi untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah polusi plastik ini.
Pembangunan Pesat di Bali, Lahan Pertanian Berkurang Drastis
Indonesia juga mengutamakan pengelolaan sampah dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan dalam beralih dari pendekatan linier ke pendekatan sirkular (3R-EPR-circular economy). Pendekatan ini melibatkan prinsip pengurangan melalui daur ulang atau pemulihan sumber daya dan bahan.
Lebih lanjut, dalam konteks perubahan iklim, Indonesia berkomitmen untuk mendukung penuh Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim (COP28).
ebagai bagian dari upaya ini, Indonesia telah meminta Sekretariat AALCO untuk menyelidiki lebih lanjut prinsip Tanggung Jawab Tetapi Berbeda dan Kemampuan Bersesuaian (CBDR-RC), dengan mempertimbangkan kondisi nasional dari negara-negara Anggota AALCO dan semangat solidaritas Asia-Afrika.
Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi perubahan iklim, memperkuat implementasi sepenuhnya dan secara efektif Perjanjian Paris.
Selain perubahan iklim dan penanganan polusi plastik, perdagangan ilegal satwa liar menjadi isu serius bagi negara-negara Asia Afrika. Banyak spesies satwa liar yang terancam punah, sehingga praktik ilegal seperti penangkapan, perdagangan, impor, ekspor, pemrosesan, kepemilikan, perolehan, dan konsumsi tumbuhan serta satwa liar ilegal menjadi perhatian utama bagi Indonesia.
Indonesia mengundang pandangan negara-negara Asia-Afrika mengenai kejahatan satwa liar yang berskala lintas negara, dan mendorong Sekretariat AALCO untuk memfasilitasi diskusi mengenai kejahatan satwa liar lintas negara pada pertemuan intersesi dan pertemuan tahunan AALCO ke-62.
Dalam akhir pernyataannya, pemerintah Indonesia berharap agar negara-negara anggota AALCO dapat menyajikan solusi inovatif terhadap isu-isu global terkini, serta bersama-sama mengutarakan keprihatinan dan prioritas Asia-Afrika dalam hal lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia Punya Potensi Besar dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Dekarbonisasi
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
