Antisipasi Krisis Pangan El Nino, Masyarakat Dapat Bansos Sampai Desember

Antisipasi Krisis Pangan El Nino, Masyarakat Dapat Bansos Sampai Desember
info gambar utama

Dampak dari fenomena El Nino di Indonesia menyebabkan kegagalan panen di banyak daerah. Kekeringan yang melanda mengakibatkan pola tanam yang biasanya berujung pada panen di bulan Desember menjadi tidak stabil.

Untuk mengatasi potensi krisis pangan yang mungkin terjadi pada akhir tahun dan awal 2024, pemerintah telah meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras, telur, dan daging ayam hingga bulan Desember 2023.

Dari Kementerian Keuangan telah menyediakan tambahan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mendukung penyaluran bansos beras yang diperpanjang hingga bulan Desember 2023. Hal ini sebagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ungkapkan dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (25/10/2023).

Langkah penyaluran bansos beras ini merupakan kelanjutan dari program bansos yang telah dimulai sejak Maret 2023. Keputusan untuk memperpanjang bantuan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi warga miskin, terutama di tengah kenaikan harga beras yang signifikan.

Begini Gambaran dan Dampak El Nino bagi Ketahanan Pangan di Indonesia

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, juga telah menyatakan bahwa jika anggaran negara memungkinkan, program bansos pangan ini akan diperpanjang hingga bulan Januari hingga Maret 2024. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menjelaskan harga beras terus meningkat, mencapai Rp13.852 per kilogram pada pekan ketiga bulan Oktober 2023.

Kenaikan harga beras tercatat di 283 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Harga beras tertinggi dilaporkan terjadi di Papua, mencapai Rp17.438 per kg, sementara harga terendah terjadi di pulau Jawa dengan Rp12.734 per kg pada pekan ketiga bulan Oktober 2023.

Ini adalah rata-rata harga wilayah pada periode tersebut. Bandingkan dengan awal 2023, harga beras berada dalam kisaran Rp10.000 hingga Rp11.000 per kg.

Menteri Keuangan juga mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran bansos beras sebesar Rp7,9 triliun dari Maret hingga Mei 2023 dan Rp8 triliun untuk tahap II pada September hingga November. Dengan penambahan bantuan beras hingga Desember, total alokasi dana untuk bantuan beras sepanjang tahun 2023 mencapai Rp18,5 triliun.

RI Tak Khawatir El Nino, Ada 6 Provinsi Bakal Jadi Juru Selamat

Evaluasi data dan penyaluran penerima bantuan

Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan tersebut dipercayakan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Namun, untuk tahap III pada bulan Desember, Bapanas bersama Ombudsman RI, Perum Bulog, ID Food, Satgas Pangan Polri, dan tujuh dinas provinsi melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan dan bansos beras.Program bansos beras ini sebelumnya telah dijalankan di tujuh provinsi, yaitu Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, hasil evaluasi menunjukkan ada tiga aspek yang perlu diperbaiki dan diperkuat, yaitu pemutakhiran data penerima bansos, peningkatan kualitas bansos, serta peningkatan mekanisme penggantian.

“Kami terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran bantuan ini. Sehingga dengan adanya perpanjangan bantuan pangan beras, penyaluran akan semakin baik dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” kata Rachmi, Minggu (29/10/2023) dikutip dari keterangan resmi.

Hasil pemutakhiran data menunjukkan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat berkurang dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Pengurangan ini berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial yang melibatkan perubahan data karena beberapa penerima bansos meninggal dunia, pindah lokasi, atau dianggap telah mampu mandiri.

Hore! Musim Kemarau Kering di Indonesia Diprediksi Segera Berakhir

Selain itu, dalam hasil evaluasi terkait kualitas bansos, Rachmi menyatakan bahwa Bapanas akan menyediakan alat pelacakan (tracking) untuk memantau pergerakan pengangkut dalam mendistribusikan bantuan pangan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan barang selama proses pengiriman.

Dalam mekanisme penggantian, pemerintah telah menyiapkan kontak dan unit khusus untuk menangani pengaduan masyarakat terkait program bantuan pangan. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa program bantuan pangan merupakan bagian dari pelayanan publik, sehingga penyelenggaraannya harus dipastikan tidak mengalami maladministrasi.

Penyaluran bantuan pangan beras dan protein hewani dilakukan oleh Bapanas melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembagian 10 kilogram beras selama tiga bulan berturut-turut kepada sekitar 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dijalankan oleh Perum Bulog.

ID Food bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur kepada 1,4 juta keluarga rentan stunting (KRS). Kedua program ini telah menyelesaikan tahap I pada Mei hingga Juli.

Penyaluran bantuan pangan tahap II dimulai sejak September 2023. Data terkini per 25 Oktober 2023 menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras melalui Perum Bulog telah mencapai 404.392 ton (67%), dengan rincian 200.556 ton (99,87%) pada bulan September, 195.695 ton (97,45%) pada bulan Oktober, dan 8.140 ton (4,05%) pada bulan November.

Sementara itu, penyaluran bantuan pangan berupa daging ayam ras dan telur ayam ras melalui ID Food telah mencapai 720.151 paket atau 49,8% dari target September sebesar 1.446.089 paket.

Tradisi Tortor dan Kultur Orang Batak dalam Melestarikan Lingkungan

Referensi:

  • Indonesia.go.id. Bantuan Pangan Diberikan hingga Desember. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7708/bantuan-pangan-diberikan-hingga-desember?lang=1

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News

Jika Anda tertarik untuk membaca tulisan Muhammad Fazer Mileneo lainnya, silakan klik tautan ini arsip artikel Muhammad Fazer Mileneo.

Terima kasih telah membaca sampai di sini