Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai role model ketahanan iklim berbasis masyarakat, terutama masyarakat adat, dalam Pertemuan 10th Facilitative Working Group (10th FWG) Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP) Road to UNFCCC COP28 yang berlangsung di Dubai pada tanggal 25–28 November 2023.
Pengakuan ini disampaikan oleh Pirawan Wongnithisathaporn, Programme Office Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation Thailand pada tanggal 7 November 2023.
Dalam pertemuan dengan perwakilan 14 regional masyarakat Adat dunia, Indonesia diwakili oleh Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Ia membahas perkembangan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, program Perhutanan Sosial, dan kolaborasi multi-pihak dalam upaya pemberdayaan berbasis kearifan lokal untuk kelestarian hutan dan alternatif penghidupan.
Camp Leakey Tempat Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Habitat Orangutan
Role model internasional
Mr. Pirawan Wongnithisathaporn dari AIPP Foundation Thailand memberikan pujian dan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Beruntung Indonesia mempunyai pemerintah yang aktif dalam pengakuan Adat, berbeda dengan negara Thailand. Oleh karena itu, Indonesia dapat menjadi role model bagi dunia internasional”, ujar Mr. Pirawan Wongnithisathaporn, Programme Office Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation Thailand dikutip dari keterangan resmi.
Peningkatan jumlah dan luasan Hutan Adat di Indonesia dipengaruhi oleh kerja sama antara pusat dan daerah, didorong oleh peraturan daerah Masyarakat Hukum Adat dan verifikasi lapangan oleh Tim Terpadu.
Strategi ini terbukti efektif, menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan luasan wilayah hidupnya setiap tahun.
Dari Baduy Untuk Indonesia: Kisah Inspiratif Penggerak Perekonomian Masyarakat Adat Baduy
Target Perhutanan Sosial di Indonesia adalah 12,7 juta hektar, tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut, dan hutan darat.
Hingga September 2023, Pemerintah telah mendistribusikan 9.642 unit Izin Perhutanan Sosial seluas ± 6,3 juta hektar. Program ini melibatkan 1,3 juta kepala keluarga atau hampir 5 juta jiwa sebagai penerima manfaat.
Di Nepal, pengelolaan hutan berbasis Perhutanan Sosial juga dilakukan, dengan pemerintah memberikan akses, pendampingan, pemodalan, dan akses pasar untuk pengelolaan hutan negara.
“Ini merupakan paket yang lengkap untuk produktivitas dan nilai tambah bagi alternatif penghidupan”, ujar Pema Wangmo LAMA, Programme Coordinator National Indigenous Women’s Federation (NIWF) Nepal.
Setelah penetapan Hutan Adat, Bambang menekankan perlunya pendampingan untuk mempertahankan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat adat.
Masyarakat umum juga berpartisipasi dalam penguatan hutan adat melalui pendanaan filantropi yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH berhasil menggalang pendanaan filantropi dari 4 institusi internasional untuk mendukung 108 Masyarakat Adat.
Selain itu, terdapat anggaran multipihak lainnya, seperti pendanaan pengurangan emisi berbasis result based payment dari Green Climate Fund dan Norwegia.
PKN 2023 di PT PFN: Menghargai Budaya dengan Hubungan Erat Manusia dan Lingkungan
Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga internasional, seperti KfW dan Bank Dunia, melalui proyek Forest Program di Sanggau Kalimantan Barat dan Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di 4 provinsi.
Hal ini bertujuan meningkatkan kegiatan pendampingan multipihak, termasuk peningkatan kapasitas Masyarakat Setempat dan Masyarakat Adat, fasilitasi dan penguatan mata pencaharian, serta peningkatan pengelolaan hutan lestari.
"Kami menghitung tutupan hutan dari 4,06 juta hektar target Perhutanan Sosial Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) selama periode 2016 hingga 2021 dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2015 sebagai FREL (tingkat emisi referensi hutan), implementasi Perhutanan Sosial dapat memberikan kontribusi sebesar 31,9 juta Ton CO2eq terhadap peningkatan cadangan karbon nasional untuk mencapai FOLU Net Sink”, ujar Bambang.
Sasi Laut di Maluku, Cara Unik Masyarakat Adat Jaga Kelestarian Laut
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
