Pandemi COVID-19 secara tidak langsung mempercepat digitalisasi pada dunia pendidikan. Meskipun sulit dilakukan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) harus dilaksanakan untuk menyelamatkan anak dari risiko tertular COVID-19.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei pelaksanaan PJJ berdasarkan pengaduan yang diterima. Survei yang bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa dan guru dalam melaksanakan dan menjalankan PJJ ini. Survei ini dipublikasikan pada Senin (08/2/2021) lalu dengan mengambil data 246 pengaduan KPAI sebagai responden utama dan 1.700 responden pembanding dari 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota.
Dari data tersebut, ditemukan bahwa peralatan yang paling sering digunakan para siswa adalah telepon genggam sebanyak 95,4 persen. Lalu, 23,9 persen siswa menggunakan laptop dan 2,4 persen menggunakan komputer.
Namun, terkait akses internet, 53,6 persen responden menyatakan tidak memiliki fasilitas wifi di rumahnya dan sisanya 46,4 persen memiliki fasilitas wifi.
Sebagai infrastruktur yang penting, pemerataan akses internet menjadi hal yang penting dalam mengupayakan digitalisasi pendidikan.
Data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 12.548 desa/kelurahan belum memiliki akses internet. Sebanyak 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T.
Dari 70.670 desa/kelurahan yang memiliki akses internet, hanya 49,3 persen yang layanan jaringannya 4G. Terdapat 68,54 persen yang masih 2G dan 44,35 persen yang terfasilitasi jaringan 3G.
Upaya Operator Seluler Membantu Siswa dan Guru Menjalani PJJ
Berbagai bantuan dari pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berjanji untuk melakukan percepatan infrastruktur digital. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, ia mengklaim bahwa pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di desa/kelurahan yang belum memiliki fasilitas internet.
Hal tersebut merupakan bagian dari peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang ia paparkan pada Jumat (26/6/2021) lalu. Menurutnya, peta jalan tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dengan empat fokus utama.
Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga akan menyiapkan dana Rp3,7 triliun untuk pengadaan alat-alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk program Digitalisasi Sekolah pada 2021.
Anggaran tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan sekitar 30 ribu sekolah di berbagai wilayah. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah 473.987 unit laptop, 23.473 unit konektor dan proyektor. Lalu 17.510 wireles router, 12.674 akses poin, 8.205 printer, 6.527 scanner, dan 45 speaker.
Bahkan, program ini akan terus berlanjut hingga 2024 dengan total anggaran mencapai Rp17,42 triliun.
Tidak berhenti di sana, Kemendikbudristek juga akan melanjutkan bantuan kuota belajar untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen pada bulan September mendatang.
"Pada September, Oktober, November 2021, kami akan salurkan Rp2,3 triliun untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru dan dosen," kata Nadiem, dikutip dari CNN Indonesia, pada Rabu (04/8/2021).
Kuota yang diberikan merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk seluruh aplikasi dan situs dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Namun, ada beberapa situs dan aplikasi yang diblokir.
Masih sama seperti tahun sebelumnya, besar kuota yang didapat akan dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan:
- Siswa PAUD mendapat 7 GB/bulan,
- Siswa pendidikan dasar dan menengah mendapat 10 GB/bulan,
- Guru mendapat 12 GB/bulan, dan
- Mahasiswa dan dosen 15 GB/bulan.
Subsidi kuota ini akan disalurkan pada 11-15 September, 11-15 Oktober, dan 11-15 November 2021.
Program Digitalisasi Sekolah, Pemerintah Libatkan 3 Universitas Garap Laptop Merah Putih
Perguruan tinggi juga turut serta
Tak lupa, perguruan tinggi pun mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana untuk memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa untuk semester ganjil Tahun Ajaran 2021-2022. Ia menganggarkan Rp745,2 miliar untuk program bantuan ini.
Bantuan ini menyasar 310.508 mahasiswa dengan jumlah bantuan Rp2,4 juta per mahasiswa untuk satu semester. Ia menyebut pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar lebih buat program ini.
"Targetnya adalah 74 persen mahasiswa aktif dari 419.605 mahasiswa yang tidak atau belum menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP/K)," katanya sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia pada Rabu (04/8/2021).
Menkeu juga menambahkan program ini dirancang untuk mencegah mahasiswa dari kelompok yang orang tuanya mendapat tekanan ekonomi akibat pandemi, agar tidak putus kuliah (drop out).
Untuk mendapatkan bantuan ini, mahasiswa harus mendaftarkan diri ke pimpinan perguruan tinggi. Namun, mahasiswa harus bisa menunjukkan bukti dirinya terdampak pandemi COVID-19. Misalnya dibuktikan dengan status orang tua atau wali meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), kerugian usaha atau dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha, atau penurunan pendapatan secara signifikan. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi akan mengajukan penerima bantuan ke Kemendikbudristek.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
