Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pernah menjadi wadah bagi tokoh dan organisasi Islam setelah kemerdekaan. Dibentuk pada 7 November 1945, Masyumi pernah menjadi kisah manis ketika organisasi Islam bersatu dalam satu wadah.
Masyumi memang didirikan sebagai reaksi atas kondisi umat Islam yang tidak terlalu menggembirakan setelah proklamasi. Hal ini bisa dilihat dari kurang terwakilkannya tokoh Islam dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Menukil dari Ketik Unpad, Senin (8/11/2021), Sejarawan Universitas Padjadjaran (Unpad) Wahyu Iryana menceritakan bahwa Masyumi sebenarnya sudah lahir pada zaman Jepang. Saat itu Jepang melihat Masyumi bisa membantu mereka untuk mengendalikan umat Islam di Indonesia.
Pada masa pendudukan Jepang, Masyumi saat itu bukanlah partai politik, tetapi hanya sebuah organisasi. Terdiri dari empat organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.
Setelah Indonesia merdeka, muncul serangkaian diskusi agar umat Islam memiliki kelompok partai politik. Di mana partai ini akan menjadi wadah penyaluran aspirasi bagi semua kelompok Islam.
Sejarah Hari Ini (7 November 1945) - Partai Masyumi Berdiri di Yogyakarta
Dicatat saat itu terjadi pembicaraan informal pada bulan September 1945 di Jakarta, seperti pembicaraan antara K.H. Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir dan Moh. Roem. Hasil pembicaraan informal itu kemudian disambut oleh tokoh Islam lain, kemudian mengkristal untuk membentuk partai politik Islam.
Historia menulis, pada Oktober 1945, Muhammad Natsir ditunjuk menjadi kepala komite untuk merealisasikan hal tersebut. Setelah keluar Maklumat no X, pada November tentang anjuran membentuk partai politik, Natsir langsung bergerak cepat.
Empat hari setelah keluarnya maklumat atau tepatnya 7 dan 8 November 1945 diadakanlah Muktamar Umat Islam di Gedung Muallimin Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh para tokoh dan pemimpin organisasi Islam.
Merujuk tulisan di CNN Indonesia, nama Masyumi akhirnya dipilih sebagai nama partai. Sedangkan posisi Ketua Umum terpilih nama Soekiman Wirjdosandjojo, lalu KH Hasyim Asy'ari dipilih sebagai ketua Majelis Syuro.
Pada anggaran dasarnya tercatat beberapa tujuan dari Masyumi, seperti terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi.
Dicatat oleh Deliar Noer, anggota Masyumi terdiri dari berbagai ormas hingga perorangan yang kemudian bergabung. Saat itu mereka juga memperbolehkan para anggotanya untuk dualisme agar lebih banyak menarik pengikut.
"Agar Masyumi dapat dilihat sebagai wakil umat Islam tanpa ada yang merasa terwakili," tulisnya dalam Partai Islam di Pentas Nasional.
Kisah persatuan yang tidak berlangsung lama
Kepengurusan awal Masyumi seperti mencerminkan sifat persatuan dari umat Islam. Kehadiran beberapa nama besar dari setiap organisasi Islam mewujudkan sebuah ukhuwah dalam Masyumi.
Dicatat oleh sejarawan Beggy Rizkiyansyah, Ketua Majelis Syuro ditempati K.H. Hasyim Asy’ari dari NU. Lalu Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah sebagai Ketua Muda I dan K.H. Wahid Hasyim sebagai Ketua Muda II.
Sedangkan untuk level Pimpinan Pusat Masyumi diketuai oleh Soekiman, politisi yang pernah di Sarekat Islam. Sedangkan beberapa anggota terdiri dari tokoh muda Islam baik perorangan maupun organisasi.
"Dia menjadi lambang persatuan umat Islam dan satu-satunya wadah politik umat Islam yang berpuluh tahun di upayakan ditengah perpecahan, konflik dan perbedaan yang mewarnai perjalananya," tulisnya dalam artikel berjudul 7 November 1945: Islam Politik dan Lahirnya Partai Masyumi, mengutip Republika.
Namun tiada gading yang tak retak, keputusan partai untuk membiarkan anggotanya dualisme layaknya sebuah bom waktu.
Sejarah Hari Ini (3 April 1950) - Mosi Integral Natsir
Mulai muncul pertentangan antara kelompok sosialis religius yang terdiri dari Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Roem dengan kelompok konservatif dan golongan tua yang dipimpin Soekiman dan Jusuf Wibisono.
“Soekiman memasuki agama melalui politik, dan sepak terjang perjuangannya selalu tak lepas dari urutan prioritas tersebut. Sedangkan Natsir menempuh jalan sebaliknya,” tulis Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral.
Setiap anggota memiliki pandangan yang berbeda, sehingga sulit menyatukan setiap pandangan. Tidak butuh waktu lama, persatuan yang diharapkan berlangsung lama akhirnya terkoyak.
Pada 1947, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) kemudian meninggalkan Masyumi dan bergabung bersama kabinet kabinet Amir Syarifuddin untuk mendapat jabatan politik. Tentunya yang paling mengguncang adalah keluarnya NU, pada muktamar NU ke-19 di Palembang tanggal 28 April sampai 1 Mei 1952.
Hai ini berawal dari Kongres Masyumi di Yogyakarta pada Desember 1949, saat itu fungsi Majelis Syuro yang berisi para ulama dan kiai mulai dipreteli, hanya berfungsi sebagai dewan konsultatif yang tak memengaruhi kebijakan partai.
NU dalam kongres juga memberikan usulan agar Masyumi berubah menjadi federasi supaya menjamin pembagian kekuasaan lebih proposional. Tetapi usulan NU untuk mengubah struktur Masyumi ditolak dalam kongres.
“Hubungan antara Masyumi dan NU tidak pernah pulih sejak peristiwa Kongres 1949,” tulis Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967.
Dibubarkan tetapi tetap dikenang
Mohammad Natsir dalam sebuah kampanye Masyumi, jelang Pemilu 1955. pic.twitter.com/yIPcajTRaf
— Potret Lawas (@potretlawas) April 6, 2018
Partai Masyumi yang tadinya diharapkan menjadi pemenang dalam Pemilu akhirnya tidak kesampaian. Perpecahan membuat perolehan suara partai Masyumi di pemilu 1955 berada di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI).
Sedangkan posisi NU, berada di urutan ketiga di atas Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 1952, NU sendiri telah membentuk Liga Muslimin Indonesia bersama PSII dan Perti.
"Perkumpulan ini, yang cukup luwes mengakomodasi kehendak ketiga partai untuk menjaga kemandiriannya masing-masing, tak mampu secara berkelanjutan menggantikan kedudukan Masyumi karena lemahnya persatuan,” tulis Remy.
Partai Masyumi kemudian berakhir tragis setelah dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Para pemimpinnya disebut terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dianggap sebagai gerakan separatis.
Perpustakaan Ulama Pertama di Indonesia Diresmikan
Bersamaan dengan itu organisasi Islam kemudian menarik diri dari Masyumi, seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Sedangkan para pemimpin Masyumi, seperti Natsir harus merasakan jeruji besi.
Cendekiawan Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif menyebut salah satu pihak yang paling bahagia dengan pembubaran Masyumi adalah PKI. Sebagai rival abadi, PKI memang berupaya agar hak hidup Masyumi dicabut selama-lamanya.
"Yang paling bersorak-ria atas kematian Masyumi ini tentu saja PKI, sementara partai-partai santri lainnya hanya diam membisu, tidak ada pembelaan sama sekali," tulis mantan Ketua PP Muhammadiyah ini dalam artikelnya bertajukMatinya Partai Masyumi dan Sorak-sorai PKI.
Walau begitu, pria yang kerap disapa Buya Maarif ini juga menyampaikan dua kritik kepada Masyumi. Hal pertama adalah tidak tepatnya strategi partai yang mengupayakan agar Islam menjadi dasar negara berhadapan dengan pancasila.
Kedua, kurang bijaknya sikap politik tiga pimpinan partai Masyumi yang terlibat dalam gerakan PRRI yang dimotori komandan daerah, walau adanya intimidasi yang mereka dapatkan di Jakarta.
Tetapi dirinya memandang pembubaran Masyumi merupakan insiden buruk dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebuah kejadian yang dampak buruknya masih terasa hingga saat ini.
"Kematian partai Masyumi dapat ditafsirkan sebagai bencana politik nasional yang dampak buruknya masih dirasakan sampai hari ini. Demokrasi Indonesia masih belum juga menemukan jati-dirinya yang mantap!" tegasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
