Menjadi penopang utama dalam kehidupan bernegara sekaligus bagi masyarakat, harus diakui bahwa di tahun 2021 Indonesia masih harus mengalami tantangan besar di sektor ekonomi, apalagi jika bukan karena situasi pandemi yang melanda.
Jika ingin mengetahui secara sederhana bagaimana gambaran tantangan yang harus dihadapi dari sektor ekonomi, dalam skala besar hal tersebut dapat dilihat dengan mudah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang dipublikasi oleh pihak Kementerian Keuangan.
Dibandingkan dengan kondisi normal sebelum situasi pandemi melanda, harus diakui bahwa sama halnya--meski tidak separah tahun 2020, tahun 2021 ini masih ada ketimpangan cukup besar antara anggaran pendapatan dengan pembelanjaan, yang disinyalir kian membengkak salah satunya untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.
Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan tersebut telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya selama masa pandemi.
Klaim bahwa kondisi perekonomian tahun 2021 tidak separah tahun 2020 juga muncul karena berbagai laporan yang membuktikan bahwa perekonomian di sejumlah provinsi di Indonesia mulai mencatatkan pertumbuhan positif, bahkan berhasil keluar dari jerat resesi.
Pada periode yang sama, terhitung ada sebanyak 10 provinsi yang mencatatkan laporan positif tersebut yang terdiri dari Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.
Ibarat menjadi penyemangat dan berusaha keras untuk melakukan berbagai cara agar kondisi perekonomian kembali pulih, berbagai pihak yang tidak hanya terdiri dari pemerintah melainkan juga pihak swasta maupun masyarakat, bersama-sama telah melakukan berbagai usaha sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing untuk membangun kembali geliat perekonomian di tanah air.
Apa saja pertumbuhan dan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk kembali menciptakan pergerakan ekonomi yang bergairah di sepanjang tahun 2021? Berikut rangkumannya.
Keluar dari Jerat Resesi, Provinsi Ini Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif Pada Q1 2021
Geliat investasi dalam bentuk PMDN dan PMA
Harus diakui bahwa penanaman modal atau investasi adalah salah satu siklus penting dalam berjalannya perputaran uang di dalam negeri. Beruntung, sepanjang tahun 2021 ini--sampai dengan Q3 2021, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dengan baik.
Dalam laporan yang rutin dipublikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tercatat bahwa pada Q1 2021, realisasi investasi di Indonesia menyentuh angka Rp219,7 triliun, atau meningkat sebesar 4,3 persen jika dibandingkan Q1 Tahun 2020.
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode Q1 sebelumnya (Oktober-Desember 2020), capaian tersebut meningkat sebesar 2,4 persen. Lebih detail, angka tersebut terdiri dari Rp108,0 triliun PMDN dan Rp111,7 triliun PMA.
Selanjutnya di Q2, realisasi investasi juga berhasil mengalami peningkatan sebesar 16,2 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, yaitu dari Rp191,9 triliun menjadi Rp223,0 triliun.
Ivestasi tersebut terdiri dari kontribusi PMA sebesar Rp116,8 triliun dan PMDN sebesar Rp106,2 triliun. Kabar baiknya, investasi ini telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 311.922 tenaga kerja di Indonesia.
Munculnya gelombang kedua pandemi yang terjadi di kisaran pertengahan tahun rupanya juga memberikan dampak terhadap realisasi investasi di Q3 2021 yang mengalami pertumbuhan sedikit lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya.
Tercatat bahwa pada periode tersebut, realisasi investasi yang diraih berada di angka Rp216,7 triliun, yang terdiri dari kontribusi PMA sebesar Rp103,2 triliun dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun. Meski begitu, pada kurun waktu tersebut investasi yang terjadi tercatat mampu menyerap sebanyak 133.972 tenaga kerja baru.
Jika diakumulasi secara keseluruhan mulai dari bulan Januari hingga September 2021, realisasi investasi yang sudah berjalan di tanah air berada di angka Rp659,4 triliun.
Deretan Provinsi dengan Proyek Investasi Asing Terbanyak Q1 2021, Jabar Paling Bergairah
Pembangunan infrastruktur untuk penopang ekonomi
Melihat angka di atas, otomatis akan menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai kemana aliran dana investasi tersebut digunakan? Masih merujuk pada laporan yang sama, baik investasi dalam bentuk PMDN maupun PMA diketahui telah didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur guna menopang gerak perekonomian itu sendiri.
Tersebar ke berbagai wilayah tidak hanya di Pulau Jawa melainkan juga ke sejumlah wilayah besar lainnya seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Merujuk kepada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa pada tahun 2021 ini sejumlah dana yang diterima telah dialokasikan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di lima sektor, yaitu pertama penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari pembangunan bendungan, sarana transportasi layaknya jalan tol, dan unit fasilitas rakyat seperti sekolah dan sejenisnya.
Adapun salah satu proyek infrastruktur yang di tahun ini terealisasi dengan baik di antaranya adalah rampungnya jalan tol pertama di Kalimantan tepatnya Kalimantan Timur secara penuh, yang diharapkan dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru lewat perbaikan jaringan logistik yang lebih efektif serta efisien.
Selain itu, target pembangunan infrastruktur yang kedua juga datang dari program Padat Karya Tunai (PKT). Di mana pada tahun 2021 sendiri terdapat anggaran PKT sebesar Rp21,2 Triliun yang menyerap sebanyak 988.054 tenaga kerja.
Untuk program prioritas infrastruktur ketiga datang dalam bentuk pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang, yang diproyeksikan akan membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat di masing-masing daerah.
Adapun program prioritas yang keempat adalah pengembangan food estate di tiga lokasi yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur, disusul dengan program prioritas kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) terpadu yang berada di Batang, Jawa Tengah.
Pembangunan Ekonomi Inklusif, Menuju dan Hadapi Era Society 5.0
Ragam komoditas ekspor baru dan potensial di Indonesia
Tidak hanya melakukan pembangunan yang mengandalkan pendanaan terutama dari segi PMA, jangan melupakan sektor ekspor Indonesia yang sejak lama telah menjadi salah satu penyumbang besar bagi pendapatan negara.
Menurut data Badan Pusat Statistik, secara kumulatif nilai ekspor Indonesia mulai dari bulan Januari hingga Oktober 2021 telah mencapai angka 186,32 miliar dolar AS, atau naik 41,80 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020.
Dengan mengenyampingkan komoditas ekspor yang sejak dulu sudah banyak dikenal sebagai penyumbang pendapatan tersebsar seperti sektor migas, harus diakui bahwa di tahun 2021 terdapat sejumlah catatan komoditas ekspor baru yang dikirimkan secara perdana, dan kedepannya dinilai berpotensi untuk menjadi komoditas andalan.
Salah satu contohnya adalah pengiriman perdana ekspor teh yang dikelola oleh holding Perkebunan Nusantara yakni PTPN III berupa 176 ton teh ke pusat Starbucks Corporation di Seattle, Amerika Serikat pada bulan April lalu.
Pengiriman ini pada dasarnya merupakan langkah awal dari kesepakatan nilai kontrak sebesar 322 ribu dolar AS atau setara Rp4,5 miliar.
Lain itu, hal lain yang tak diduga dapat menjadi komoditas ekspor baru adalah bahan pangan berupa petai dan jengkol, yang pada bulan Agustus lalu diekspor secara perdana ke Jepang dengan nilai awal yang berada di kisaran Rp339 juta lewat pengiriman sebanyak 4 ton.
Porang, Komoditas Ekspor yang Sedang Populer dan Menjanjikan Bagi Petani Indonesia
Relaksasi Pajak dan Program PPnBM nol persen untuk dongkrak transaksi otomotif
Berpaling dari pergerakan ekonomi yang berasal dari pendapatan investasi dan ekspor, hal lain yang tak kalah penting adalah mengenai pendapatan negara yang berasal dari masyarakat sendiri atau dalam hal ini pajak.
Memahami bahwa kondisi perekonomian rakyat sedang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, beruntung pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan salah satunya lewat program insentif dan relaksasi pajak.
Tercatat bahwa insentif pajak yang diberlakukan pemerintah selama situasi pandemi berlangsung antara lain adalah insentif PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pekerja karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
Lewat kebijakan tersebut, karyawan diproyeksikan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.
Lain itu, insentif pajak juga diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat insentif PPh final tarif 0,5 persen yang ditanggung pemerintah. Lewat kebijakan tersebut, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak melainkan hanya perlu menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
Menilai bahwa pemberian intensif dan relaksasi pajak saja belum cukup, sebagai salah satu upaya untuk mendorong perputaran uang pemerintah bahkan memberlakukan pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan untuk mendorong industri otomotif yang sempat melesu.
Pertama kali diajukan pada akhir tahun 2020 oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, program tersebut akhirnya baru disetujui oleh Kementerian Keuangan dan baru bisa berjalan mulai bulan Maret 2021. Sementara itu estimasi terhadap penambahan output industri otomotif yang diperkirakan oleh Kementerian Perindustrian dapat menyumbang pemasukan negara berada di kisaran sebesar Rp1,4 triliun.
Adapun skema dari program yang sudah berjalan tersebut terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap 1 untuk periode Maret-Mei 2021 dengan diskon PPnBM sebesar 100 persen, diikuti tahap 2 untuk periode Juni-Agustus dengan diskon PPnBM sebesar 50 persen, terakhir tahap 3 untuk periode September-Desember dengan diskon PPnBM sebesar 25 persen.
Beruntung, program PPnBM tahap 1 yang berjalan nyatanya berhasil membuat angka penjualan mobil sepanjang Maret 2021 mencapai 85 ribuunit (wholesale) atau dapat dikatakan meningkat pesat sebesar 172 persen dibandingkan penjualan mobil pada bulan sebelumnya. Angka tersebut bahkan diklaim Gabungan Asosiasi Manufaktur Mobil Indonesia (Gaikindo) mendekati pencapaian normal sebelum situasi pandemi yang berada pada kisaran 95.000 unit.
Di sisa tahun 2021 ini, kebijakan PPnBM yang masih berlaku ada di tahap ke-tiga yaitu dengan besaran keringanan di angka 25 persen.
Penjualan Mobil Semakin Meroket Pasca Kebijakan PPnBM
Perkembangan dan Digitalisasi UMKM
Jika bicara mengenai sektor perekonomian tanah air, satu hal yang tidak dapat dihilangkan keberadaannya, bahkan jika ada satu bidang yang harus diakui sebagai penggerak ekonomi utama dalam negeri, gelar tersebut jatuh kepada industri UMKM.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut merujuk kepada fakta bahwa kenyataannya UMKM telah menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) RI, dengan persentase sebesar 61,07 persen, atau senilai Rp8.573,9 triliun.
Angka tersebut lebih tinggi dari usaha besar dengan nilai aset dan pendapatan tahunan di atas UMKM, yang hanya memberikan kontribusi untuk PDB sebesar Rp5.464,7 triliun.
Karena itu pula, tak heran jika seiring dengan perkembangan sekaligus situasi pandemi yang terjadi, di mana semuanya dituntut untuk serba digital, pemerintah sejak awal tahun terkesan semakin gencar untuk melakukan program transformasi digital di industri UMKM, atau yang lebih dikenal juga dengan istilah UMKM go digital.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, per bulan Juni 2021 tercatat sudah ada sebanyak 13,5 juta UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Angka tersebut merupakan pertumbuhan dari data per bulan Desember 2020, di mana diketahui baru ada sebanyak 3,8 juta UMKM yang sudah go digital.
Kemudian, angka tersebut kembali meningkat pesat sampai dengan bulan Maret 2021 menjadi 4,8 juta UMKM, yang artinya bertambah sebanyak 1 juta UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem digital hanya dalam kurun waktu kurang dari empat bulan.
Seperti yang sudah disebutkan di awal, berbagai pihak yang berkontribusi dalam melakukan upaya pergerakan dan transformasi ekonomi yang bergairah pasalnya bukan hanya dilakukan oleh pemerintah.
Jika bicara mengenai aspek digitalisasi UMKM, sisi lain yang juga turut berkontribusi adalah pihak swasta dalam hal ini perusahaan penyedia platform atau layanan yang menjadi sarana bagi para pelaku UMKM memasarkan produknya dengan mengandalkan kemajuan teknologi.
Seperti yang kita tahu, sejauh ini sudah banyak bermunculan sejumlah platform yang lewat kehadirannya dapat memfasilitasi para pelaku UMKM dengan bentuk usaha paling kecil sekalipun, untuk dapat meraih potensi maksimal dengan menekan biaya operasional secara efisien namun meraih keuntungan semaksimal mungkin.
Melihat potensi tersebut, tak heran jika kedepannya atau sementara ini hingga tahun 2024 mendatang, Kemenkop berharap jumlah UMKM yang sudah mengadopsi operasional digital akan sampai di kisaran 30 juta dengan target pertumbuhan sebanyak 6 juta per tahunnya.
UMKM Bersaing di Era Transformasi Digital, Kenapa Tidak?
Geliat wirausahawan muda dan ekonomi kreatif
Jika upaya pemulihan ekonomi sebelumnya dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, satu hal yang tak boleh dilupakan sejatinya adalah para pelaku perekonomian yang paling berpengaruh dalam hal ini warga negara atau masyarakat Indonesia itu sendiri.
Pemerintah mungkin melakukan upaya kebangkitan ekonomi sesuai dengan porsi dan perannya dalam hal ini mengatur kebijakan terkait arah APBN, realisasi dan distribusi investasi, kebijakan terkait insentif serta relaksasi pajak, dan sebagainya.
Namun di sisi lain, masyarakat juga melakukan hal yang sama sesuai dengan porsinya atau dalam hal ini menciptakan pergerakan sekaligus pertumbuhan di bidang kewirausahaan yang tak dimungkiri bahkan ikut membuka lapangan pekerjaan baru.
Meski kita semua tahu bahwa ‘tahun pandemi’ adalah waktu yang sulit untuk sekedar bertahan hidup, namun nyatanya di Indonesia tetap terdapat segelintir masyarakat yang berhasil membuktikan bahwa harapan untuk bangkit dari terpuruknya kondisi ekonomi akibat situasi pandemi itu tetap ada.
Berangkat dari hal tersebut, beruntungnya GNFI kerap beberapa kali menyorot keberhasilan segelintir orang yang telah berupaya untuk membangun harapan dari sisi ekonomi di sepanjang tahun 2021, terutama dalam bentuk perintisan usaha yang terbukti dapat bertahan di tengah kepungan pandemi.
Adapun rangkaian cerita dan bukti dari keberhasilan akan upaya mengangkat perekonomian dengan menciptakan usaha baru di berbagai bidang termasuk ekonomi kreatif tersebut kerap dirangkum dalam catatan konten spesial di antaranya Yang Muda Yang Perkasa dan Evolusi Wirausahawan Muda.
Sebagai salah satu contoh, bukti yang secara nyata dapat dijadikan motivasi adalah langkah besar yang dilakukan oleh Garry Yusuf, seorang pemuda berusia 18 tahun yang di tengah situasi pandemi nyatanya telah melahirkan sebuah bisnis di bidang kuliner yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang.
Atau Afan Syahdana, yang juga berhasil merintis usaha kuliner bersama keluarganya di tengah situasi pandemi dan berhasil membuka 100 cabang serta memberikan pekerjaan kepada sebanyak 1.100 karyawan yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Melihat geliat positif dan sederet upaya pemulihan yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa terkecuali, tentu harapannya yang tersisa dari tahun 2021 ini bukan hanya keterpurukan yang tidak terlupakan, melainkan juga semangat dan upaya bersama-sama dalam memulihkan perekonomian di Indonesia.
Ekonomi Kreatif dan Kontribusinya Terhadap Perekonomian Indonesia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
