Sejarah BPUPKI dari Latar Belakang Hingga Hasil Sidang

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang dalam melawan kepenjajajahan, negara ini memiliki beberapa badan dengan peran yang cukup penting. Salah satunya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita kenal BPUPKI. Badan yang dibentuk oleh Jepang ini memang dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Wikipedia Indonesia, BPUPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerindah pendudukan balatentara Jepang di Jawa. Pendirian badan ini diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada dan benar-benar diresmikan pada 29 April 1945.

Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI

BPUPKI memiliki latar belakang sesuai dengan Maklumat Gunseikan Nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Diawali dengan cita-cita Jepang yang ingin membangun kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya menurut kekuasaannya. Ketika akan dicetuskan, Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat justru melancarkan serangan mendadak di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941.

Menghadapi situasi yang gawat, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan Indonesia tentang janji kemerdekaan yang akan segera diwujudkan.

Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan akan memberikan kemerdekaan ke wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur pada pembuka pidato di depan para perwakilan parlemen Jepang. Pidato ini dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’. Lalu 2 hari berikutnya, tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali bersamaan dengan berkibarnya bendera Indonesia di sebelah bendera Jepang. Hal ini dilakukan Jepang sebagai bentuk merealisasikan perjanjian terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Jepang juga berharap Indonesia dapat membantu mereka di perang Asia Pasifik.

Mengutip dari website kemdikbud.go.id pada 28 Mei 1945 dilakukan upacara peresmian BPUPKI di gedung Chuo Sangi In, jalan Pejambon, Jakarta.

Baca juga: Mengenai Hari Lahirnya Pancasila

Anggota BPUPKI

Dokuritsu Junbii Chosakai yang dalam bahasa Jepang juga disebut BPUPKI, memiliki anggota berjumlah 62 orang perwakilan Indonesia dan ditambah 8 perwakilan Jepang yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Raden Pandji Soeroso dan perwakilan Jepang, Ichibangase Yosio. Berikut adalah anggota BPUPKI:

tua: Ichibangase Yosio dan Raden Pandji Soeroso

Anggota:

Soekarno
Mohammad Hatta
Ki Hajar Dewantara
Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
Samsi Sastrawidagda
Sukiman Wiryosanjoyo
Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
KH A Ahmad Sanusi
KH Wahid Hasyim
H Agus Salim
Raden Ashar Sutejo Munandar
Abdul Kahar Muzakir
Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
Raden Ruseno Suryohadikusumo
KH Abdul Halim Majalengka (Muhammad Syatari)
KRMT Ario Wuryaningrat
Ki Bagus Hadikusumo
KH Mas Mansoer
KH Masjkur
Agus Muhsin Dasaad
Liem Koen Hian
Mas Aris
Mas Sutarjo Kartohadikusumo
AA Maramis
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
Mas Susanto Tirtoprojo
Mohammad Yamin
Raden Ahmad Subarjo
Raden Hindromartono
AR Baswedan
Raden Mas Sartono
Raden Panji Singgih
Raden Syamsudin
Raden Suwandi
Raden Sastromulyono
Yohanes Latuharhary
Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
Oey Tiang Tjoei
Oey Tjong Hauw
Bandoro Pangeran Hario Purubojo
PF Dahler
Parada Harahap
Soepomo
Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
Raden Abdul Kadir
Raden Abdulrahim Pratalykrama
Raden Abikusno Cokrosuyoso
RAA Purbonegoro Sumitro Kolopaking
Raden Adipati Wiranatakoesoema V
Raden Mas Margono Joyohadikusumo
RMTA Suryo
R Otto Iskandardinata
Raden Panji Suroso
Raden Ruslan Wongsokusumo
Raden Sudirman
Raden Sukarjo Wiryopranoto
Raden Buntaran Martoatmojo
Bendoro Pangeran Hario Bintoro
KRT Rajiman Wedyodiningrat
Tan Eng Hoa
Itibangase Yosio
Matuura Mitukiyo
Miyano Syoozoo
Tanaka Minoru
Tokonami Tokuzi
Itagaki Masumitu
Masuda Toyohiko
Ide Teitiroo

Sidang BPUPKI

Setelah dibentuk dan diresmikan, BPUPKI dalam perjalanannya sudah melakukan dua kali sidang, yaitu pada 29 Mei 1945-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945.

Sidang BPUPKI I

Pada masa sidang pertama yang dilakukan di gedung Chuo Sangi In, jalan Pejambon, Jakarta ini dibahas tentang rumusan dasar Negara Indonesia. Ada tiga tokoh utama dari 39 tokoh yang berpidato pada masa sidang pertama BPUPKI.

1. Moh. Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945, Moh. Yamin berpidato dengan mengemukakan gagasan lima dasar negara, yaitu:

Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan Rakyat

2. Dr. Soepomo

Dr. Soepomo selanjutnya berpidato kedua pada tanggal 31 Mei 1945 dengan mengemukakan gagasan dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka yang berisi:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir batin
Musyawarah
Keadilan Sosial

3. Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno juga berpidato dengan mengemukakan lima dasar negara yang dinamakan Pancasila yang berisi:

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan
Mufakat atau Demokrasi
Kesejahteraan Sosial
Ketuhanan Yang Maha Esa

Pidato Ir. Soekarno juga sekaligus mengakhiri sidang BPUPKI yang pertama dan mengalami masa reses persidangan selama satu bulan dan juga menandakan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni.

Sebelum dimulainya masa reses ini juga dibentuk panitia kecil yang sekarang dikenal dengan nama “Panitia Sembilan” yang terdiri dari:

Ketua: Ir. Soekarno

Wakil ketua: Drs. Mohammad Hatta

Anggota:

Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H.
Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim
Abdoel Kahar Moezakir
Raden Abikusno Tjokrosoejoso
Haji Agus Salim
Mr. Alexander Andries Maramis.

Panitia sembilan ini juga merumuskan piagam Jakarta yang berisi beberapa rumusan:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI II

Pada sidang kedua yang berlangsung dari 10-17 Juli 1945, ada beberapa hal yang dibahas yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Rancangan Bentuk Negara, Wilayah, dan Kewarganegaraan. Selain itu juga dibahas tentang susunan pemerintah, unitarisme, dan federalisme.

Pada sidang kedua ini, dibentuk juga panitia kecil yang berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno untuk membahas Undang-Undang Dasar, Ekonomi, Keuangan, Pendidikan, dan Pengajaran.

Pada 11 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI juga dibentuk panitia kecil lainnya yang berjumlah 7 orang untuk merancang UUD 1945, pada 13 Juli dan dilaporkan pada 14 Juli sebagai hasil laporan perancangan UUD. Adapun laporan rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu:

Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia
Pembukaan UUD atau preambule
Batang tubuh UUD atau isi

Hasil perancangan UUD ini disetujui oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945 yang berisi pembukaan dan isi yang disusun atas pasal-pasal di dalamnya. Setelah sidang BPUPKI selesai, Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 membubarkannya karena dianggap sudah menyelesaikan tugas dengan baik.

Lalu oleh Jepang dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Iinkai.

PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno setelah BPUPKI dibubarkan dan berikutnya dipersiapkan Kemerdekaan Indonesia.

_Referensi:
_{https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha-Usaha_Persiapan_Kemerdekaan}
_{https://katadata.co.id/safrezi/berita/61bc2dff0ebde/sejarah-susunan-organisasi-dan-hasil-sidang-bpupki}
_{https://sma13smg.sch.id/materi/sejarah-bpupki-dan-ppki/#:~:text=BPUPKI%20diresmikan%20pada%20tanggal%2028,orang%20yang%20diketuai%20oleh%20Ir.}
_{https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-bpupki/}

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News