Kawan GNFI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pernah bilang jika penduduk miskin berbesan dengan penduduk miskin lainnya maka akan melahirkan penduduk miskin baru.
Secara hitungan matematis mungkin benar, ada dua keluarga miskin yang bersatu, hingga secara himpunan angka menjadi lebih besar.
Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, pernyataan Muhadjir itu kurang tepat karena akan menyinggung perasaan masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi.
''Jangan mengkambinghitamkan orang miskin nikah sama orang miskin,'' kata Yandri dalam CNN Indonesia (5/8/2020).
Meski begitu, nyatanya ada catatan bahwa penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, dan pemicu faktor kemiskinan bukan karena perkawinan atau soal berbesan.
Kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk dengan rerata pengeluaran konsumsi per kapita saban bulannya berada di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari, dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Lantas seperti apa sebenarnya statistik penduduk miskin di Indonesia? Berikut data yang diolah dari BPS, periode Maret 2014 hingga Maret 2020.
BPS mencatat, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau setara 26,42 juta jiwa, naik 0,56 persen ketimbang September 2019 (9,22 persen) atau setara 24,79 juta jiwa.
Adapun pertumbuhan kemiskinan itu jumlahnya nyaris setara dengan jumlah penduduk miskin pada September 2017. Meski begitu, catatan-catatan tadi membuktikan bahwa secara umum penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun.
Boleh jadi karena peningkatan SDM hingga mereka mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup, atau pertumbuhan sektor UMKM atau industri rumah tangga yang terus menjamur.
Kehilangan pekerjaan pemicu kemiskinan, bukan karena berbesan
Ledakan angka kemiskinan diprediksi bakal kembali meolnjak di Indonesia. Akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan berdampak pada perekonomian keluarga, hingga terpuruk di bawah garis batas kemiskinan.
Skenario terburuk yang dibuat oleh bank dunia (World Bank) menyebut, bahwa hingga akhir tahun jumlah penduduk miskin di Indonesia berpotensi bertambah menjadi 920.000 keluarga.
Tentunya ini akan terjadi jika program-program perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan optimal.
Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), melaporkan bahwa hingga 2 Juni 2020 sudah ada 3,05 juta pekerja Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Jumlah itu diprediksi bertambah hingga 5,23 juta jiwa hingga akhir 2020.
Sementara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi UKM) memperkirakan 47 persen UMKM dari total 67,4 juta (per 2019) akan gulung tikar.
Jika melihat dari apa yang dipaparkan di atas, berbesan dengan orang miskin bukan biang kerok untuk menciptakan penduduk miskin baru.
Negara mengupayakan masyarakat bangkit dari kemiskinan
Salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan adalah selain memberikan bantuan sosial, juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi para pekerja yang terdampak. Kartu Prakerja boleh jadi sebagai salah satu contoh untuk menstimulus dan memetakan potensi tenaga kerja di Indonesia.
Dalam laman DJKN Kemenkeu juga disebutkan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat terutama bagi kelompok yang rentan terkena dampak agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial.
Beberapa program yang dilakukan antara lain peningkatan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKN), peningkatan dan perluasan Kartu Sembako, penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja, pembebasan tagihan listrik, Bantuan Sosial (tunai dan sembako), dan BLT Dana Desa.
Selain itu terdapat program tambahan bantuan subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pun cukup besar, yakni mencapai Rp205,20 triliun.
Pemerintah tentu berharap perlindungan sosial tersebut dapat digunakan dengan lebih efektif, tepat sasaran, tidak disalahgunakan serta mampu menjaga daya beli masyarakat serta terus menurunkan angka kemisinan.
Negara termiskin di dunia
Dalam catatan World Bank dan IMF yang dirilis awal tahun ini, dari daftar 100 negara termiskin di dunia, Indonesia berada pada posisi ke-88 (versi World Bank) dan 92 (versi IMF).
Berikut ini tabel negara-negara termiskin di dunia berdasarkan PDB per kapitanya. Angka PDB menggunakan mata uang dalam bentuk dolar AS.
Dari data-data itu jelas terlihat bahwa Indonesia masih masuk daftar negara dengan PDB (dolar AS) tertinggi dari 100 daftar negara versi World Bank maupun IMF.
Baca juga:
- Sektor Pertanian Indonesia Terbukti Kebal Pandemi
- Melihat Potensi Besar Investasi Asing di Indonesia
- Kebut Pembangunan, KEK Mandalika Butuh Ribuan Pekerja Lokal
- Memprediksi Indonesia yang Bakal Jadi Jawara E-Commerce Dunia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
