Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat dimulai pada 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan melalui Youtube Seketariat Presiden, Kamis (1/7/2021).
"Setelah dapatkan banyak masukan, menteri, ahli kesehatan dan kepala daerah, saya memutuskan untiuk memberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus untuk Jawa-Bali," kata Jokowi
Keputusan ini perlu diambil seiring dengan lonjakan kasus positif Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk kehadiran varian baru dengan penyebaran yang lebih cepat.
"Situasi ini mengharuskan kita ambil langkah-langkah tegas agar kita bersama-sama dapat membendung Covid-19," jelasnya.
Memang, kasus virus corona dalam satu pekan ini naik 34,6 persen atau 168.767. Kenaikan kasus paling tinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.058 kasus. Satgas Covid 19 juga mengatakan, kenaikan kasus tertinggi juga terjadi di Jawa Barat sebanyak 10.367 kasus, Jawa Timur 2.905 kasus, Yogyakarta 2.173 kasus, kemudian Kalimantan Timur naik 1.749 kasus.
Penghayat Kepercayaan, Bagian Dari Masyarakat Yang Harus Kita Jaga Dan Hormati
Berbeda di kota, berbeda di desa. Masyarakat adat cenderung tidak tersentuh dengan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah Suku adat Baduy yang hingga sekarang warganya tidak tersentuh penyakit ini. Diketahui bedasarkan data sejak pertama kali muncul Maret 2020 lalu hingga Juni 2021, tidak seorang pun ada warga Baduy yang positif kasus Covid-19.
"Betul sampai saat ini kita tidak menerima satu pun kasus Covid di masyarakat Baduy. Ini berlaku sejak pandemi tahun 2020 sampai sekarang bulan Juni 2021," ungkap Dr Maytri Nurmaningsih, Kepala Puskesmas Cisimeut, Kabupaten Lebak, Banten.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, yang mengatakan masyarakat adat cenderung lebih aman dari Covid-19 ketimbang masyarakat perkotaan.
"Pandemi ini banyak terjadi di perkotaan. Justru masyarakat di perkampungan bahkan masyarakat adat tidak tersentuh Covid-19," ujar Sjamsul, menukil Antara.
Menurutnya Sjamsul, kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi masyarakat adat menjadi salah satu alasan Covid-19 tidak hadir di antara mereka. Dirinya mencontohkan, hal ini terjadi pada masyarakat Baduy di Kanekes dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan
"Justru di daerah-daerah pinggiran khususnya di masyarakat adat, di sini justru tidak tersentuh dengan pandemi. Ini secara jelas masyarakat adat masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokal," ucapnya.
Komitmen masyarakat adat hadapi pandemi Covid-19
Jaro Saija, kepala desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, sangat bangga karena warganya tidak ada satupun yang jadi korban virus Covid-19.
"Alhamdulilah di Desa Kanekes nol persen Covid 19," katanya pada April lalu dalam Projectmultatuli.org.
Tugasnya memang bertambah kompleks selama pandemi, karena harus memastikan keselamatan penduduk, utamanya mereka yang berada di kawasan Baduy Luar. Dirinya bersyukur, sejauh ini tugasnya berjalan dengan baik.
Sementara Iton Rustanti, Ketua Satgas Covid-19 Puskesmas Cisimeut, menjelaskan kunci pencapaian tersebut terletak pada pola komunikasi yang terbangun baik antara tenaga kesehatan dan masyarakat Baduy. Begitu pandemi muncul, masyarakat dan tenaga kesehatan di sekitar kawasan Baduy siap menghadapinya.
Selain itu pola komunikasi ini didukung dengan inisatif masyarakat Baduy Luar yang memang sejak awal tak ingin terlambat merespons kemunculan Covid-19. Mereka merespons cepat dengan mengisolasi kampung, membuat parit-parit pembatas, lantas memblokir akses masuk orang luar.
Sinergitas antara aturan adat dan negara jadi hal penting ketika membicarakan penanggulangan wabah di Baduy Luar. Dalam adat Baduy, ada semacam pikukuh yang menjadi pedoman hidup, salah satu yang paling populer yakni: Gunung teu meunang dilebur, lebak teu ruksak (gunung jangan diratakan, lingkungan jangan dirusak). Sedangkan dalam konteks pandemi, pikukuh yang dipegang adalah setiap penyakit pasti ada alasannya.
Berkenalan Dengan Suku Sasak dari Dusun Sade Yuk!
"Kuncinya adalah bisa atau tidak bisa, percaya yang dipegang sama hati sendiri. Semua sakit ada obatnya. Sakit kepala, sakit perut, ada mantra-mantranya. Itu bisa dibeli. Pakai apa? puasa," jelas Jaro.
Hal yang sama terjadi pada Suku Anak Dalam (SAD) yang lebih suka dipanggil dengan sebutan Orang Rimba, sebuah suku lokal di Provinsi Jambi. Saat ini Orang Rimba sedang melakukan karantina menjauh masuk ke dalam hutan agar mencegah tertular dari berbagai penyakit. Sistem bernama 'besesandingon' ini sudah dilakukan oleh Orang Rimba sejak ratusan tahun lalu.
"Dari nenek moyang (besesandingon) sampai saat ini apalagi virus corona yang mematikan. Batuk, demam, dan lainnya, Orang Rimba sudah menjaga jarak dari zaman dulu sampai saat ini," cerita Mijak Tamping, Orang Rimba Makekal Hulu, mengutip VOA (24/4/2020).
Keyakinan warga terhadap adat yang harus dijunjung tinggi dan kepatuhan kepada para pemimpin, juga menjadi kunci keberhasilan lolos dari pandemi Covid-19. Hal inilah yang tertanam dari Orang Rimba, begitu ada perintah melakukan besesandingon, mereka langsung masuk ke hutan, tanpa ada seorang pun berani melanggar aturan. Itu pula yang membebaskan mereka dari wabah.
Lalu jika ada orang yang sakit demam disertai batuk, maka akan diasingkan atau disebut 'Cenenggo', dengan dibuatkan tempat tinggal terpisah. Anggota keluarga yang sakit tetap dirawat, namun dengan jarak aman 10-15 meter, atau disebut 'Besesulangon'.
"Nah, Orang Rimba ketika ada yang menderita sakit pasti dikarantina kalau bahasa kami Besesandingon dari kelompok yang sehat. Nah itu dari zaman dahulu sampai sekarang sistem tersebut diterapkan kepada siapa saja yang sakit," jelas Mijak.
Mijak sendiri saat itu harus berpisah dengan keluarganya selama hampir dua bulan, lantaran tidak diperbolehkan masuk ke wilayah adat yang sedang menerapkan sistem Besesandingon. Dirinya memang berperan sebagai penyalur bantuan sembako kepada teman-temannya sesama Orang Rimba di dalam hutan.
Mengapilasikan sistem ketahanan pangan saat pandemi
Sementara masyarakat adat Boti di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), gerak cepat saat munculnya pandemi Covid-19. Kedekatan mereka dengan alam membuat mereka mampu mandiri dan mampu melakukan karantina wilayah tanpa kekhawatiran kekurangan pangan.
"tidak perlu dibantu, negara tidak perlu pusing dengan Desa Boti!" kesal Balasar Oi Benu, dalam talk show Ketahanan Masyarakat Boti di tengah Bencana Pandemi, 20 Agustus 2020 lalu.
Penyebab kesesalannya adalah persepektif pemerintah melihat kemiskinan dari kacamata urban dalam melihat kelompok masyarakat seperti Boti. Itu membuatnya geram, padahal selama ini orang Boti hidup berkecukupan.
"Secara ekonomis, Desa Boti tidak perlu dibantu. Apalagi dalam masalah pandemi. Masyarakat Desa Boti, secara alami telah memenuhi kebutuhan sendiri," tegasnya.
Omongan Balasar bukan bualan semata, menurut Devi Anggraini dari Perempuan AMAN, Suku Boti sangat mandiri. Saat pandemi Covid-19 ini, Suku Boti tidak begitu memperhitungkan bantuan dari pemerintah, sebab mereka bisa mandiri dengan obat-obatan sendiri. Begitu juga dengan pangan, mereka bisa mengambil bahan makanan dari lingkungan kampungnya.
"Covid-19 menunjukan kepada masyarakat luar jika pengetahuan yang dipraktikan masyarakat adat selama ratusan tahun membantu mereka untuk bertahan," kata Devi.
Menurut Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Abdul Rahman Nur, mengatakan masyarakat hukum adat sudah menerapkan sistem ketahanan pangan jauh sebelum terjadi pandemi Covid-19, dan sebelum pemerintah mengetahui istilah tersebut.
Penetapan Hutan Adat, Sejarah Baru Bagi Indonesia
"Sebelum pemerintah mengenal istilah ketahanan pangan, sistem itu sudah terbangun di masyarakat adat," katanya dalam Gatra.
Menurut Abdul Rahman, mereka juga mempunyai pengetahuan luar biasa agar pangan yang disimpan bisa tahan lama tanpa pengawet kimia, bahkan ketika menghadapi musim paceklik. Bahkan, sambungnya, di daerah Seko masyarakat adatnya memiliki padi lokal, yakni tarone yang tahan lama.
"Ini belum ada di wilayah lain, jika disimpan di lumbung padi bisa bertahan 10-20 tahun," katanya.
"...itulah yang mengamankan untuk menghadapi misalnya wabah Corona, kekeringan atau terjadi perubahan iklim, mereka bisa bertahan hingga 20 tahun, itu mereka sudah punya sistem."
Bukan saja mengurus soal pangan, masyarakat ada juga memiliki aturan, di antaranya untuk pengaturan uang, menjaga kelestarian alam, dan lain-lain. Misalnya masyarakat adat Talina Rongkong, Luwu Utara, Sulsel yang memiiki konstitusi yang dibuat oleh hukum adat. Beberapa poin menjadi kesepakatan masyarakat dan tidak boleh dilanggar.
Salah satu poinnya dari "konstitusi" masyarakat adat Rongkong itu kira-kira isinya, bahwa Rongkong merupakan bumi yang indah dan tidak boleh ada kejahatan.
"Kalau misalnya ada orang yang dompetnya atau barangnya jatuh, itu tidak akan hilang, akan tetap di situ, atau ada yang diambil dan cari pemiliknya," pungkas Abdul Rahman.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
