DKI Jakarta resmi turun status dalam penetapan PPKM. Saat ini DKI masuk ke wilayah PPKM Level 3 dari sebelumnya di wilayah PPKM 4. Hasilnya untuk aturan, DKI Jakarta sudah bisa lebih longgar dibandingkan sebelumnya. Ini juga berlaku bagi aturan sekolah yang ada di wilayah pimpinan Gubernur Anies Baswedan tersebut.
Karena itulah, di Jakarta sekolah tatap muka akan dilaksanakan mulai, Senin (30/8/2021). Tercatat sebanyak 610 sekolah di DKI Jakarta bakal melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM), jumlah itu terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, MAN, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
"Persiapan kan dari sejak Jumat, Sabtu, dan hari ini, teman-teman pejabat eselon 3 dan 4, pengawas sekolah, persiapan sekolah pelaksanaan PTM terbatas. Sejauh ini, secara umum, semua siap melaksanakan PTM," kata Kasubag Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taga Radja, seperti dikabarkan CNN Indonesia.
Sekolah dari Rumah Diperpanjang, Bagaimana Nasib Anak Indonesia?
Menurutnya, sekolah yang diperbolehkan menggelar PTM tidak serta merta jalan, melainkan sebagian sekolah sudah melakukan persiapan sejak beberapa bulan lalu. Misalnya 138 sekolah sempat menggelar PTM sejak Juni, tetapi terhenti karena lonjakan kasus Covid-19.
Kemudian 85 sekolah telah menggelar menggelar pembelajaran campuran selama dua pekan, serta 372 sekolah yang telah memenuhi isian dari Kemendikbudristek terkait syarat yang harus dipenuhi.
"Jadi 610 itu adalah jumlah sekolah yang memang sudah mengikuti asesmen 1 dan 2, diverifikasi, divalidasi, serta sudah mengikuti pelatihan," jelas Taga.
Alasan Mendikbudristek dorong PTM
Mendikbudristek Nadiem Makarim, memang menginginkan agar siswa segera melakukan sekolah tatap muka. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki dampak yang mengkhawatirkan bagi kognitif hingga psikologis anak.
Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8).
"Bapak dan ibu anggota Komisi X sudah tahu, saya dari bulan Januari, bahkan dari tahun kemarin, saya dan tim kami di Kemendikbudristek posisinya sudah jelas, secepat dan seaman mungkin semua anak harus balik sekolah, itu posisi kita sudah sangat jelas," kata Nadiem.
Selain itu, ada beberapa hal yang mendorong Nadiem meminta daerah segera melakukan PTM. Nadiem menegaskan, PJJ yang berlangsung hampir dua tahun ini telah mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar.
Tanggapan Generasi Muda Terhadap Masa Depan Pendidikan Indonesia
Selain itu, ia juga mengungkapkan jika kondisi PJJ yang sudah terlalu lama ini, turut berdampak pada psikologis anak. Bahkan, Nadiem menyebut, hal ini sudah terlalu kritis.
"Ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis, kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat."
Nadiem juga melihat PJJ memiliki banyak risiko yang nantinya berpengaruh pada kualitas peserta didik. Learning loss yang terjadi pada siswa ini berdampak pada penurunan capaian belajar. Selain itu, juga muncul fenomena kasus anak putus sekolah selama masa PJJ, terlebih bagi siswa perempuan. Di berbagai daerah, kata Nadiem, learning loss ini memiliki dampak yang permanen.
Hal lainnya yang semakin memperkuat Nadiem untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka karena adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kekerasan terjadi dalam rumah tangga, ini kita semua sudah tahu, semua kita adalah orang tua, atau anak, atau punya teman, yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi," lanjutnya.
Desak tingkatkan vaksinasi 70 persen
Permintaan agar sekolah tatap muka diselenggarakan sempat mendapat kritikan dari para guru. Menurut mereka, belajar tatap muka bisa dilaksanakan jika ditunjang dengan vaksinasi minimal 70 persen di tiap satuan pendidikan
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyebutkan jika tanpa ditunjang vaksinasi maka berisiko menimbulkan klaster Covid-19. Itu artinya, sama saja pemerintah mengabaikan keselamatan para pendidik dan peserta didik sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
"Upaya vaksinasi itu memberikan perawatan, supaya kalau terinfeksi Covid-19 gejalanya ringan. Dengan kondisi itu maka apabila satuan pendidikan belum keseluruhan tervaksinasi dengan baik, maka risiko klaster penularan akan berpotensi terjadi," imbuh Heru, menukil BBC News Indonesia.
Pemantauan FSGI, vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun di Pulau Jawa sudah hampir 90 persen. Tapi daerah di luar Pulau Jawa masih sangat minim. Ia mencontohkan Provinsi Jambi, vaksinasi untuk peserta didik masih nihil.
Dorong Program Vaksinasi, Indonesia Akan Terima Tambahan 45 Juta Dosis Vaksin
"Kami berbincang-bincang dengan guru di Jambi, Mereka menyampaikan, 'Enak ya di Jawa pelajarnya sudah divaksin hampir 90 persen. Di Jambi, guru sudah divaksin begitu juga tenaga kependidikan. Tapi siswanya boro-boro,'" tandas Heru.
"Jadi di sana itu baru di tahap perencanaan [vaksinasi 12-17 tahun]''.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kemendikbudristek Jumeri, menyebut pembukaan sekolah ini tidak harus menunggu program vaksinasi untuk usia 12-17 tahun tuntas. Jika seluruh guru sudah divaksin, maka sekolah wajib dibuka.
Bahkan bagi siswa yang belum divaksin pun, bisa mengikuti pembelajaran tatap muka asalkan ada persetujuan dari orang tua murid dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebab jika menunggu program vaksinasi selesai membutuhkan waktu lama.
"Kita tidak mengarah ke sana [hingga vaksinasi tuntas]. Kalau nunggu kapan vaksin tuntas? Anak-anak kita harus segera belajar."
"Kalau menunggu vaksinasi akan panjang dan lama banget, target kita itu 26,7 juta."
Catatan Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2021, sasaran vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun baru mencapai 2,4 juta untuk dosis pertama dan 917.000 untuk dosis kedua. Yang penting, sambung Jumeri, sekolah tersebut menerapkan protokol kesehatan.
Kesiapan sekolah?
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sempat mempertanyakan kesiapan sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Pasalnya, berdasarkan Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka yang dibuat oleh Kemdikbudristek, Minggu (29/8), baru 41,28 persen sekolah yang sudah menjawab dari total 537.029 sekolah.
Menurut P2G, orang tua/wali murid wajib mendapatkan informasi jelas dan komprehensif mengenai kesiapan sekolah untuk menyelenggaran PTM terbatas. Data ini dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan empiris bagi orang tua menentukan anaknya diizinkan PTM atau tetap PJJ.
"Sekolah jangan sekadar mengirimkan surat persetujuan PTM bagi orang tua siswa untuk ditandatangani, tanpa menyertakan kondisi ril dan data-data pendukung di atas," kata Sekretaris Nasional (Seknas) P2G, Afdhal, dalam keterangan pers, Minggu (22/8).
P2G meminta sekolah jujur dan terbuka mengenai kesanggupan mereka untuk melaksanakan PTM Terbatas sesuai protokol kesesehatan. Sekolah mesti menyampaikan data pemenuhan minimal 11 item daftar periksa pendukung PTM, data warga sekolah yang punya komorbid, masih terinfeksi Covid-19, sedang isoman atau dirawat di rumah sakit, dan data mengenai ketuntasan vaksinasi warga sekolah.
2022 di Depan Mata, Mengurai Kondisi Terbaru Vaksinasi Covid-19 di Indonesia
"Semua data di atas harus disampaikan kepada orang tua/wali murid apa adanya," imbuh Afdhal.
Juru Bicara Forum Orang Tua Murid DKI Jakarta, Dewi Julia, mengatakan jika sebenarnya pihak orang tua murid tidak keberatan dengan sistem pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung nanti, asalkan persiapan dari pihak sekolah sudah memadai.
Ia mengakui, memang ada sebagian dari kalangan orang tua yang masih khawatir untuk anaknya pergi ke sekolah secara langsung mengingat perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia sama sekali belum melandai.
"Saya rasa peran pemerintah sangat besar sekali untuk mungkin perlu sidak ke beberapa sekolah melihat kesiapannya seperti apa," terang Dewi dalam VOA.
Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa selama satu tahun lebih melakukan sistem PJJ, membuat sebagian orang tua kewalahan dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka untuk belajar di rumah. Maka dari itu, banyak orang tua berharap sistem belajar dengan tatap muka ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya agar tidak menciptakan klaster-klaster baru virus Corona di lingkungan sekolah.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, mengatakan bahwa orang tua peserta didik diberi kebebasan memilih terkait dengan rencana PTM. Menurutnya, orang tua bisa memilih opsi pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online untuk anak-anaknya.
"Orang tua atau wali peserta didik pun tetap dapat memilih PTM terbatas atau pembelajaran secara daring bagi anaknya," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8).
Nahdiana berujar, pemberian kebebasan memilih tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam pelaksanaan PTM terbatas di masa pandemi Covid-19. Nahdiana juga menjelaskan, apabila warga sekolah terindikasi terpapar Covid-19, sekolah akan ditutup selama 3 hari dan pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
