Kaleidoskop 2021: Cerita Tentang Manusia dan Alam Sepanjang 2021

Memasuki tahun 2021, Indonesia tidak hanya menghadapi bencana dalam bidang kesehatan. Tetapi juga bencana alam yang mengakibatkan kerugian baik nyawa maupun harta.

Indonesia memang negara dengan potensi bencana alam yang sangat besar. Potensi ini muncul akibat proses terbentuknya Kepulauan Indonesia.

Tetapi selain pengaruh kondisi geografi, bencana alam di Indonesia juga diperparah karena ada faktor perubahan lingkungan. Misalnya saja yang terjadi pada bulan April lalu yaitu peristiwa bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bencana ini diakibatkan oleh badai siklon tropis seroja yang saat itu mengakibatkan sedikitnya 128 orang meninggal, 8.424 warga mengungsi, dan 2.683 warga terdampak.

Prof Edvin Aldrian dari Meteorologi & Klimatologi BPPT menyebut siklon tropis seroja di NTT adalah bukti dampak perubahan iklim karena terjadi di area yang tidak semestinya. Pasalnya sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa seharusnya Indonesia tidak dilintasi oleh siklon.

Dirinya menyebut kemunculan siklon tropis seroja tidak bisa dilepaskan dari peningkatan suhu di permukaan laut yang lebih hangat karena faktor pemanasan global.

Fenomena Pulau dan Danau Baru di NTT, Benarkah Akibat Siklon?

Pada satu sisi badai siklon bisa mengakibatkan curah hujan tinggi sehingga memicu banjir bandang dan membawa banyak material ke laut melalui sungai-sungai. Material itu bisa membetuk pulau kecil yang tidak jauh dari daratan utamanya.

"Siklon juga memicu gelombang tinggi laut yang mampu meredistribusikan material-material yang masuk ke laut tersebut dan mengendapkannya secara terkonsentrasi di satu titik lokasi tertentu sehingga menumpuk membentuk pulau," terangnya.

Faktor alam yang bisa memengaruhi ekosistem juga ramai pada bulan September lalu, ketika International Union for Conservation of Nature (IUCN) memindahkan komodo (Varanus komodoensis) dari daftar rentan ke daftar spesies yang terancam punah.

Disebutkan terjadinya kenaikan suhu global dan permukaan air laut, diperkirakan akan mengurangi habitat komodo, sekitar 30 persen dalam 45 tahun ke depan.

Apalagi komodo tidak dapat pindah ke tempat yang lebih tinggi, sehingga habitatnya menjadi makin terfragmentasi oleh aktivitas manusia, yang membuat populasi secara genetik kurang sehat dan lebih rentan.

"Karena tekanan manusia, hutan perlahan-lahan ditebang dan menghilang, dan sabana mengalami kebakaran dan degradasi," kata Gerardo Garcia, kurator vertebrata dan invertebrata di Kebun Binatang Chester.

Keberadaan hewan ternyata tidak hanya terancam karena faktor perubahan lingkungan. Tetapi juga dari perilaku manusia yang tidak menghargai alam, seperti pembuangan limbah dan sampah.

Pada bulan April lalu, warga Blitar menemukan tumpukan sampah medis di tepi jalan hutan jati Gondanglegi. Sementara pada Agustus, sampah plastik pun banyak ditemukan di hutan.

Menurut Kelompok Relawan Sungai Nusantara yang ketika itu membersihkan pohon mangrove banyak ditemukan sampah yang melilit akar, dahan, dan batang. Selama enam jam pembersihan, sebanyak 20 karung sampah plastik atau setara dengan 200 kilogram berhasil dikumpulkan.

Selain sampah dan limbah, deforestrasi hutan juga menjadi salah satu hal yang bisa merusak ekosistem. Pasalnya ini bisa membuat hewan kehilangan habitat dan sumber makanan sehingga berimigrasi keluar hutan dan masuk ke pemukiman penduduk.

Misalnya pada Juni, orang utan terlihat masuk ke pemukiman warga di Desa Lusan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim). Tercatat pada 2021, sudah ada dua orang utan yang masuk ke pemukiman warga di Kaltim.

Padahal, hewan yang bermigrasi sudah berada di bawah tekanan dari stres lingkungan, termasuk dampak perubahan iklim. Ditambah pula dengan polusi plastik sebagai pemicu stres tambahan yang mengancam kelangsungan hidup mereka.

“Spesies yang bermigrasi akan menghadapi berbagai lingkungan yang lebih luas termasuk lingkungan yang terindustrialisasi dan sangat tercemar, sehingga ada kemungkinan terdapat paparan yang lebih tinggi terhadap plastik dan kontaminan terkait,” jelas para ahli PBB, seperti tercatat dalam pernyataan resmi.

Penemuan binatang baru

Selain masalah bencana, Indonesia yang terkenal memiliki ragam flora dan fauna yang boleh jadi tak ada di belahan benua lain. Sangat menarik bagi para peneliti baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mempelajari ekosistem.

Pada pertengahan Maret 2021, Tim Observasi ke-19 Uni Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor (UKF-IPB), menemukan kembali katak pohon endemik Jawa--setelah hilang selama 8 tahun--di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Penemuan ini ternyata dilakukan secara tidak sengaja, karena sebenarnya tim ini ingin mengamati mamalia, burung, insekta, dan hewan melata yang hidup di dua alam (herpetofauna). Tetapi secara tidak diduga, kegiatan yang mereka lakukan itu berbuah penemuan penting, yakni menemukan katak pohon mutiara (Nyctixalus margaritifer).

Penemuan katak pohon mutiara yang sudah delapan tahun menghilang memberikan indikator bahwa kawasan TNGGP masih terjaga dengan baik. Hal ini membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para peneliti muda yang berminat melakukan penelitian serupa di kawasan TNGGP.'

"Jadikan kawasan TNGGP ini sebagai laboratorium raksasa, mengoptimalkan peruntukan taman nasional sebagai lokasi penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi sesuai amanat Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem,'' Demikian ucap Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, Ir. Syahrial Anuar MM.

Selain TNGPP, hutan jawa juga masih memiliki keanakeragaman hayati yang patut diteliti. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan katak pucat pantai selatan pada Juni lalu.

Menurut Peneliti Pusat Peneliti Biologi LIPI, Amir Hamidy, setelah dilakukan analisis morfologi, molekuler dengan menggunakan DNA mitokondria dan suara kawin (advertisement call) maka jenis katak tersebut tidak cocok dengan jenis dari marga yang sudah ada.

LIPI Temukan Katak Pucat Super Langka di Hutan Jawa

Oleh karena itu, didukung oleh bukti morfologi, molekuler, dan akustik, maka jenis ini dideskripsikan sebagai jenis baru. Amir berkata, katak pucat pantai selatan secara morfologi paling mirip dengan Chirixalus nongkhorensis dari Chonburi, Thailand.

”Pola warna punggungnya serta secara genetik paling dekat dengan Chirixalus trilaksonoi yang juga berasal dari Jawa Barat,” ujarnya.

Selain di Pulau Jawa, spesies baru juga ditemukan di Pulau Lombok. Spesies baru ini berasal dari Family Mullidae atau banyak dikenal dengan julukan Goatfishes. Ternyata bukan hanya satu, sejatinya ada 3 jenis spesies ikan yang ditemukan dari Family Mullidae ini.

Ketiganya dengan nama ilmiah dari setiap spesies, yaitu Upeneus dimipavlov (Vietnam), Upeneus elongatus (Jepang), dan Upeneus willwhite (Indonesia). Spesies ikan satu ini memiliki ciri khas berupa kumis yang menonjol di bagian dagu dan berfungsi sebagai kemosensor untuk mendeteksi mangsa layaknya moluska, cacing, dan binatang air berkulit keras berukuran kecil, layaknya udang dan kepiting (krustasea) di wilayah sedimen.

Selain satwa, pada tahun 2021 juga ada puluhan spesies tumbuhan baru hadir. Misalnya tumbuhan semak dari keluarga blueberry bernama rigiolepis argentii.

Penemuan ini dilakukan secara bersamaan oleh Wendy Achmmad Mustaqim, Mahasiswa Program Studi Biologi Universitas Samudra dan ahli botani dari Pusat Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Badan Riset dan Inovasi Nasional bernama Wisnu H. Ardi yang diterbitkan pada jurnal ilmiah Phytotaxa volume 521 nomor 1 pada September 2021.

Sampai saat ini, rigiolepis argentii hanya diketahui berada di tiga lokasi daerah Sulawesi, yaitu Kabupaten Mamasa, Enrekang, dan Toraja Utara. Jumlah individu tumbuhan yang diketahui pun saat ini kurang dari 25 individu, meski penelitian lanjut mungkin menambah catatan jumlah individu.

Para pelestari alam dan lingkungan

Tetap lestarinya beragam satwa dan tumbuh-tumbuhan, tidak lepas dari para pelestari alam. GNFI secara khusus mengangkat peran masyarakat adat yang berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.

Masyarakat adat memang kelompok terdekat dengan alam yang memegang teguh prinsip dan praktik pelestarian lingkungan. Walau terkadang beberapa kelompok masyarakat adat masih belum diakui oleh negara.

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi) menyatakan masyarakat adat masih memiliki nilai-nilai kearifan yang sesuai dengan alam dan berinteraksi dengan alam, tetapi jumlahnya minoritas. Walau begitu mereka memiliki dampak yang besar dalam menjaga bumi untuk kepentingan yang lebih luas.

KKI-Warsi juga membantu beberapa desa adat untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan dari pemerintah daerah untuk mengelola hutan. Dua di antaranya adalah Desa Guguk dan Desa Rantau Kermas, di Kabupaten Merangin, Jambi.

Ketika itu Desa Guguk sedang berjuang agar hutan adat mereka bisa terus dirawat sebagai sumber konservasi air, sementara Desa Rantau Kermas berupaya menjaga hutan adat yang letaknya berdampingan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Sejak mendapat jaminan dari pemerintah lokal dan pemerintah pusat, pengelolaan hutan adat Desa Guguk selalu terjaga. Mereka menerapkan hukum adat terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Menyelamatkan Gunung Rinjani dari Persoalan Sampah

Misalnya, siapa pun yang menebang pohon akan dikenakan denda satu ekor kerbau yang akan dijadikan sajian makanan bersama, dengan demikian kelestarian hutan tetap terjaga.

Sementara Hutan Adat Rantau Kermas kini memiliki lahan kopi dengan minimal luas 3 hektare untuk Kepala Keluarga baru. Bahkan untuk KK lama, lahan kopinya jauh lebih luas mencapai puluhan hektare.

Dengan inovasi pengembangan kopi robusta tersebut, kesejahteraan warga terjaga sekaligus sambil mempertahankan hutan adat mereka. Dalam menghadapi para penjaga bumi ini, Riche Rahma Dewita, Koordinator Program KKI-Warsi mengakui sangat kagum dengan komitmen dan prinsip mereka.

''Pernah suatu hari saya berhadapan dengan Anduang Kartini, satu-satunya perempuan di antara para tokoh Jorong Nagari Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat yang berusia 70 tahun. Beliau berani menyela pembicaraan kami dengan suara keras dan bertanya apakah kami akan menjual kampungnya kepada perusahaan tambang. Ini adalah bukti kecintaan dan peran tulus mereka untuk menjaga alam," ucapnya.

Kepedulian terhadap alam dan lingkungan tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, pada tahun ini juga muncul sosok pahlawan lingkungan yang bernama Benjamin Ortega.

Dirinya bersama agen tur and travel Green Rinjani dan 50 orang porter melakukan kegiatan pembersihan sampah pada 7-9 Juli 2021. Selama 72 jam mereka bekerja keras mengumpulkan sampah hingga 1,6 ton dan didominasi oleh plastik.

“Saya masih tidak percaya apa yang baru saja kami lakukan, dan seberapa cepat kami melakukannya! Sejujurnya tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa senangnya melihat misi ini diselesaikan dengan sukses seperti itu,” tulis Benjamin Ortega di akun Instagram pribadinya.

Dedy Asriady, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), menyampaikan apresiasinya kepada Benjamin atas inisiatifnya melakukan pembersihan di Gunung Rinjani.

Dia berharap komunitas-komunitas atau pendaki seperti Benjamin semakin menjamur sehingga semakin banyak orang yang sadar lingkungan dan melestarikan alam.

Perjuangan masyarakat lindungi alam

Masyarakat lokal memang yang paling terdampak dalam perubahan lingkungan. Kenyataan ini membuat mereka menjadi yang paling terdepan untuk melawan bentuk-bentuk pengerusakan lingkungan.

Pada tahun ini publik menyoroti Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara karena masuk dalam rencana pertambangan emas. Padahal menurut Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, menegaskan bahwa pulau dengan luas kurang dari 2.000 km persegi ini masuk ke dalam kategori pulau kecil dan dilarang untuk ditambang.

Akibat hal ini terjadi gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Pasalnya dengan adanya penambangan ini, akan berdampak pada kerusakan lingkungan di wilayah Kepulauan Sangihe.

“Kalau tambang masuk, burung mati dan punah, hutan rusak lalu terjadi longsor, masyarakat kehilangan kehidupan” ungkap salah satu warga bernama Bu Niu.

Aksi penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh warga lokal, tetapi meluas ke dunia maya. Bedasarkan pantauan GNFI pada 13 Juni, petisi bertajuk Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang telah ditandatangani sekitar 76.698 partisipan.

Selain masyarakat Sangihe, cerita suku Ata Modo yang telah hidup lama di Pulau Komodo juga cukup ironis. Ketika satwa Komodo (Varanus komodoensis), menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, keberadaan suku ini malah tersingkirkan.

Padahal suku Ata Modo sudah hidup di Pulau Komodo sejak 2.000 tahun yang lalu. Bahkan hidup berdampingan dengan komodo yang telah mereka anggap sebagai saudara.

Namun munculnya kebijakan pemerintah terkait Taman Nasional Komodo (TNK) seketika mengubah hidup suku Ata Modo. Saat Taman Nasional Komodo dibuka dan Pulau Komodo diresmikan menjadi pulau konservasi komodo, Ata Modo ikut direlokasi.

Perjuangan Masyarakat Sangihe dan Pihak di Balik Rencana Pertambangan Emas

"Ada ketidakadilan di sana. Masyarakat Kampung Komodo jumlahnya ada 2.000-an jiwa. Hidup berjejalan dalam lahan 17 hektare. Berani merambah lebih dari itu, berhadapan dengan hukum," kata pegiat konservasi, Doni Parera, dalam webinar TN Komodo dalam Bahaya, Kamis (5/8/2021).

"Sementara datang pengusaha bermodal surat izin, dikasih konsesi puluhan tahun untuk menggarap ratusan hektare. Keadilan itu di mana?" tanyanya.

Banyak hal membuktikan Indonesia masih memerlukan pemimpin dan pengusaha yang peduli akan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Apalagi bila kesadaran masyarakat akan lingkungan makin tinggi, tentunya pemerintah dan pengusaha akan menghadapi gelombang perlawanan yang cukup tinggi.

Misalnya saja ketika beberapa masyarakat masih memperjuangkan kelestarian lingkungan, gugatan warga negara atau Citizen Law Suit (CLS) terkait polusi udara mendapatkan kemenangan setelah Majelis PN Jakarta Pusat, mengabulkan sebagian gugatan pada hari Kamis, (16/9/2021).

Gerakan ini dimulai pada tahun 2019, lebih dari 30 penggugat yang terdiri dari masyarakat dan pihak terkait melayangkan gugatan karena prihatin akan risiko penyakit yang bisa diderita generasi mendatang karena polusi udara.

Adapun tujuh tergugat yang dimaksud yaitu Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten.

Gugatan ini mendapat dukungan dari sebanyak 1.078 warga, melalui petisi dalam situs akudanpolusi.org. Dengan kemenangan ini, tujuh pihak yang digugat termasuk Presiden RI harus memenuhi sejumlah tuntutan terutama pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas udara.

Kebijakan yang sadar akan pelestarian alam

Perubahan lingkungan yang sudah memberikan kerugian baik secara ekonomi hingga kehidupan. Membuat beberapa pihak mulai melakukan inovasi agar setiap program sesuai dengan kepentingan lingkungan.

Gerakan ini tidak hanya menjadi komitmen Indonesia namun juga masyarakat global dalam menghadapi perubahan lingkungan. Salah satunya komitmen dalam Konferensi tingkat tinggi perubahan iklim (COP26).

Acara ini berlangsung selama kurang lebih dua pekan di Glasgow, Skotlandia mulai tanggal 1 November lalu hingga berakhir 12 November. Forum ini dinilai sebagai pertemuan paling penting sebagai upaya dalam menyelamatkan masa depan bumi.

Per tanggal 12 November 2021, ada sebanyak 141 negara yang menyepakati komitmen tersebut dan apabila ditotal maka luas area hutan secara keseluruhan yang mendapat jaminan penghentian degradasi lahan serta kembali lestari berada di kisaran 3,69 miliar hektare.

Dukungan tersebut diketahui melahirkan komitmen pembiayaan awal sebesar 1,7 miliar dolar AS mulai tahun ini hingga tahun 2025 mendatang, untuk menyejahterakan sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan yang sesungguhnya.

Selama ini strategi paling umum yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan iklim adalah melalui sistem pembiayaan berupa perdagangan karbon yang bergulir antara negara maju dengan negara berkembang.

Namun hal ini tidak berjalan sesuai rencana, salah satu contoh kegagalan dari sistem tersebut belum lama ini tergambar dari batalnya perjanjian REDD+ (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation) yang terjalin antara Norwegia dan Indonesia.

Dalam perjanjian tersebut, terdapat kesepakatan bahwa Norwegia setuju mengucurkan dana senilai 1 miliar dolar AS jika Indonesia berhasil memiliki hutan hujan tropis yang mampu mengurangi meningkatnya emisi akibat deforestasi.

Namun, tidak terpenuhinya kewajiban Norwegia yang tak kunjung membayar pembiayaan tersebut membuat Indonesia secara resmi memutuskan perjanjian kerja sama yang terjalin.

COP26, Kegagalan Negara Maju Penuhi Kesepakatan dan Dilema Berakhirnya Era Batu Bara

Walau begitu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk fokus pada target penurunan emisi 41 persen dengan bantuan internasional dalam penanganan iklim, yang sesuai dengan rancangan Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2021.

“Kita semua menyadari bahwa semua negara perlu meningkatkan upaya mereka untuk mencapai emisi nol bersih global pada tahun 2050. Banyak negara akan memiliki berbagai perspektif dalam 'target nol bersih' ini dan tidak semua negara memiliki titik awal yang sama,'' tegas Menkeu yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan implementasi Paris Agreement melalui pemanfaatan kebijakan ekonomi dan keuangan.

''...Oleh karena itu, kita harus adil dan setara dalam menerjemahkan tujuan global menjadi target nasional. Sederhananya, negara maju harus menentukan target yang lebih ambisius--jauh sebelum tahun 2050. Sementara, negara berkembang melakukan upaya terbaik dalam mengurangi emisi mereka.”

Beragam langkah sebenarnya mulai dilakukan oleh Indonesia, seperti mengurangi bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan (Renewable energy). Kali ini Pemerintah Indonesia mulai fokus untuk mengembangkan listrik sebagai sumber energi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Darmawan Prasodjo, selaku Wakil Direktur Utama PLN Persero bahwa di waktu yang akan datang, PLN akan memensiunkan semua pembangkit listrik berbasis batu bara, yang akan diganti dengan energi bersih berbasis pada energi terbarukan.

“…kami akan pensiunkan semua ekosistem PLTU berbasis batu bara kami, ilang semua dari ekosistem kami dan sudah mulai digantikan dengan sistem energi baru terbarukan,” tegas Darmawan.

Selain itu untuk mendorong percepatan industri kendaraan listrik, PLN juga akan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara merata, sebelum keberadannya berlangsung secara masif di Indonesia.

Saat ini diketahui sudah ada 166 unit SPKLU yang tersebar di 135 lokasi meliputi wilayah Sumatra, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Adapun untuk pembangunan berkelanjutan, ditargetkan pada akhir tahun 2021 akan dibangun sebanyak 572 SPKLU dan diharapkan sampai dengan tahun 2030 akan terbangun 31.859 SPKLU.

Selain energi terbarukan, pemerintah daerah juga mulai memamfaatkan limbah untuk proses pembangunan di wilayahnya masing-masing. Misalnya proses pembangunan Sekolah Dasar (SD) 04 di wilayah Dusun Medas Bentaur, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat dengan menggunakan sampah plastik.

Seperti disebutkan hampir seluruh bagian dari SDN 04 Medas sebelumnya menggunakan bahan bangunan yang tak biasa, yaitu berupa susunan bata yang dibuat dari pengolahan sampah plastik (ecobrick).

Penggunaan bata ecobrick pada SDN 04 Medas menjadikan sekolah ini sebagai sebuah proyek percontohan sekaligus menjadi sekolah pertama di Indonesia yang dibangun dengan menerapkan sistem ramah lingkungan dan berkonsep zero-waste.

Bata ecobrick memiliki banyak keunggulan seperti bobot lebih ringan, harga yang terjangkau, serta material yang diklaim dapat bertahan hingga 100 tahun, sebagaimana usia plastik untuk dapat terurai. Dari segi keamanan, dapat dipastikan bahwa bangunan yang dibuat dengan bata ecobrick ini tahan akan guncangan gempa.

"Jikalau nanti terjadi bencana alam seperti gempa, jadi dia (bangunan) akan tetap bergoyang tetapi elastis. Jadi anak-anak kalau berada di dalam ruangan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri," jelas Maksun, Kepala Sekolah SDN 04 Medas.

Karena bata ecobrick ini masih mengimpor dari Finlandia, Pemprov NTB nyatanya menindaklanjuti hal tersebut melalui rencana dan kemungkinan kerja sama dengan pihak Block Solutions di waktu yang akan datang, untuk membangun pabrik bata ecobrick di wilayah setempat.

“Insya Allah, rencana kita ke depannya akan dibangun pabrik untuk menghasilkan blok plastik, untuk mengakomodir pengelolaan sampah plastik di NTB,” pungkasnya.

Tentunya bila melihat keseriusan dari beragam pihak dalam melihat permasalahan lingkungan. Diharapkan banyak kabar baik mengenai Indonesia pada bidang lingkungan di tahun yang baru nanti.

Tentunya dengan beragam potensi lingkungan yang dimiliki oleh negeri ini perlu dimamfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Namun pemamfaatannya juga harus dipikirkan dengan baik sehingga tidak merugikan sebagian pihak akibat dampak yang ditimbulkan.

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News